TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, turut menanggapi Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang masuk dalam kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Ahok yang beberapa kali disamakan dengan karakter Wakil Presiden 2014-2019, Jusuf Kalla (JK), membuat Said Didu mengungkap ketidaksetujuannya.

Hal itu diungkapkan Said Didu saat menjadi narasumber di acara Aiman Kompas TV yang tayang pada Senin (17/3/2020).

• Said Didu Ngaku Tak Kaget Ahok Masuk Kandidat Pemimpin Ibu Kota Baru: Jokowi Oksigennya Kontroversi

Mulanya, Presenter Aiman bertanya soal Jusuf Kalla yang dinilai memiliki karakter pendobrak selain Ahok.

Tak langsung menjawab, Said Didu justru mengungkapkan bahwa bekerja di luar aturan itu membahayakan.

"Tunggu sebentar, bukankah kemudian pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mendobrak birokrasi."

"Kan Pak JK sering beberapa kali melakukan hal serupa untuk kepentingan umum," tanya Aiman.

"Bekerja di luar aturan itu sangat bahaya, makanya itu timbulnya kongkalikong," ungkap Said Didu.

• Bukan Ahok, Ini Sosok yang Disebut Tjipta Lesmana di Peringkat Tertinggi Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru

Saat ditanya Ahok kemungkinan dipilih karena disebut sosok pendobrak, Said Didu tak setuju.

Menurutnya pendobrak bukan seseorang yang bisa melawan aturan.

"Nah, kalau dia memberikan pendobrak adalah bermain dalam kebijakan yang ada aturannya, itu namanya pendobrak."

"Yang didobrak adalah mekanisme pengambil keputusannya, bukan aturannya dilanggar," ungkapnya.

Lantaran pertanyaannya belum terjawab, Aiman lantas kembali menyinggug Jusuf Kalla.

Said Didu menjawab, Jusuf Kalla sosok pendobrak kebijakan bukan aturan.

"Kalau seandainya kita bicara Pak JK yang lebih sering dikenal lebih cepat lebih baik, mendobrak aturan bedanya dengan Pak Ahok apa," tanya Aiman lagi.

"Nah saya lama dengan Pak JK, Pak JK itu bermain di area kebijakan bukan melanggar aturan," jawab Said Didu.

Lantas, Said Didu mengingatkan kembali soal sejumlah kebijakan baru yang diambil Jusuf Kalla.

• Soal Wacana Ahok Jadi Bos Ibu Kota Baru, Tjipta Lesmana: Ada yang Bisikin Jokowi Hati-hati Pak

"Dulu kita ingat yang besar sekali ada penggantian minyak tanah ke gas, gas 3 kg itu semua di ruang kebijakan bukan di ruang aturan, bukan melanggar aturan."

"Kita inget ide dia mau membangun tower untuk perumahan kan itu semua dalam aturan," ungkapnya.

Sehingga, Said Didu kembali menegaskan bahwa yang dilakukan Jusuf Kalla mempercepat kebijakan.

"Semua percepatan pembangunan bandara dengan merombak bahwa tidak perlu lagi mengutamakan etnis daerah itu dia lakukan, jadi dia mempercepat kebijakan, tidak ada (aturan yang dilanggar)," tegas Said Didu.

Sedangkan, Ahok disebutnya telah melanggar aturan soal dana Corporate Social Responsibility (CSR) pembangunan Simpang Susun Semanggi yang dinilai Said Didu telah melanggar aturan.

Sehingga, Said Didu merasa akan berbahaya jika nantinya Ahok yang memimpin pembangunan ibu kota baru.

Sedangkan, membangun ibu kota baru melibatkan banyak pihak.

"Makanya itu sangat bahaya kalau mekanismenya dipakai di ibu kota."

"Karena ruang untuk melakukan kerja sama di pembangunnan ibu kota ini lebar sekali," ucap dia.

• Tjipta Lesmana Ragu Ahok Jadi Calon CEO Ibu Kota Baru: Penuh Gebrakan Belum Tentu Ada Gebrakannya

Said Didu mengatakan, pembangunan ibu kota baru melibatkan banyak pihak lantaran dana yang didapat juga melibatkan banyak pihak, bukan hanya dari anggaran negara.

"Kenapa dari 466 triliun, yang dari APBN kan cuma sekitar 89 triliun itu mekanisme APBN sisanya adalah dengan swasta."

"Akhirnya bisa saja itu menjadi tidak transparan, coba bayangkan tadi membangun istanan negara di sana, membangun kantor kementerian, membangun bank, membangun kantor lembaga dan itu kontrak jangka panjang semua dan dibikin oleh Ahok," jelas Said Didu.

Lihat videonya mulai menit ke-43:45:

Bukan Ahok yang Diduga Terpilih jadi Pemimpin Ibu Kota 

Di sisi lain, sebelumnya, pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana turut menanggapi soal Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam kandidat Pemimpin Ibu Kota Baru.

Hal itu disampaikannya melalui channel YouTube Realita Tv yang tayang pada Kamis (12/3/2020).

Selain Ahok, ada tiga kandidat pemimpin ibu kota lain.

• Pakar Komunikasi Politik Blak-blakan Kritik Ahok soal Komunikasinya: Tapi Diam-diam Saya Cinta Ahok

Namun, Tjipta menilai bukan Ahok yang memiliki kesempatan besar untuk memimpin ibu kota baru.

Mulanya, Tjipta mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dekat dengan Ahok.

"Emang Pak Jokowi sama Ahok ini amat sangat dekat."

"Pada waktu Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, Ahok ini kan naik gubernur," kata Tjipta.

Bahkan, ia menyebut Ahok sempat dispekulasikan akan menjadi pendamping Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tapi gagal.

"Waktu itu spekulasi sudah santer diam-diam nanti Jokowi akan mengangkat, menarik Ahok ini sebagai Vice President itu sudah diplotkan begitu."

"Ini kan dua cocok sekali begitu, tapi kan gagal," kata Tjipta.

Kini, ia belum mengungkapkan secara pasti apakah memang nama Ahok sengaja dimunculkan kembali ke permukaan untuk maju 2024.

"Apakah sekarang bakal muncul kembali, akan menarik kemali?," lanjutnya.

Kemudian, Tjipta kembali mengungkit penunjukan Ahok sebagai pejabat Pertamina.

Menurut dia, ada andil Jokowi dalam penunjukan tersebut.

"Yang menarik Ahok ada di Pertamina ini sebetulnya bukan karena Erick Thohir, tapi adalah Presiden Jokowi." 

"Di sana kemudian kabarnya loncat ke ibu kota baru," kata Tjipta.

• Pakar Komunikasi Politik Nilai Ahok Lebih Bagus dari Anies Pimpin Jakarta: Lebih Kelihatan Actionnya

Terkait calon kuat bos ibu kota baru, Tjipta turut menyinggung nama Bambang Brodjonegoro.

"Sekarang calon kuat ada dua, satu Bambang Brodjonegoro peringkat pertama, peringkat kedua adalah Ahok. Apakah akan jadi kepala badan otorita di sana?" tanya Tjipta.

Ia menjelaskan, Jokowi memegang penuh wewenang penunjukan bos ibu kota baru.

Tjipta pun lantas meyinggung kemungkinan Ahok bakal diusung di Pilpres 2024.

"100 persen tergantung pada Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi kemudian setelah Ahok jadi penguasa di ibu kota baru ini kemudian ditarik ke Jakarta?," ucap Tjipta.

"Ini kan masih tanda tanya, yang jelas Jokowi enggak bisa jadi presiden lagi," tambahnya.

Lihat videonya mulai menit ke-2:00:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)