TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membeberkan jumlah pemudik yang nekat di tengah pandemi Virus Corona.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, yang berlaku untuk semua masyarakat.

Larangan mudik tersebut akan berlaku mulai Jumat (24/4/2020) mendatang.

Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan demi menekan angka penyebaran Virus Corona yang tergolong mudah.

• Profesor di Sulsel Klaim Temukan Antivirus Corona, Sebut Berhasil Sembuhkan Pasien Positif Covid-19

Meski sudah dilarang, ternyata tak sedikit jumlah pemudik yang tetap nekat pulang ke kampung halaman.

Hal tersebut dilakukan saat larangan tersebut baru berupa imbauan .

Ganjar Pranowo lantas tak segan menyebutkan data pemudik yang kini sudah ada di Jawa Tengah melalui kanal YouTube tvOneNews, Selasa (21/4/2020).

Data kali ini merupakan para pemudik yang berasal dari Jabodetabek melalui jalur darat, kereta api, pesawat, dan kapal laut.

"Kalau kita bicara, memang yang lewat jalur darat lebih banyak 346.497 sampai dengan 20 April," ujar Gnjar Pranowo.

"Lalu kemudian yang kedua itu dari kereta api, itu ada 167.652, ini gampang kita membacanya," imbuhnya.

"Ketiga menggunakan pesawat udara 43.760, dan yang terakhir dengan kapal laut 1650," jelasnya.

"Totalnya 562.549 yang terdata oleh kita," tandasnya.

• Waspada Gejala Baru Virus Corona, Timbul Lesi Keunguan di Sekitar Kaki, Tanda-tanda seperti Campak

Selain itu, Ganjar Pranowo juga mengakui bahwa masih ada kendala terkait data tersebut.

Pasalnya, para pemudik yang melalui jalur darat tak menggunakan jalur semestinya.

Dengan kata lain menggunakan jalan pintas demi cepat sampai ke daerah tujuan.

"Problemnya adalah yang menggunakan jalan, mohon maaf melalui jalan tikus, kemudian agak ngeyel, 'enggak kok rumah saya dari sana, saya cuma mau ke situ'," ujar Ganjar Pranowo.

"Terus kemudian agak bohong-bohong dikit, terus melaju gitu," imbuhnya.

Kendati demikian, hingga saat ini data para pemudik yang memasuki Jawa Tengah terus berkurang.

"Ya yang begini memang kita tidak mudah, tapi data kita sampai hanya seperti itu, dan grafiknya melandai terus turun terus," kata Ganjar Pranowo.

"Mudah-mudahan ini kesadaran yang dibangun oleh masyarakat," imbuhnya.

Lihat videonya dari menit ke 08:20:

• Cerita Wanita Relawan Sopir Ambulans untuk Virus Corona, 12 Jam Kenakan APD Keliling Jabodetabek

Menhub Luhut Pandjaitan Tutup Akses Keluar Masuk Jabodetabek

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan berupa larangan mudik di tengah pandemi Virus Corona.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus Corona, khususnya dari wilayah Jabodetabek ke daerah lain.

Hal itu mengingat Jabodetabek merupakan pusat episentrum dari penyebaran Covid-19 di Indonesia, terutama untuk provinsi DKI Jakarta.

Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan turun tangan.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube KompasTV, Selasa (21/4/2020), Luhut mengatakan larangan mudik akan berlaku efektif mulai Jumat (24/4/2020) mendatang.

Ketika kebijakan sudah mulai diterapkan, maka aktivitas masuk dan keluar, dari dan ke Jabodetabek akan ditutup.

Namun ada pengecualian untuk logistis yang tetap diizinkan untuk melintas.

"Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah lain yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah yang masuk zona merah Virus Corona," ujar Luhut.

"Larangan mudik ini tentunya tidak diperbolehkan lalu-lintas orang untuk keluar dan masuk, dari dan ke wilayah, khususnya wilayah Jabodetabek," jelasnya.

"Namun logistik masih dibenarkan."

Meski begitu, untuk arus lalu lintas di Jabodetabek masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan PSBB yang sudah diterapkan.

• Presiden Jokowi Minta Penerapan PSBB di Sejumlah Wilayah Dievaluasi Menyeluruh

Luhut menyebut istilahnya adalah aglomerasi, yakni aktivitas hanya di dalam satu wilayah saja.

"Namun masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal istilahnya aglomerasi," kata Luhut.

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020," beber Luhut.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi kepada masyarakat yang masih tetap nekat untuk melakukan mudik.

Meski begitu, sanksi tersebut tidak bisa langsung diterapkan sejak larangan mudik diberlakukan.

Namun baru mulai efektif dan akan ditegakan pada 7 Mei 2020.

"Ada sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei," sambungnya.

Luhut kemudian mengatakan pemerintah tidak bisa langsung menerapkan suatu kebijakan dalam satu waktu, karena harus mempertimbangkan semuanya dengan matang, termasuk bagaimana dengan konsekuensinya.

• Evaluasi PSBB DKI Jakarta, Doni Monardo Dapat Arahan dari Jokowi soal Sektor yang Belum Optimal

"Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap, kalau bahasa keren militernya bertahap, bertingkat, dan berlanjut," kata Luhut.

"Jadi kita tidak ujug-ujug, karena semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat," pungkasnya.  (TribunWow.com/Khistian TR/Elfan)