TRIBUNWOW.COM - Pemimpin Redaksi tvOne, Karni Ilyas mengomentari soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan langsung menerapkan lockdown untuk mengatasi wabah Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Karni Ilyas menyatakan keputusan Jokowi itu berhubungan dengan kemampuan pemerintah mencukupi kebutuhan warga.
Terkait hal itu, Karni Ilyas pun membandingkan kemampuan pemerintah dengan sejumlah negera yang melakukan lockdown hingga berhasil mengatasi wabah Virus Corona.
Melalui tayangan YouTube tvOneNews, Senin (13/4/2020), Karni Ilyas buka suara soal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta dan akan disusul oleh wilayah sekitarnya.
• Berkumpul di 1 Kamar Kos di Tengah Covid-19, 15 Muda-mudi Digerebek Satpol PP Kediri
• Video Momen Ganjar Pranowo Tolak Bersalaman dengan Ibu-ibu untuk Cegah Virus Corona: Rasah Salaman
Menurut dia, PSBB itu tak akan menyusahkan jika pemerintah mau mencukupi kebutuhan warga.
Misalnya, dengan mengantarkan makanan dan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.
"Misal disuruh di rumah, tapi kasih dong nasi bungkus jangan disuruh urus surat dulu. Kapan diterimanya nanti suratnya?," ucap Karni Ilyas.
"Bisa enggak berangkat dia, tapi anaknya empat udah ada 8 bungkus nasi sederhana di rumahnya udah tenang dia."
Karni Ilyas menyatakan, imbauan untuk tak meninggalkan rumah tak akan ditaati warga jika pemerintah tak memenuhi kebutuhan.
Karena itu, ia menyebut kerja sama pemerintah pusat dan daerah sangat penting.
"Tapi jangan 'Enggak boleh pergi' aja, terus gimana dia enggak tahan lihat anaknya nangis," kata dia.
"Ini kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengatasi ini."
• Mendaki Gunung Buthak di Tengah Corona, Seorang Pendaki Malah Hilang, Ditemukan Sepatu hingga Topi
Lebih lanjut, ia menyinggung keputusan Jokowi enggan menerapkan lockdown hingga saat ini.
Menurut Karni llyas, Jokowi sudah memprediksikan kemungkinan terjadinya pembangkangan karena warga tak terpenuhi kebutuhannya.
"Dan juga saya minta dari masyarakat, dari pemerintah juga apa kita perlu terlalu ketat," terang Karni Ilyas.
"Saya memahami sekali kenapa Pak Jokowi tidak menerapkan langsung lockdown, dia udah melihat kemungkinan-kemungkinan ini."
Ia menyatakan, dana yang dimiliki Indonesia tak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak Virus Corona.
Lantas, Karni Ilyas pun membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara yang berhasil melakukan lockdown.
"Langsung lockdown total, tapi ya jujur kita tidak punya APBN yang banyak untuk langsung membiayai kehidupan rakyat itu," kata Karni Ilyas.
"Seperti yang diterapkan di Singapura, di Jepang, di China atau di Amerika seperti sekarang ini."
"Langsung keluar sekian miliar dolar, ya kita enggak punya, itu faktanya," tukasnya.
Simak video berikut ini menit ke-9.02:
Jalannya PSBB DKI
Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan apresiasi untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.
Dilansir TribunWow.com, apresiasi dari Anies Baswedan dikhususkan untuk tiga hari pertama penerapan PSBB di Jakarta.
Pada tiga hari pertama pemberlakukan PSBB, Anies Baswedan mengatakan melihat ada kelengangan di beberapa ruas jalan di Jakarta.
• Soroti PSBB Jakarta, Bupati Bogor Ade Yasin Sebut Masih Bersifat Sosialisasi dan Sanksi Tak Jelas
Menurut Anies Baswedan, hal itu menandakan sudah banyak masyarakat yang mengikuti aturan untuk tetap berada di rumah.
Namun, Anies menilai, kelengangan lalu lintas di Jakarta pada tiga hari pertama penerapan PSBB tidak terlepas dengan hari libur nasional dan juga akhir pekan.
Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin (13/4/2020), yang ditayangkan langsung melalui kanal Youtube KompasTV.
"Tiga hari pertama bersamaan dengan hari libur nasional dan akhir pekan, Jakarta relatif lengang, lalu lintas amat sepi, dan masyarakat banyak berkegiatan di rumah atau di lingkungannya," ujar Anies Baswedan.
"Sehingga kita mengapresiasi sekali masyarakat yang memilih untuk berada di rumah," jelasnya.
Kemudian pada pelaksanaan hari keempat, Anies Baswedan mengaku menemukan banyak catatan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan pergerakan di Jakarta justu meningkat.
Menurut Anies Baswedan, banyaknya pergerakan terjadi karena berasal dari luar Jakarta.
Itu artinya ada kemungkinan masih ada perusahaan yang tidak menerapkan working from home (wfh), dan memaksa pekerjanya harus berangkat ke kantor.
• Anies Baswedan Ungkap Sumber Keramaian Jakarta di Tengah PSBB: Perusahaan Tidak Menaati
• Anies Baswedan Tegur Perusahaan yang Nekat Langgar PSBB: Kita Bisa Cabut Izin Usahanya
"Hari Senin (13/4/2020), nampak pergerakan lebih tinggi, jadi kami menyaksikan khususnya pergerakan dari luar ke dalam Jakarta itu masih cukup padat," kata Anies Baswedan.
Anies Baswedan mengatakan masih menunggu penerapan PSBB di daerah sekitar Jakarta, yakni lima daerah di Jawa Barat dan tiga daerah di Banten.
Lima daerah di Jawa Barat, yakni Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok, serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi akan mulai memberlakukan PSBB pada Rabu (15/4/2020).
Sedangkan tiga kota di Banten yang masuk dalam wilayah Tangerang Raya akan menerapkan PSBB dalam waktu dekat, lantaran sudah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Menteri Kesehatan.
Setelah semua daerah di Jabodetabek sudah menerapkan PSBB, Anies Baswedan menilai akan lebih mudah dalam menyinkronisasikan.
Termasuk juga untuk penegakan aturannya pun bisa jauh lebih mudah, karena bisa menjadi satu kesatuan.
"Ini yang nanti akan kita lakukan sinkronisasi dengan kawasan sekitar kita," imbuhnya.
"Kita menyadari bahwa PSBB baru berlaku di Provinsi Jakarta, sementara Jabodetabek tiga provinsi, ada Banten dan Jawa Barat."
"Nanti insya allah hari Rabu (15/4/2020), tetangga kita di Jawa Barat sudah akan melaksanakan, mudah-mudahan di kawasan Banten bisa segera, " jelasnya.
"Sehingga penegakan aturan bisa jauh lebih mudah," pungkasnya. (TribunWow.com)
Baca juga artikel ini di Tribunnews.com dengan judul Paham Jokowi Tak Mau Lockdown, Karni Ilyas Bandingkan dengan Singapura hingga AS: Kita Enggak Punya