TRIBUNWOW.COM - Dalam penanganan Virus Corona, pemerintah pusat dinilai oleh banyak pihak tidak transparan, khususnya terkait data kasus pasien positif Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, misalnya saja terjadi adanya perbedaan atau ketidaksinkronan data Virus Corona antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, juru bicara pemerintah penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto mengaku tidak terlalu memikirkan penilaian tersebut.

• 10 Ribu WNI Terjebak di Zona Merah Virus Corona New York, Amerika, KJRI akan Salurkan Bantuan

Yurianto mengatakan dirinya hanya akan menyampaikan fakta berdasarkan data yang telah didapat.

Oleh karenanya, dirinya menegaskan tidak akan membicarakan suatu hal yang tidak ada datanya.

Hal tersebut disampaikan Yurianto dalam acara Prime Talk yang tayang di kanal Youtube metrotvnews, Senin (6/4/2020).

"Ya terserah saja, tetapi saya akan berbicara basis pada data," ujar Yurianto.

"Saya tentunya tidak akan membicarakan sesuatu yang menurut saya tidak tahu, atau data yang saya tidak miliki," imbuhnya.

• Cara Klaim Token Listrik Gratis selama 3 Bulan dari PLN, Login di Laman PLN atau via WhatsApp

Sebelumnya, Yurianto memastikan data positif Virus Corona yang dirilis oleh pemerintah pusat merupakan hasil dari pemeriksaan swab, bukan hasil rapid test.

Sedangkan data positif dari rapid test, menurut Yurianto hanyalah merupakan tes awal sebelum dilakukan pemeriksaan kedua, yaitu tes swab dengan metode VCR.

Maka dari itu, dirinya tidak akan merilis hasil rapid test sebelum dilakukan tes swab.

• Blak-blakan Kritik Pemerintah, Refly Harun: Mempunyai Ketakutan Sendiri dalam Atasi Virus Corona

Yurianto juga menegaskan bahwa data positif Virus Corona didapat dari hasil tes swab yang dilakukan oleh laboratorium yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui Litbangkes.

Hal itu dikatakan Yurianto dalam acara Prime Talk yang tayang di kanal Youtube metrotvnews, Senin (6/4/2020).

"Data yang kami miliki adalah data yang kami dapat dari laboratorium yang kami tunjuk," ujar Yurianto.

"Dan laboratorium itu adalah laboratorium yang sudah ditentukan oleh Litbangkes," jelasnya.

Yurianto kemudian menanyakan dari mana data positif Covid-19 hasil tes swab pada setiap daerah.

Menurutnya, jika bersumber dari laboratorium yang sama, secara otomatis datanya tentu tidak akan mengalami perbedaan.

Maka dari itu ketika ada perbedaan data, menurut Yurianto berarti ada dua kemungkinan yang menjadi penyebabnya.

Kemungkinan pertama adalah ada laboratorium di suatu daerah yang belum terdaftar di pemerintah pusat.

Atau kemungkinan kedua adalah adanya perbedaan waktu dalam pencatatan atau pengiriman data.

• 10 Ribu WNI Terjebak di Zona Merah Virus Corona New York, Amerika, KJRI akan Salurkan Bantuan

"Saya tanyakan data positif VCR daerah itu sumbernya dari mana?," kata Yurianto.

"Oleh karena itu kalau ada perbedaan apakah ada laboratorium yang digunakan dan kemudian belum terdaftar di kita, atau perbedaan itu karena perbedaan pencatatan waktu," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-13.12:

Refly Harun: Pemerintah Punya Ketakutan dalam Atasi Virus Corona

Pakar Tata Usaha, Refly Harun terang-terangan mengaku memberikan kritik kepada pemerintah dalam penanganan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mengatakan pemerintah seolah-olah hanya seperti memikirkan ekonomi, dibandingkan dengan nyawa masyarakat Indonesia.

Dalam tayangan Youtube Talk Show tvOne, Senin (6/4/2020), Refly Harun juga menyebut pemerintah justru ketakutan menghadapi pandemi Virus Corona.

• Jokowi Ungkap 10 Besar Negara dengan Kasus Virus Corona Tertinggi: Ini Perlu Disampaikan ke Publik

Pemerintah dinilai takut dalam mengambil kebijakan yang tegas, seperti misalnya lockdown dengan alasan akan terjadi kerusuhan.

Menurut Refly Harun, pemerintah harus sebaliknya yaitu bisa memastikan kepada masyarakat jika negara bisa mengatasi Covid-19 ini.

Dengan begitu maka masyarakat akan merasa tenang dan bisa percaya dengan pemerintah.

"Saya mengkritik pemerintah pusat, yang menurut saya terlalu berhitung terhadap nyawa manusia, pemerintah mempunyai ketakutan sendiri yang menurut saya enggak beralasan, yaitu ketakutan terjadi riot," ujar Refly Harun.

"Masa pemerintah sendiri yang kemudian seperti mengkampayekan 'awas lho nanti terjadi ada kerusuhan dan lain sebagainya'."

"Mestinya pemerintah mengamankan, menenangkan, menyamankan bahwa kita akan mulai memerangi Covid-19," jelasnya.

Refly Harun mengatakan selain tidak berani dalam mengambil langkah yang tegas, pemerintah juga dirasa tidak siap untuk menanggung risiko dari kebijakan tersebut.

Padahal pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meringankan tugasnya.

Dalam kasus ini, pemerintah daerah justru yang dinilai bisa bergerak cepat.

• Tanggapan Mahfud MD saat Disebut Ada Ketidakkompakan Kabinet soal Isu Pembebasan Napi Koruptor

"Semua di rumah, kecuali petugas, selama 14 hari mereka yang keluar rumah kami akan tindak dengan tegas," ungkap Refly.

"Tapi akan kami persuasi, semua kebutuhan anda kami penuhi," imbuhnya.

"Yang penting deklarasi itu dulu, kemudian minta bantuan pemerintah daerah masing-masing, kemudian pemerintah daerah menyuplai itu."

Lebih lanjut, Refly menilai saat ini pemerintah bukan fokus untuk memerangi Virus Corona, tetapi malah sudah memikirkan soal pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan.

"Yang terjadi adalah menurut saya pemerintah saat ini sudah ngomong mengenai bagaimana pemulihan akibat dampak dari Covid-19," kata Refly.

"Padahal Covid-19-nya sendiri masih beredar."

"Kecuali Covid-nya sudah selesai, lalu kita tahu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, baru kita bicara pemulihannya, baru kita bicara jaring pengamannya."

Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan sekarang oleh pemerintah yaitu harus berani mengambil langkah yang tegas.

Setelah itu baru memikirkan tentang risiko yang akan ditimbulkan dalam bentuk apapun.

"Sekarang yang kita bicarakan adalah bagaimana mengenyahkan virusnya dulu, harus ambil langkah berani," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-3.31

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)