TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo membandingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dilansir TribunWow.com, Roy Suryo lantas membandingkan hasil survei Indo Barometer di era Jokowi dengan era SBY.

Dari hasil survei tersebut, Jokowi memperoleh kepuasan publik sebesar 70 persen.

• Tanggapan Istana soal Hasil Survei Indo Barometer yang Menyebut Kinerja Maruf Amin di Bawah Jokowi

• Reaksi Anies Baswedan soal Survei Indo Barometer yang Sebut Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Senin (17/2/2020), Roy Suryo mulanya mengucapkan selamat atas perolehan tersebut.

"Ya enggak apa-apa, ya selamat aja," kata Roy.

Ia pun membandingkan perolehan suara tersebut dengan era SBY.

Menurut Roy, suara yang didapatkan Jokowi itu hampir mendekati perolehan SBY saat masih menjabat sebagai presiden.

"Paling tidak mendekati zaman Pak SBY dulu," terangnya.

"Kan 80 persen waktu itu, saya selalu bicara mengenai fakta."

Terkait hal itu, Roy lantas mengapresiasi survei yang dilakukan Indo Barometer itu.

"Iya, terpilih kedua (SBY) mendapatkan 80 persen," kata Roy.

"Selain siapa saja, ini kan kita juga kadang-kadang gitu, tapi saya tetap appreciate hasil survei gitu ya."

Pernyataan Roy itu pun langsung ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari.

• Daftar 10 Menteri Jokowi Paling Cemerlang, dan 5 Lainnya Layak Diganti Versi Survei Alvara dan IPO

Menurut M Qodari, survei yang dilakukan pihaknya juga turut membantu SBY terpilih menjadi presiden.

"Jangan enggak appreciate, Pak SBY naik karena survei loh, tanpa ada survei Pak SBY enggak dipilih," ujarnya.

Melanjutkan penjelasannya, Roy justru mempertanyakan soal asal biaya survei Indo Barometer.

Sebab, Jokowi disebutnya tak memiliki program 100 hari kerja.

"Hanya kan di balik survei itu kan pasti banyak pertanyaan," terang Roy.

"Di tweet banyak komentarnya, itu juga yang pertama banyak yang bertanya 'Loh, Pak Jokowi aja enggak punya program 100 hari, kok tiba-tiba ada survei 100 hari?'"

"Siapa yang membiayai survei?," sambungnya.

Meskipun begitu, ia mengaku tak meragukan hasil survei Indo Barometer itu.

"Enggak, bukan meragukan, kita percaya kata responden," ucapnya.

"Kan saya juga jawab biasa aja, biasanya lembaga survei itu bergerak berdasarkan biaya."

"Nah, biayanya dari mana? Itu aja udah," sambung Roy.

Simak video berikut ini menit ke-6.00:

Kemungkinan Reshuffle

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengimbau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk waspada.

Dilansir TribunWow.com, hal itu berkaitan dengan hasil survei Indo Barometer yang menempatkan Prabowo Subianto di urutan pertama menteri dengan kinerja terbaik.

Terkait hal itu, M Qodari lantas mengungkit hasil survei yang sama di 2015 lalu.

"Kan kita ada hasil surveinya menteri yang dianggap bagus kinerjanya oleh publik, oleh masyarakat, oleh responden," kata Qodari.

"Ada itu 10 yang tertinggi."

Qodari lantas menyebutkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada di peringkat atas survei Indo Barometer. 

"Ada Pak Prabowo, ada Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada Mahfud," kata Qodari.

• Karni Ilyas Tanya soal Jokowi dan Prabowo yang Sempat Bersaing, Mahfud MD Ungkap Beda Keduanya

Namun, ketika ditanya soal prediksi menteri yang bakal diganti, Qodari enggan menjawab.

Menurutnya, pihaknya hanya melakukan survei terkait kepuasan publik pada kinerja para menteri.

"Ya kalau yang untuk diganti kita tidak spesifik ke sana lah," ujar Qodari.

"Kita tanya mana yang bagus ya kan, ya dilihat saja mana yang banyak disebut bagus, mana yang kurang banyak disebut bagus."

Lebih lanjut, Qodari menyinggung soal hasil survei serupa yang dilakukan Indo Barometer pada 2015 lalu.

Menurutnya, berada di peringkat atas bukanlah jaminan menteri tersebut akan tetap dipertahankan oleh presiden.

"Terakhir, pengalaman 2015 survei seperti ini yang paling tinggi itu Susi Pudjiastuti lalu kemudian Anies Baswedan," tegas Qodari.

"Tapi ternyata yang satu di-reshuffle, satu tidak dilanjutkan," sambungnya.

Terkait hal itu, Qodari pun memberikan imbauannya pada Prabowo Subianto.

"Jadi Pak Prabowo walaupun nomor satu waspadalah, waspadalah," kata dia.

"Bukan berarti aman, begitu loh."

Pernyataan Qodari itu pun langsung ditanggapi oleh Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo.

Ia menyatakan, menteri-menteri di bidang hukum berada pada peringkat bawah jika survei kembali dilakukan.

"Singkat, mungkin kalau yang menteri-menteri dibedah juga ada hubungannya, misalkan kementerian soal hukum gitu kan," tegas Roy Suryo.

"Nah, mungkin itu juga akan posisi terbawah, karena hukum itu tidak dirasakan."

Menurut Roy Suryo, hal itu lah yang perlu dituntaskan oleh Jokowi.

• Prabowo Menteri Terpopuler dan Terbaik Versi Indo Barometer, Pilihan Terima Tawaran Jokowi Tepat?

Ia bahkan menyinggung soal pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang melarang Presiden Joko Widodo ke Kediri, Jawa Timur.

Pramono melarang karena tak ingin Jokowi bernasib seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser sebagai Presiden pada 2001 silam.

"Ini masyarakat bertanya, ini kan demi kebaikan, kita harus mendorong Pak Jokowi untuk menuntaskan itu," terang Roy Suryo.

"Dan untuk menuntaskan, jangan takut ke Kediri ini loh."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)