TRIBUNWOW.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko membeberkan alasan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengatasi wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow,com, Moeldoko menyebut pemerintah lebih memilih menerapkan PSBB ketimbang karantina wilayah karena sejumlah hal.

Ia pun menyinggung soal kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat jika karantina wilayah diterapkan.

Hal itu disampaikan Moeldoko melalui tayangan 'FAKTA' dalam kanal YouTube Talk Show tvOne, Senin (6/4/2020).

• Beda Sesak Napas Biasa dengan yang Diakibatkan Virus Corona, Ada Gejala Demam dan Batuk

• Akses Keluar Masuk ke Jakarta Dibatasi, Ahmad Riza Patria: Kalau Tidak Diatur Tak Ada Artinya PSBB

Pada kesempatan itu, mulanya Moeldoko menyebut PSBB adalah hal yang paling cocok dilakukan dalam kondisi saat ini.

"Saat ini cocoknya PSBB karena begitu dibawa ke karantina itu nanti negara bersama-sama pemerintah dareah memikirkan kebutuhan dasar manusia," jelas Moeldoko.

"Dan juga kebutuhan memberi makan untuk hewan ternak."

Menurut Moeldoko, memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat bukanlah persoalan mudah.

Selain melindungi masyarakat, Moeldoko menyebut pemerintah juga tak ingin perekonomian anjlok karena wabah Virus Corona.

"Ini sebuah persoalan yang tidak mudah, berikutnya juga jangan sampai ada dua yang mati ini," kata Moeldoko.

"Orangnya mati, tapi juga kegiatan ekonomi mati."

• Kabar Duka, Dokter sekaligus PNS Kemenkes dr Karnely Meninggal Dunia, Berstatus PDP Virus Corona

Tak hanya itu, Moeldoko juga menyebut pemerintah berharap kebijakan PSBB bisa melindungi masyarakat dan perekonomian negara.

"Jadi saya pikir orangnya harus diselamatkan dan kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

"Bisa selamat, bisa makan dan bisa usaha."

Melanjutkan penjelasannya, ia lantas menjelaskan dasar pemilihan kebijakan PSBB untuk menanggulangi wabah Virus Corona.

"Dasarnya kan Undang-undang nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan," kata dia.

"Dari situ ada empat poin yang perlu saya singkatkan, ada karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan PSBB pembatasan sosial berskala besar."

Moeldoko menambahkan, hal yang paling pokok untuk mencegah penyebaran Virus Corona adalah dengan membatasi kegiatan masyarakat.

"Yang diatur di situ ada tiga ya, pembatasan tempat sekolah dan tempat bekerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiataan umum serta fasilitas umum," kata Moeldoko.

"Poinnya di situ, pembatasan," pungkasnya.

• Sebut Penetapan PSBB di Jakarta Bagai Buah Simalakama, Ahmad Riza Patria: Sejauh Mana Kesiapannya

Simak video berikut ini menit ke-2.20:

Lonjakan Kematian di DKI 

Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengakui adanya lonjakan angka kematian di wilayah Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan mengaku tak tahu pasti penyebab lonjakan angka kematian tersebut.

Namun, Anies Baswedan menyebut pihaknya diminta rumah sakit membawa peti serta memakamkan jenazah tersebut dengan mengikuti prosedur tetap (protap) Virus Corona.

• Pertama Kalinya sejak Januari, China Klaim Tidak Ada Kematian akibat Virus Corona

Melalui tayangan 'Aiman' dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (6/4/2020), Anies Baswedan menyebut lonjakan kematian di DKI Jakarta mencapai angka ribuan.

"Begini, bahwa ada peningkatan jumlah pelayanan pemulasaran dengan pemakaman itu benar karena angkanya, Maret sekitar 4.300, rata-ratanya 2.700," kata Anies.

Bahkan, Anies mengakui di DKI Jakarta setiap harinya terdapat pemakaman dengan protap Virus Corona.

"Kemudian kita juga memiliki data per hari pemakaman dengan protap Covid-19," ujar Anies.

"Sampai dengan hari ini yang sudah menggunakan protap Covid-19 ada 644, hari ini sendiri ada 48 sampai dengan sore tadi."

Ia menambahkan, hingga kini belum mengetahui penyebab ribuan warga DKI Jakarta yang meninggal dunia secara misterius.

• Warga Lombok Timur Tak Patuhi Physical Distancing saat Sambut Eva Yolanda LIDA, Polisi Minta Maaf

Namun, Anies mengaku tak semua warga tersebut menjalani tes Virus Corona.

"Tetapi itu semua tidak memiliki hasil tes laboratorium yang memnyatakan bahwa mereka positif Covid," kata Anies.

"Ada sebagian yang sudah dites, ada yang tidak."

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya diminta membawa peti mati dan memakamkan warga yang meninggal dunia tersebut.

• Tak Malu Pakai Celana Rombeng saat Bagi-bagi Sembako, Hotman Paris: Karena Ancaman Virus Corona

Anies menyatakan, pihak rumah sakit pun tak menghetahui penyebab kematian ribuan warga DKI Jakarta itu.

"Tetapi Pemprov DKI mendapatkan permintaan dari rumah sakit, diminta untuk datang membawa peti," kata Anies.

"Dan rumah sakit memberikan informasi penyakit menular tanpa ada konfirmasi karena mereka tidak punya hasil tesnya."

Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa pihaknya memakamkan warga tersebut dengan menggunakan protap Virus Corona.

"Kemudian petugas kita membawa dan memakamkan dengan mengikuti protap Covid," jelasnya.

"Jadi saat ini kita belum bisa mengatakan dengan sahih, tetapi bahwa rumah sakit meminta kita untuk memakamkan dan seluruh prosesnya mengikuti prosedur Covid-19 itu adalah fakta." (TribunWow.com)