TRIBUNWOW.COM - Pengamat Terorisme, Ridwan Habib menantang Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera untuk berdebat dengan seorang gembong teroris yang dijuluki Panglima ISIS, Aman Abdurrahman.

Hal itu diungkapkan Ridwan Habib menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam Tv One pada Jumat (7/2/2020).

Ridwan Habib menantang Mardani Ali Sera lantaran beberapa orang sering menyebar kabar tidak benar ketika ada aksi terorisme.

• Beda Pendapat dengan Mardani Ali soal WNI Eks ISIS, Ali Ngabalin: Negara Sudah Dituduh Thaghut

Beberapa orang itu menganggap bahwa aksi terorisme hanyalah rekayasa.

"Kita melihat beberapa temen-temen simpatisan mungkin bukan anggota PKS, mungkin simpatisan dilihat dari tweet-tweetnya itu menganggap ini rekayasa."

"Itu rekayasa, ISIS itu rekayasa Israel, ISIS itu rekayasa intelejen, enggak ada ISIS itu, itu buatan CIA," kata Ridwan Habib.

Akibatnya, masyarakat bisa jadi ikut percaya bahwa tindakan terorisme hanya rekayasa.

"Nah kalau kemudian ini tidak disadarkan ini akan menjadi apa ya ekosistem yang menguatkan mereka ketika masyarakat ini menolak, masyarakat tidak percaya ada terorisme, maka orang akan bilang ah ini rekayasanya intelejen, ah ini rekayasanya CIA," lanjutnya.

• Mantan Ekstrimis Tolak Kepulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia: Mereka Orang-orang Tak Bisa Dipercaya

Sehingga, semua orang wajib berperan dalam mengatasi masalah terorisme bukan hanya pemerinntah, terutama PKS.

"Nah ini peran besar dari tokoh-tokoh publik misalnya anggota DPR karena itu ya kita tidak bisa menunggu pemerintah saja. DPR PKS apalagi Partai Islam juga perlu turun," ucap dia.

Bahkan, ia menantang agar Mardani yang dianggap tahu tentang Islam mau berdebat dengan Aman Abdurrahman yang kini menjadi tahanan di Nusakambangan.

"Kalau perlu TV One Debat pak Mardani sama Aman Abdurrahman di dalam Nusa Kambangan."

"Karena orang seperti Aman Abdurrahman harus disadarkan oleh yang mengerti soal Islam, Pak Mardani kan mengerti soal Islam," ujar Ridwan.

• Bantah Rencanakan Pemulangan WNI Eks ISIS, BNPT: Mengaku sebagai WNI, Kita juga Enggak Tahu Ini

 Lihat videonya mulai menit ke-3:29:

Mardani Ali Sera Vs Ali Ngabalin

Perbedaan pendapat terjadi antara Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin dengan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera terkait wacana pemulangan WNI Eks ISIS yang berada di Suriah.

Hal itu terjadi saat keduanya menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam Tv One pada Jumat (7/2/2020).

Mardani Ali Sera mengatakan dirinya lebih menekankan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkait nasib WNI eks ISIS.

• Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Disebut Kesempatan Emas hingga Bahaya Virus Terorisme Baru

Menurut Mardani Ali, negara harus hadir untuk melindungi seluruh warganya sesuai Pembukaan UUD.

"Okey Pak Mochtar Ngabalin undang-undang kewarganegaraan, tapi saya mengutip Pembukaan Undang-undang Dasar."

"Ketika salah satu tugas negara itu melindungi segenap warga dan bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah darah, " ujar Mardani.

Ia menilai, ratusan eks ISIS itu bisa saja tidak tahu hukum bahwa orang yang berperang membela negara lain bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan.

"Tetap sebagai mereka tidak berpikir bahwa ketika mereka gabung itu hilang kewarganegaraanya. Buat saya satu orang pun harus dijaga," kata Mardani.

Namun, Ali Ngabalin menilai bahwa dalam UUD 1945 juga berisi harkat martabat.

Ideologi para eks ISIS telah berubah dan bahkan menyebut pemerintahan kafir.

"Iya tapi Undang-undang Dasar 1945 itu juga menjelaskan tentang harkat dan martabat."

"Kalau negara ini sudah dibilang toghut, pemerintahannya sudah dituduh thaghut, kafir, bohong, itu kan menyangkut ideologi," kata Ali Ngabalin.

• Minta Hentikan Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Effendi Simbolon: Kita Aja Jadi Bulan-bulanan Teror

Meski demikian, Ali Ngabalin mengatakan pemerintah tidak lepas tangan hingga dibentuklah tim untuk mempertimbangkan nasib mereka.

"Jadi kalau posisi negara itu tentu menjadi pertimbangan karena itu kemarin tanggal 17 Januari itu sudah dibentuk."

"Pemerintah telah membentuk tim, tim itu di dalamnya juga pemerintah sama-sama dengan Bapak-bapak dari Badan Penanggulangan Teroris (BNPT)," jelas Ali Ngabalin.

Lalu, Ali Ngabalin kembali menyinggung soal harkat martabat negara yang harus dijaga.

"Jadi kalau bicara tentang Undang-undang Dasar 1945 negara ini juga adalah sebuah negara yang memiliki harkat dan martabat."

"Hidup di dalamnya orang-orang Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, negara ini harus dijaga," katanya.

Dengan ideologi mereka yang sudah berbeda, harus menjadi perrtimbangan yang matang terkait kepulangan WNI tersebut.

"Kalau negara dan pemerintahannya dituduh thogut, kafir, ilegal kemudian dan lain-lain kemudian menyebabkan kebencian dan membantai semua orang tentu menjadi pertimbangan," ucap dia.

• Mantan Ekstrimis Tolak Kepulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia: Mereka Orang-orang Tak Bisa Dipercaya

Ali Ngabalin menjelaskan, pemerintah tengah mempertimbangkan soal kelompok eks ISIS yang bisa dipulangkan, seperti istri-istri yang hanya ikut karena suami.

"Makanya hal ini dibuat dua pertimbangan, di antaranya adalah mempertimbangkan adalah perempuan, istri-istri yang mengikuti suami, tidak ada pilihan lain," ujar Ali Ngabalin.

Lihat videonya mulai menit ke-8:17:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)