TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR fraksi PKS, Sukamta turut menilai menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak yang membuat gaduh. 

Sukamta sempat menyinggung polemik yang ditimbulkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas TV pada Rabu (19/2/2020), Sukamta mulanya mengatakan bahwa menteri lama bekerja lebih baik dari menteri-menteri baru.

• Azyumardi Azra Bela Maruf Amin soal Hasil Survey dengan Jokowi: Dia Tak Ingin Jadi Matahari Kembar

Sukamta mencontohkan, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang dianggapnya bekerja dengan memuaskan.

"Kalau dilihat dari dekat ya ada menteri-menteri yang lama yang berlanjut lagi mereka, saya lihat mereka sudah menguasai masalah kemudian mengerti keinginan presiden dan mengerti jalan keluarnya, sehingga menjadi lebih smooth."

"Misalnya di Komisi I itu Menteri Luar Negeri kemudian termasuk yang sangat bagus kinerjanya," kata Sukamta.

Sedangkan, beberapa menteri-menteri baru dinilai tidak bisa beradaptasi hingga membuat gaduh.

"Sementara yang pendatang baru ini adaptasinya itu bermacam-macam."

"Sayangnya juga ada yang beradaptasi tenang tapi ada yang beradaptasi dengan membuat gaduh," lanjutnya.

Menurutnya, kegaduhan yang dilakukan oleh beberapa menteri itu seperti periode sebelumnya.

Satu di antara yang membuat gaduh kali ini menurutnya Menteri Agama, Fachrul Razi.

• Bocoran Grup WA Menteri Jokowi, Prabowo Left Group setelah Ditantang Erick Thohir ke Mata Najwa

"Ini saya kira salah satu yang kami rasakan dari luar tentu kalau yang dari dalam pasti akan melihat baik-baik saja, tetapi kalau kami yang dari luar misalnya," kata Sukamta sempat terdiam

"Kali ini polanya mirip yang periode pertama dulu, menteri buat gaduh misalnya Menteri Agama," tambahnya.

Lalu, ia mencontohkan sejumlah pernyataan kontroversial Fachrul Razi.

"Mengatakan soal mau melarang cadar, niqab di Pemerintahan."

"Kemudian bicara tentang radikalisme, sekarang mau memulangkan eks kombatan ISIS," lanjut Sukamta.

Lalu, ada pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

"Ini kan kegaduhan-kegaduhan yang luar biasa, kemudian Pak Mendagri Pak Tito juga apa namanya mau mengevaluasi Pilkada langsung walaupun kemudian diralat."

"Pak Mendikbud juga membuat cukup luar biasa gaduh tentang Ebtanas lah tentang evaluasi ini itu jadi," jelasnya.

• Jubir Menhan, Dahnil Anzar Buka Suara soal Prabowo Jadi Menteri Terbaik: Bukan Domain Kami Sesumbar

Lalu, pria yang juga anggota DPR ini sempat menyinggung kontroversi wacana ekspor bibit lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

"Kemudian muncul lagi Pak Menteri Kelautan yang mau mengekspor apa namanya bibit lobster, kemudian terjadi polemik yang kuat Bu Mantan Menteri Kelautan yang lama, Bu Susi," kata Sukamta.

Sehingga ini membuat pertanyaan di masyarakat, padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki dukungan yang cukup besar di periode kedua ini.

"Saya kira ini memunculkan banyak pertanyaan gitu loh kenapa di awal kabinet,yang sebetulnya pemerintahan yang kedua Pak Jokowi punya basis, hubungan yang kuat, dukungan politik yang sangat kuat tinggal lanjut tapi kenapa ini kabinet baru ini mustinya kabinet lama dimulai dengan kegaduhan luar biasa," kritiknya.

Lihat videonya mulai menit ke-12:50:

Kritikan Politikus Demokrat soal Hasil Survei Menteri

Politikus Demokrat, Andi Nurpati hasil survei tingkat kepuasan pada menteri yang dilakukan Indo Barometer.

Dalam survei itu, tingkat kepuasan masyarakat menteri lebih rendah pada periode sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Andi Nurpati saat menjadi narasumber di acara Satu Meja Kompas TV pada Rabu (19/2/2020).

• Politisi PKS Sebut Beberapa Menteri yang Buat Gaduh, Singgung Nadiem Makarim hingga Edhy Prabowo

Menurutnya tingkat kepuasan menteri turun karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak jelas dalam menyampaikan program utama yang diberikan kepada menterinya.

"Kalau saya memandang ada dua sebetulnya yang bisa terjadi dari survei tadi."

"Pertama Presiden enggak jelas, enggak jelas arahannya kepada menteri-menterinya, grand program-nya itu di setiap kementerian," kata Andi.

Sedangkan visi-misi Presiden yang pernah diungkapkan sebelumya hanya bersifat umum

"Itu kan global, kebijakan di tiap kementerian itu harusnya ada grand program-nya yang sudah sepakati misalnya, tahun pertama ini, tahun kedua ini dan seterusnya sampai tahun ke lima."

"Kalau tadi menterjemahkan visi misi itu tidak cukup bagi menteri, karena dia juga bingung kan karena terlalu global," jelasnya.

• Erick, Nadiem, dan Wishnutama Ngaku Berat Jadi Menteri Jokowi, Najwa Shihab: Tukeran Mau Enggak?

Kemudian, wanita 53 tahun ini menilai bahwa banyak menteri tidak ditempatkan sesuai kemampuannya.

"Jadi itu yang kedua adalah menteri yang memang tadi tidak menguasai bidang yang dia tempat dia menjadi menteri disebabkan oleh beberapa hal jadi the right man on the right place itu tidak tercapai secara maksimal," ungkap Andi.

Meski demikian, itu bukan 100 persen salah Jokowi.

Pasalnya, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pesanan jatah menteri dari partai politik koalisi.

"Banyak faktor di antaranya ini adalah ya ini kan bagi-bagi menteri partai A menginginkan posisi menteri ini, orangnya sudah ditetapkan ini, padahal menurut belum tentu juga cocok, tapi itu yang disodorkan oleh partai yang mau bagaimana."

"Bagi presiden juga tidak ada pilihan, jadi ada fifty-fifty jadi tidak murni kesalahan presiden juga di situ dalam konteks ini, ini kan secara politis," jelasnya.

• Rekayasa Obrolan Grup Menteri Kabinet Jokowi, Prabowo Dibuat Left Grup karena Tantangan Erick Thohir

Sehingga, seharusnya jika memang sudah dipilih menteri selayaknya bekerja semaksimal mungkin.

"Mustinya kan para menteri ini kan beliau-beliau yang sudah jadi menteri adalah orang pilihan harusnya dia bisa juga menjadikan pada program-program," kata dia.

(TribunWow.com/Mariah Gipty)