TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian angkat bicara soal isu reshuffle menteri.

Dilansir TribunWow.com, Donny menyebut reshuffle adalah hak prerogatif preside.

Hal itu disampaikan Donny melalui sambungan telepon dalam kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (22/2/2020).

• Ditanya Pilih Jadi Gubernur Jakarta atau Menteri Pengganti di Kabinet Jokowi, Risma: Saya Takut

• Menteri hingga Gubernur Terdiam saat Jokowi Dicurhati Ini oleh Ibu-ibu: Lihat Kami yang di Bawah

Sebelumnya, kabar reshuffle menteri itu berhembus setelah Pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dede Budhyarto.

Melalui akun Twitter @kangdede78, Dede Budhyarto menceritakan pertemuannya dengan Jokowi.

Ia menuliskan, menteri yang kinerjanya tak bagus akan segera diganti oleh Jokowi.

"Pengen cerita hasil pertemuan dgn Presiden @jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit.

Intinya bakal ada resafel tunggu saja yah.

Menteri yg kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan," tulis Dede Budhyarto.

• Menteri hingga Gubernur Terdiam saat Jokowi Dicurhati Ini oleh Ibu-ibu: Lihat Kami yang di Bawah

Terkait cuitan pendukung Jokowi, Donny mengaku hingga kini belum ada tanda-tanda akan dilakukan reshuffle jajaran menteri.

"Sejauh ini tidak ada tanda-tanda reshuffle," ujar Donny.

Ia menyampaikan, pihaknya tak dapat mengganggu gugat keputusan Jokowi jika memang benar akan me-reshuffle menteri.

"Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, pertama, reshuffle itu hak prerogatif presiden," kata Donny.

Menurutnya, isu reshuffle itu terlalu dini dihembuskan di media sosial.

Sebab, para menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin baru bekerja selama empat bulan.

"Yang kedua, saya kira menteri-menteri baru bekerja beberapa bulan," tutur Donny.

"Terlalu pendek untuk kemudian disimpulkan akan ada reshuffle gitu."

Tak hanya itu, Donny juga menduga reshuffle tak akan dalam waktu dekat dilakukan.

Ia pun kembali mengungkit masa kerja menteri yang baru beberapa bulan menjabat.

"Terus, yang ketiga saya kira kalaupun nanti ada evaluasi, evaluasi pun tidak lantas pada reshuffle," kata Donny.

"Jadi saya kira terlalu cepat kalau menyimpulkan adanya reshuffle dari beberapa kerja para menteri Kabinet Indonesia Maju."

Simak video berikut ini menit ke-2.50:

Kemungkinan Prabowo Direshuffle

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengimbau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk waspada.

Dilansir TribunWow.com, hal itu berkaitan dengan hasil survei Indo Barometer yang menempatkan Prabowo Subianto di urutan pertama menteri dengan kinerja terbaik.

Terkait hal itu, M Qodari lantas mengungkit hasil survei yang sama di 2015 lalu.

Hal itu terang-terangan disampaikan M Qodari melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Senin (17/2/2020).

"Kan kita ada hasil surveinya menteri yang dianggap bagus kinerjanya oleh publik, oleh masyarakat, oleh responden," kata Qodari.

"Ada itu 10 yang tertinggi."

• Politisi Demokrat Nilai Survei Prabowo Menteri Terbaik Hal Wajar, Sebut Nadiem Makarim Darling

Qodari lantas menyebutkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada di peringkat atas survei Indo Barometer. 

"Ada Pak Prabowo, ada Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada Mahfud," kata Qodari.

Namun, ketika ditanya soal prediksi menteri yang bakal diganti, Qodari enggan menjawab.

Menurutnya, pihaknya hanya melakukan survei terkait kepuasan publik pada kinerja para menteri.

"Ya kalau yang untuk diganti kita tidak spesifik ke sana lah," ujar Qodari.

"Kita tanya mana yang bagus ya kan, ya dilihat saja mana yang banyak disebut bagus, mana yang kurang banyak disebut bagus."

Lebih lanjut, Qodari menyinggung soal hasil survei serupa yang dilakukan Indo Barometer pada 2015 lalu.

Menurutnya, berada di peringkat atas bukanlah jaminan menteri tersebut akan tetap dipertahankan oleh presiden.

"Terakhir, pengalaman 2015 survei seperti ini yang paling tinggi itu Susi Pudjiastuti lalu kemudian Anies Baswedan," tegas Qodari.

"Tapi ternyata yang satu di-reshuffle, satu tidak dilanjutkan," sambungnya.

Terkait hal itu, Qodari pun memberikan imbauannya pada Prabowo Subianto.

"Jadi Pak Prabowo walaupun nomor satu waspadalah, waspadalah," kata dia.

"Bukan berarti aman, begitu loh."

• Erick, Nadiem, dan Wishnutama Ngaku Berat Jadi Menteri Jokowi, Najwa Shihab: Tukeran Mau Enggak?

Pernyataan Qodari itu pun langsung ditanggapi oleh Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo.

Ia menyatakan, menteri-menteri di bidang hukum berada pada peringkat bawah jika survei kembali dilakukan.

"Singkat, mungkin kalau yang menteri-menteri dibedah juga ada hubungannya, misalkan kementerian soal hukum gitu kan," tegas Roy Suryo.

"Nah, mungkin itu juga akan posisi terbawah, karena hukum itu tidak dirasakan."

Menurut Roy Suryo, hal itu lah yang perlu dituntaskan oleh Jokowi.

Ia bahkan menyinggung soal pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang melarang Presiden Joko Widodo ke Kediri, Jawa Timur.

Pramono melarang karena tak ingin Jokowi bernasib seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser sebagai Presiden pada 2001 silam.

"Ini masyarakat bertanya, ini kan demi kebaikan, kita harus mendorong Pak Jokowi untuk menuntaskan itu," terang Roy Suryo.

"Dan untuk menuntaskan, jangan takut ke Kediri ini loh."

(TribunWow.com)