TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan menanggapi terkait kekhawatiran warga soal dampak dari diberlakukannya lockdown untuk penanganan wabah Virus Corona (COVID-19).

Kekhawatiran warganet bersumber pada aktivitas ekonomi yang akan memburuk semasa dijalankan program lockdown.

Dany meluruskan bahwa ekonomi bukan faktor utama yang menghambat pemerintah melakukan lockdown.

• Antisipasi Corona dengan Semprot Cairan Disinfektan, Begini Cara Membuatnya dengan Bahan Sederhana

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber acara APA KABAR INDONESIA PAGI di tvOne, Senin (16/3/2020).

Awalnya sang presenter menjelaskan apa saja kekhawatiran masyarakat terkait dampak dari lockdown.

Dampak-dampak tersebut di antaranya adalah memburuknya kondisi finansial mereka karena tidak bisa beraktivitas seperti biasa, ditambah naiknya harga-harga komoditi selama masa lockdown.

Menjawab ketakutan tersebut, Dany mengatakan faktor ekonomi bukanlah prioritas pertimbangan pemerintah dalam melakukan lockdown.

"Tidak semata-mata dalam hal mekanisme pasar," kata Dany.

"Itu menjadi pertimbangan, tapi tidak menjadi pertimbangan yang utama," lanjutnya.

Dany lalu menjelaskan bahwa dalam situasi darurat wabah global seperti sekarang, World Health Organization (WHO) telah memiliki prosedur apa saja yang harus dilakukan.

Ia mengatakan Indonesia saat ini sedang mengikuti prosedur-prosedur yang disarankan oleh WHO.

"Untuk mengejawantahkan protap-protap itu, maka kita membuat yang namanya kekuatan, ketahanan, kesehatan nasional," jelas Dany.

Dany mengatakan prioritas Indonesia dalam menentukan kebijakan lockdown adalah kekuatan ketahanan nasional.

Namun saat ini Indonesia sedang berusaha menerapkan social distancing (menjaga jarak sosial -red) untuk mengurangi dampak COVID-19.

"Jadi kekuatan ketahanan nasional itu adalah yang paling prioritas, sehingga program yang disebut dengan social distancing itu saat ini dianggap paling efektif, produktif, untuk bisa melakukan pencegahan terhadap Virus Corona," papar Dany.

Dany menambahkan dalam kesuksesan mensukseskan social distancing, perlu kerja sama, dan kesadaran dari masyarakat.

"Tetapi harus diingat, keberhasilan social distancing ini tergantung dari awareness (kewaspadaan), disiplin, dan konsistensi masyarakat dalam pelaksanaannya, aparat, pemerintah, sebagai regulatornya, sebagai pelaku juga, dan masyarakat secara umum," tandasnya.

• UPDATE Wabah Virus Corona, Sudah Lebih dari 182 Ribu Kasus dengan Angka Kematian 7.172 Jiwa

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

Jokowi Tegaskan Tak akan Lockdown Indonesia

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan ditutup atau diberlakukan lockdown demi menangani wabah Virus Corona (COVID-19).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan Pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020), Jokowi mengatakan penetapan lockdown adalah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

"Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan lockdown sendiri, tanpa restu dari pemerintah pusat.

Dan hingga saat ini, Jokowi tegas mengatakan belum memikirkan lockdown sebagai solusi dari penanganan penyebaran COVID-19.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran kita ke arah kebijakan lockdown."

• Tiga Hari sebelum Positif Corona, Budi Karya Sumadi Rapat dengan Jokowi, Bagaimana Bisa Lolos?

 Jokowi kemudian mengatakan sejumlah prioritas yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Isu tersebut di antaranya adalah perpindahan penduduk, menjaga jarak antar masyarakat, meminimalisir konsentrasi massa, penggalakkan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, serta ibadah dari rumah.

Presiden yang menjabat di periode kedua itu, mengatakan seluruh masalah tersebut harus segera diselesaikan demi menekan penyebaran COVID-19.

Hal tersebut juga harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya," ucap Jokowi.

"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut," sambungnya.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-1.01:

(TribunWow.com/Anung)