TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan memberikan penjelasan alasan pemerintah tidak melarang warga mudik di tengah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk tidak mengeluarkan larangan resmi untuk mudik Lebaran ke kampung halaman.

Dilansir TribunWow.com, hal itu tentu berdasarkan beberapa pertimbangan baik secara ekonomi maupun kultural.

• Virus Corona Merebak, Luhut Pandjaitan Sebut Libur Mudik Lebaran Kemungkinan Mundur Akhir Tahun

Luhut menyebutkan, ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah tidak akan diindahkan oleh masyarakat.

Bisa jadi hal itu karena mudik sudah merupakan agenda bahkan tradisi tahunan bagi masyarakat Indonesia, khususnya perantau.

"Jadi yang pertama pertimbangan utamanya, dari tadi menjawab pertanyaan tadi, orang kalau dilarang pun mau mudik saja." seperti dikutip di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (2/4/2020).

Oleh karena itu, pemerintah hanya mengimbau kesadaran masyarakat akan risiko yang bakal ditanggung apabila tetap memaksa mudik.

Luhut mengingatkan, memaksakan mudik hampir dapat dipastikan seseorang sama saja membawa penyakit ke kampung halamannya.

"Jadi sekarang kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu," tegasnya.

Selain itu, pertimbangan pemerintah tidak melarang mudik dan hanya sekadar imbauan adalah agar ekonomi Indonesia tetap berjalan dan tidak mati sama sekali.

Menurut perhitungan pemerintah, tidak adanya pelarangan mudik juga merupakan opsi terbaik bila dibandingkan opsi yang lain.

Sebut saja apabila dibandingkan dengan opsi lockdown.

• Connie Rahakundini Nilai Harusnya Negara Tetapkan Darurat Militer, Singgung Mahfud MD dan Luhut

• Bahas Corona, Aiman Tersenyum saat Connie Rahakundini Singgung Luhut Binsar: Menteri Segala Macam

Sebagai contoh, negara India yang justru masyarakat kecilnya sangat terdampak akibat langkah tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat hanya perlu didisiplinkan untuk tetap menjaga jarak dan sadar diri.

Tentunya, hal tersebut tidak terlepas dari bantuan semua pihak terutama media.

"Pertimbangan utama kita supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik," jelas Luhut.

"Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei. Jadi dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden."

"Dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat paling bawah," kata Luhut.

"Tapi kalau kita bisa disiplinkan masyarakat dan bantuan media berikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu," imbuhnya.

Luhut menambahkan, Covid-19 sebenarnya sangat tidak cocok dengan iklim Indonesia yang panas.

Namun, apabila protokol untuk tetap menjaga jarak tidak diindahkan hal tersebut tidak berarti apa-apa.

"Dari hasil modeling, cuaca Indonesia yang panas dan humidity tinggi maka untuk Covid-19 itu enggak kuat. Namun kalau jaga jarak tak dilakukan ya tidak berarti," tandasnya.

Lihat Videonya dari menit 00:20 - 02:30

Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Tutup Jalan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menggelar rapat terbatas (ratas) jelang menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1441 H.

Ratas tersebut dilakukan Jokowi di Istana Bogor pada Kamis (2/4/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta agar distribusi kebutuhan dasar pokok tak terhambat.

"Kemudian juga kita harus memastikan semuanya agar distribusi logistik ini lancar."

"Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar," imbau Jokowi.

Lalu, ia menyinggung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar menegur pemerintah daerah yang membuat urusan logistik tak lancar.

Pasalnya, ia mengaku mendapat dua laporan bahwa ada kepala daerah menutup jalan hingga distribusi logistik terganggu.

"Saya harapkan Mendagri juga memberikan teguran pada daerah yang memblokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu."

"Karena kemarin saya mendapat laporan dari dua daerah urusan beras ini agak terganggu, karena jalan-jalan daerah ditutup," tegurnya.

"Tolong Kepala Daerah diberi tahu mengenai ini," imbuh Jokowi.

Selain itu, ia juga meminta agar eksekusi bantuan pada masyarakat terdampak Virus Corona segera dilaksanakan.

Termasuk pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon bagi pelanggan 900 VA.

"Yang kedua berkaitan dengan paket perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat kita yang berada di lapisan bawah tadi juga sudah saya sampaikan agar bisa segera dieksekusi dan langsung dibagikan ke lapangan."

"Baik itu yang berkaitan dengan PKH, kartu sembako, kartu prakerja yang berkaitan dengan pembebasan biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan 50 persen untuk 900 VA."

"Kalau ini segera tereksekusi di lapangan akan baik untuk masyarakat kita," katanya. (*)