TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengklaim bahwa pemerintah tidak lambat dalam menghadapi penyebaran Virus Corona.

Pernyataan Fadjroel menyusul pendapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin pemerintah daerah bisa menangani Virus Corona lantaran proses ke pemerintah pusat baginya terlalu lama.

Dilansir Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Fadjroel dalam Mata Najwa unggahan YouTube Najwa Shihab, Rabu (11/3/2020).

• Sebut Pemerintah Simpang Siur Tangani Corona, Tulus Abadi: Kondisi Gini Kok Ngomong Target

Fadjroel menyebut pemerintah sudah mempersiapkan pencegahan penyebaran wabah penyakit sejak MERS dan SARS.

Maka dari itu dibuatlah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang kesiapan pemerintah menghadapi wabah.

"Kesiapan pemerintah itu sebenarnya sudah dimulai ketika dulu ada MERS, kasus SARS, kemudian pemerintah membuat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019," ujar Fadjroel.

"Tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit pada mikroba, kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia," paparnya.

Sejak terbitnya Inpres tersebut, dua menteri sudah dilibatkan.

• Status Virus Corona Ditingkatkan Menjadi Pandemi Global, WHO Beri Alasan: Meningkat 13 Kali Lipat

Dalam kasus Virus Corona, jajaran pemerintah pusat langsung melakukan evakuasi demi melindungi WNI dari wabah.

"Dari titik Instruksi Presiden inilah lalu melibatkan dua Menko, yaitu Menko PMK dan Menko Polhukam," ungkap Fadjroel.

"Kemudian di titik ini kami melakukan apa yang dinamakan evakuasi kemanusiaan yang tadi belum disebut samasekali," sambungnya.

Fadjroel sempat menyinggung omongan Anies yang ingin melindungi warganya dari wabah.

Menurut Fadjroel, begitu juga pemerintah pusat, yang ingin melindungi seluruh rakyat.

Di antaranya dengan mengevakuasi para WNI yang berada di tempat terpapar Virus Corona.

"Yaitu menyelamatkan, memang tugas negara, saya catat dari Bung Anies Baswedan, bahwa tugas negara memang menyelamatkan setiap warga negaranya di manapun," kata Fadjroel.

"Makanya tindakan pertama adalah waktu itu menyelamatkan 238 WNI yang berada di Hubei, ada 93 yang di-lockdown di Wuhan," jelasnya.

Kemudian pemerintah juga mengevakuasi WNI dari Kapal World Dream dan Kapal Diamond Princess yang kemudian diobservasi ke Pulau Sebaru.

• Kondisi Terkini Bek Juventus Daniele Rugani setelah Dinyatakan Positif Virus Corona

Anies Ingin Pemda Bisa Tangani Corona

Saat itu, Juru Bicara Pemerintah terkait Virus Corona, Achmad Yurianto tengah menjawab permintaan Anies dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memberi wewenang pemerintah daerah tangani Corona.

Yurianto menjelaskan pemda di daerah tertentu punya wewenang untuk mendeteksi Virus Corona, namun bukan untuk menangani dan langkah lain yang lebih jauh.

Mendengar penjelasan itu, Anies membeberkan bagaimana drastisnya peningkatan jumlah korban Virus Corona di Jakarta.

"Persis sekali dengan itu, ini contoh saja yang kami hadapi di Jakarta, orang dalam pemantauan tanggal 1 Maret itu 135, dalam 11 hari sudah menjadi 401," terang Anies.

"Lalu pasien dalam pengawasan itu 47 tanggal 1, per hari ini sudah 197," sambungnya.

• Riwayat Penyebaran Virus Corona, Berawal dari Penyakit Misterius hingga Menjadi Pandemi Global

Anies berharap pemda diberi wewenang untuk bergerak cepat demi mencegah penyebaran Virus Corona.

"Bila kita tidak bergerak cepat untuk melakukan itu, maka kita tidak bisa mengatakan kepada yang bersangkutan 'Anda positif atau negatif'," kata Anies.

"Dan potensinya kemudian, kita tidak bisa mengarahkan untuk isolasi dan melakukan tracing," sambungnya.

Sebagai kepala daerah, Anies berharap bisa melindungi warganya dengan desentralisasi penanganan Virus Corona itu.

Bahkan Anies mengaku berani menggelontorkan dana yang tak sedikit demi pendeteksian dan penanganan sejak dini di daerah.

"Kami ingin melakukan dengan cepat, karena kita ini punya tanggung jawab untuk melindungi, artinya jangan sampai kejadian," kata Anies.

"Lebih baik melakukan langkah-langkah yang lebih, langkah-langkah yang ekstra, meski konsekuensi finansialnya tinggi, konsekuensi ekonominya tinggi, tapi itu akan menyelamatkan potensi warga dari Virus Corona."

• Hadir di Mata Najwa, Anies Baswedan Angkat Bicara soal Wabah Virus Corona: Itu Bukan Penyakit Aib

Yurianto Jelaskan Syarat untuk Pemda

Yurianto menyebut pemerintah bisa saja melakukan desentralisasi sehingga daerah bisa ikut menangani kasus Virus Corona.

Namun ada standar mutlak yang harus dipenuhi oleh daerah.

Ia menekankan pemeriksaan Virus Corona tidak bisa asal seperti cek darah biasa.

"Kalau pemeriksaan tidak ada masalah. Tetapi harus ada persyaratan mutlak, bahwa ini harus biosecurity level 2 untuk pemeriksaan virus," ujar Yurianto.

"Jika persyaratan ini dipenuhi, tidak ada masalah, karena ini pemeriksaan virus tidak sama dengan memeriksa laboratorium darah dan lain sebagainya," sambungnya.

Yurianto menambahkan, sebenarnya pemerintah pusat sudah tahu daerah mana saja yang berkapasitas untuk memeriksa Virus Corona.

"Oleh karena itu kita memiliki jejaring dalam kaitan pemeriksaan virus," kata Yurianto.

"Pusat tahu kok daerah yang memiliki kapasitas atau institusi yang memiliki kapasitas itu," sambungnya.

Untuk mendukung kapasitas yang sudah ada di daerah, pemerintah pusat tengah mempersiapkan balai di 10 kota.

"Oleh karena itu, ini yang kemudian akan kita siapkan di minggu ini ada 10 Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan yang tersebar di 10 kota di Indonesia," paparnya.

Nantinya, balai tersebut mampu untuk mendeteksi ada tidaknya Virus Corona dalam tubuh pasien.

Meski demikian, penanganan pasien yang terinfeksi belum sepenuhnya bisa dilakukan di daerah.

"Sudah masuk dalam persiapan. Dan kita sudah mendatangkan 10.000 kit untuk tes PCR, tetapi tidak untuk genome sequencing," jelas Yurianto.

"PCR adalah screening awal untuk memeriksa, kalau positif, akan diperiksa dengan genome sequencing," tambahnya.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bantah Anies, Fadjroel Sebut Pemerintah Tak Lambat Hadapi Corona