TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuka adanya praktik mafia tanah di Indonesia.

Mahfud MD mengatakan selama dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam, banyak keluhan yang diterima olehnya.

Namun keluhan yang paling banyak adalah hal yang berkaitan dengan sengketa urusan pertanahan.

• Indy Rahmawati Kaget Tahu Rutinitas Harian Mahfud MD, Bangun Pukul 3 Pagi Lalu Urus Seabrek Keluhan

 Dikutip dari YouTube Talk Show tvOne, SpeedTalk, Jumat (20/3/2020), Mahfud MD mengatakan banyak tanah-tanah yang tidak dijual oleh pemiliknya, namun sertifikatnya telah dimiliki oleh orang lain.

"Yang paling banyak itu masalah tanah," kata Mahfud MD.

"Ada orang belum menjual tanahnya, tiba-tiba sertifikatnya sudah beralih," lanjutnya.

"Jadi banyak kejadian di Indonesia Pak?" tanya presenter SpeedTalk Indy Rahmawati.

Mahfud MD mengatakan sengketa pertanahan di Indonesia sudah terlampau banyak.

"Banyak, bukan ada, banyak," jelasnya.

Pria kelahiran Madura itu lalu mencontohkan kasus sengketa pertanahan di Manggarai.

Ia menjelaskan bahwa proses pengaturan tanah adat seharusnya dilakukan melalui kepala adat lingkungan setempat.

Namun tanpa melalui proses tersebut, sertifikat tanah resmi justru sudah berada di tangan orang lain.

"Tapi tiba-tiba sudah keluar sertifikat atas nama pengembang, dan yang ngeluarkan daerah lain," kata Mahfud MD.

"Itu yang mengeluarkan sertifikat lembaga resmi kan Pak?" tanya Indy.

Mahfud MD mengatakan sertifikat yang keluar memang resmi dari Badan Pertanahan Nasional.

Namun ia menduga praktik mafia tanah di Indonesia sudah terkonstruksi rapih dari lapisan paling bawah.

"BPN, cuma BPN kan punya surat dari bawah, dari tingkat RT, Camat, Kabupaten," kata Mahfud MD.

"Jadi kalau mau dianggap mafia itu sudah sangat kompleks, terstruktur," sambungnya.

• Kondisi Perekonomian Indonesia Menurun Imbas Pandemi Virus Corona, Jokowi: Saya Minta BI Fokus

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-5.00:

Warga Adat Dayak Paser Takut Lahan Dirampas Negara

Penolakan perpindahan ibu kota baru Indonesia disuarakan oleh Syukran Amin, seorang pemuda Dayak Paser.

Dikutip dari YouTube BBC News Indonesia, Jumat (6/3/2020), syukran menyoroti pindahnya Ibu Kota dari sisi sengketa lahan.

Ia mengatakan sebelum pemerintah gembar gembor akan pindahkan Ibu Kota, warga adat telah berkonflik dengan perusahaan untuk memperebutkan lahan.

• Jeritan Warga Adat Dayak Paser Tolak Jokowi Pindahkan Ibu Kota: Kami Hanya Hidup dari Hutan

Sebagian besar warga adat memang tidak memiliki sertifikat untuk membuktikan hak kepemilikan mereka.

"Jauh sebelum ada rencana Ibu Kota, masyarkat kami sudah banyak berkonflik dengan perusahaan yang punya konsesi," cerita Syukran.

Syukran merasa bukannya terbantu dengan perpindahan Ibu Kota, justru warga adat akan melawan dua raksasa berupa perusahaan dan negara dalam kompetisi memperebutkan lahan.

"Sekarang muncul negara, membawa kabar Ibu Kota, mengatakan itu adalah milk negara," ujarnya.

"Itu akan menjadi beban yang baru buat masyarakat, yang kemarin mereka melawan perusahaan, sekarang mereka melawan perusahaan dan negara."

"Karena akan lebih mudah mereka dirampas, diambil tanahnya," lanjut Syukran.

Syukran menyayangkan pindhanya Ibu Kota yang ia sebut akan merusak alam di sana.

"Bagaimana nasib generasi ini ke depan, bagaimana nasib kampung ini ke depan, yang katanya Kalimantan sebagai paru-paru dunia, itu (nantinya) seperti apa," terangnya.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-9.40:

(TribunWow.com/Anung)