TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi terkait pelaksanaan pembatasan sosial di Indonesia dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Ngabalin menjelaskan efektivitas pembatasan sosial bergantung kepada kedisiplinan rakyat mematuhi anjuran dari pemerintah.

Dikutip dari YouTube tvOneNews, Selasa (31/3/2020), awalnya Ngabalin memaparkan sejumlah langkah pemerintah yang terbukti berhasil menerapkan physical distancing.

• Maksud Pembatasan Sosial Berskala Besar, Kebijakan yang Diterapkan Jokowi untuk Atasi Virus Corona

Ia mencontohkan adanya penerapan bekerja, dan belajar dari rumah.

"Langkah-langkahnya adalah di seluruh pabrik-pabrik, kemudian sekolah juga diliburkan, ujian nasional dimundurkan," papar Ngabalin.

"Kemudian ada upaya untuk social distancing, physical distancing, dan seterusnya."

"Upaya untuk menjaga jarak, dan lain-lain," lanjutnya.

Ngabalin lanjut menjelaskan perbedaan antara China, dan Indonesia.

Ia mengatakan China dapat dengan cepat mengatasi Covid-19, lantaran pemerintahnya bisa memaksakan kehendak negara kepada rakyatnya.

Situasi tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi.

"Jangan lupa bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi, kalau kita belajar dari Wuhan, dan China dengan Hubei, ini negara Komunis," kata Ngabalin.

"Hanya dalam tiga hari mereka berhasil, kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan untuk bisa memaksakan rakyatnya disiplin," tambahnya.

Ngbalin mengatakan berhasil atau tidaknya Indonesia mengatasi Covid-19, perlu adanya kerjasama dari masyarakat Indonesia untuk mematuhi anjuran, dan imbauan pemerintah.

"Persoalannya sekarang adalah apakah rakyat kita bisa mendengar juga imbauan yang disampaikan oleh pemerintah tentang disiplin kita," katanya.

"Disiplin kita untuk menjaga jarak, disiplin kita untuk bisa mencuci tangan, disiplin kita dengan yang lain," sambung Ngabalin.

Simak videonya mulai menit ke-5.45:

6 Bansos Jokowi untuk Warga Terdampak Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memberikan arahan terkait bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Selasa (31/3/2020).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan enam hal utama terkait bantuan sosial (bansos).

Pada anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak keluarga penerima manfaat.

"Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Kedua, penerima kartu sembako juga diperbanyak hingga 20 juta jiwa penerima yang mulanya hanya 15,2 juta jiwa.

Selain itu nilainya juga naik menjadi 30 persen.

Mulanya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama sembilan bulan.

Ketiga, anggaran kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun yang mulanya hanya Rp 10 triliun.

Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu prakerja akan mendapat Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan.

”Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” jelas Jokowi.

• Wartawan dengan Gejala Virus Corona Meninggal seusai Ditolak RS Rujukan, Mengapa Bisa Terjadi?

Keempat, Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan menggratiskan biaya tagihan listrik bagi pengguna 450 kVA selama 3 bulan.

Sedangkan bagi pengguna listrik 900 kVA akan mendapat potongan harga 50 persen selama tiga bulan.

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” tutur Mantan Wali Kota Solo ini.

Kelima, Jokowi menegaskan pemerintah telah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, pemerintah akan membantu meringankan pembayaran kredit.

Jokowi mengatakan bahwa kebijakan itu khusus bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar.

• Pidato Lengkap Jokowi soal Listrik Gratis hingga Keringanan Pembayaran Kredit bagi Pekerja Informal

Kebijakan tersebut akan dimulai per April.

Selain itu, Presiden ke-7 Indonesia tersebut menjelaskan bahwa prosedur pengajuan keringana kredit bisa melalui online.

Sehingga warga tak perlu ke bank atau jasa leasing.

"Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” jelas Jokowi,

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

"Saya juga telah menerima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, khusus yang berkaitan dengan kredit tadi. Artinya, sekali lagi, bulan April ini sudah bisa berjalan,” imbuhnya. (TribunWow.com/Anung/Gipty)