TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat bicara soal berbagai sorotan yang meminta pemerintah segera lockdown akibat wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, soal lockdown, Mahfud MD menyatakan banyak masyarakat kalangan bawah yang merasa keberatan.

Karena itu, Mahfud MD menyebut pemerintah kini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Karantina Wilayah akibat wabah Virus Corona.

• Putri Spanyol Maria Teresa Meninggal Dunia, Anggota Kerajaan Pertama yang Jadi Korban Virus Corona

• Kondisi Terkini Suspect Corona di Solo yang Sempat Rewang Tetangga, Kini Dinyatakan Sembuh

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui sambungan telepon dalam saluran YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (28/3/2020).

"Ini rancangan peraturan pemerintahnya itu sekarang sedang disiapkan," ujar Mahfud MD.

"Nah itu yang mungkin diperlukan dalam waktu dekat ini untuk dikeluarkan."

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, wacana soal lockdown itu justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

Terutama, untuk masyarakat kalangan bawah.

"Karena nyatanya sekarang karena kepanikan yang luar biasa, di tengah masyarakat terjadi kontrovesi apakah lockdown perlu atau tidak," kata Mahfud.

"Kelas menengah ke atas menyerukan lockdown, tapi orang-orang di tingkat bawah pada menangis tadi."

Menurut dia, banyak masyarakat kalangan bawah yang bahkan perekonomiannya semakin sulit meskipun pemerintah belum menerapkan lockdown.

"Saya mendengar ada sopir, ojek dan sebagainya 'Gimana pak saya ini dalam keadaan belum lockdown saja tidak ada orang naik, dapat jatah makan satu bungkus dari kantor'," kata Mahfud.

"'Satu bungkus terpaksa saya bawa pulang karena anak dan istri saya harus makan'."

• Bupati Sidoarjo Ungkap Sulitnya Makamkan Pasien Corona, Penggali Kubur Kabur hingga Ditolak Ambulans

Melihat kondisi tersebut, Mahfud menyebut pemerintah hingga kini belum melakukan lockdown.

Ia juga menyebut sejumlah halangan lain yang menyulitkan pemerintah mencukupi kebutuhan warga jika lockdown benar-benar diberlakukan.

"Kalau kita melakukan lockdown terus bagaimana? Padahal banyak orang yang seperti itu," ujar Mahfud.

"Taruhlah negara harus menanggung, dan di Jakarta ini banyak orang enggak punya kartu penduduk, mau diantar kemana kalau misalnya negara harus mengantarkan pada mereka makanan?"

Lebih lanjut, ia menyatakan pemerintah kini tengah berupaya menyusun peraturan agar setiap daerah tak secara pribadi mengambil kebijakan penanganan Virus Corona.

"Sehingga kita akan segera mengatur prosedur agar daerah-daerah itu tidak membuat sendiri karantina wilayah," kata Mahfud.

"Karena sekarang sudah ada lebih dari 10 daerah membuat sendiri-sendiri, ada yang memagari kota tidak boleh dimasuki mobil dari luar dan sebagainya, itu kan lebih berbahaya."

• Bupati Sidoarjo Ungkap Sulitnya Makamkan Pasien Corona, Penggali Kubur Kabur hingga Ditolak Ambulans

Simak video berikut ini menit ke-10.05:

Solusi Kurangi Angka Kematian Pasien Corona

Pada kesempatan lain, Influencer muda, dr Tirta Mandiri Hudhi mengatakan karantina wilayah adalah hal yang harus dilakukan demi mencegah meluasnya persebaran Virus Corona (Covid-19).

Dikutip dari YouTube Kompastv, Jumat (27/3/2020), awalnya presenter SAPA INDONESIA MALAM menanyakan pendapat dr Tirta terkait angka kematian pasien Covid-19.

• Banyak Perantau yang Kembali ke Kampung Halaman, Sri Sultan HB X: Coba Tinggal Sementara 2 Minggu

dr Tirta menjelaskan bahwa jumlah pasien Covid-19 yang semakin membengkak adalah penyebab utama naiknya angka kematian pasien Covid-19.

"Ketidakcukupan tempat pelayanan, membludak," kata dr Tirta.

"Jadi sekarang itu adalah rujukannya cukup, tapi banyak pasien yang ketolak, karena banyak orang yang datang ke sini kondisinya sudah memburuk," sambungnya.

dr Tirta mengusulkan sebuah solusi untuk mengurangi angka kematian pasien Covid-19.

Ia menjelaskan hal yang harus dihentikan adalah tingkat persebaran Covid-19.

"Saran saya untuk mencegah mortality rate (tingkat kematian) semakin tinggi, itu kita harus mengendalikan infection rate-nya (tingkat persebaran virus -red), karena garda di depan sudah down ini," ujar pria lulusan Universitas Gadjah Mada tersebut.

dr Tirta menyinggung korban meninggal tenaga medis juga harus dianggap sebagai sesuatu yang darurat.

"Itu 80an (pasien meninggal Covid-19), sepuluh persen di antaranya adalah tenaga medis, itu hal yang paling harus jadi krusial," katanya.

• 90 Warga Dikarantina setelah Tengok Pasien yang Ternyata Positif Corona, Langsung Local Lockdown

Kemudian dr Tirta menjelaskan satu-satunya jalan mengatasi Covid-19 adalah karantina wilayah yang menjadi pusat persebaran virus, yakni Jakarta.

"Mau enggak mau tutup Jakarta," tegasnya.

dr Tirta mengatakan hal tersebut harus diambil, meskipun akan ada suara kontra, dan penolakan dari publik.

"Kalau nanti ada yang tanya, berarti nanti transportasi gimana? Mau dilanjutin apa enggak, ini tetap hancur," tandasnya.

Diskusi dengan Anies Baswedan

Pada segmen sebelumnya, dr Tirta mengakui ia telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan berdiskusi soal solusi penanganan masalah Covid-19.

Saat bertemu dengan Anies, Tirta mengatkan kondisi perekonomian di Indonesia sudah terlanjur turun, maka mau tidak mau harus segera berani mengambil suatu kebijakan tegas, meskipun tetap akan ada pengorbanan yang harus diambil.

"Saya kemarin sudah ketemu Pak Anies juga, saya sudah sarankan kalau bisa banget, ini sama-sama buruk, mau kita enggak karantina wilayah, atau pun karantina wilayah, ekonomi itu sudah turun," ujar Tirta.

• Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Imbau Jangan Pulang Kampung: Saya Tahu Anda Bosan dan Sakit

Pria pemilik bisnis perawatan sepatu tersebut juga menceritakan bagaimana rekannya sesama pengusaha mengalami penurunan omset yang drastis, karena adanya Covid-19.

"Jadi saran saya kalau bisa, yang mau ke Jakarta itu ditolak, yang keluar Jakarta ditolak," tegas dr Tirta.

Tirta mengatakan ada tiga tempat yang masih diperbolehkan untuk dibuka, apabila karantina telah diberlakukan.

"Di rumah saja tetap dilanjutkan, yang nongkrong bubarin semua, mal tutup, hanya tiga hal menurut saya yang boleh buka," katanya.

Ketiga tempat tersebut adalah, pasar, SPBU, dan instansi publik seperti kantor polisi, rumah sakit, dan markas TNI. (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Aulia)

Baca juga di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Belum Terapkan Lockdown, Mahfud MD Ingat Nasib Warga Kelas Bawah: Pada Menangis