Pemulangan WNI Eks ISIS

Meski Pemerintah Dibilang Thagut, Ali Ngabalin Ungkap 2 Pertimbangan soal Pemulangan WNI Eks ISIS

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Claudia Noventa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin (kiri) mengungkap dua pertimbangan yang dilakukan pemerintah terkait wacana pemulangan WNI Eks ISIS saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam Tv One pada Jumat (7/2/2020).

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin mengungkap dua pertimbangan yang dilakukan pemerintah terkait wacana pemulangan WNI Eks ISIS.

Ali Ngabalin mengatakan, meski ideologi mereka sudah berbeda, namun harus ada perrtimbangan yang matang terkait kepulangan eks ISIS tersebut.

"Kalau negara dan pemerintahannya dituduh Thogut, kafir, ilegal, dan lain-lain, kemudian menyebabkan kebencian dan membantai semua orang tentu menjadi pertimbangan," ucap Ali Ngabalin seperti dikutip dari channel YouTube Talk Show Tv One pada Sabtu (8/2/2020). 

Mantan Kepala BIN Sutiyoso Angkat Bicara soal Kepulangan WNI Eks ISIS: Yang Pulang Kita Biarkan Saja

Ali Ngabalin menjelaskan, pemerintah tengah mempertimbangkan soal kelompok eks ISIS yang bisa dipulangkan, seperti istri-istri yang hanya ikut karena suami.

"Makanya hal ini dibuat dua pertimbangan, di antaranya adalah mempertimbangkan adalah perempuan, istri-istri yang mengikuti suami, tidak ada pilihan lain," ujar Ali Ngabalin.

"Benar kata Ustaz Mardani Ali Sera, anak-anak," imbuhnya.

Lalu ia meminta agar semua pihak percaya pada pemerintah terkait masalah tersebut.

Pasalnya, kini telah dibentuk tim untuk membahasa masalah tersebut.

Effendi Simbolon Sebut Indonesia Jadi Langganan Teror, Minta Wacana Pemulangan Eks ISIS Dihentikan

"Percayakan kepada pemerintah tim ini sedang bekerja, nanti InsyaAllah bulan April, Mei atau Juli Bapak Wakil Presiden, Kyai H. Maruf Amien sebagai koordinator bidang teroris dan radikalisme."

"Nanti draf itu sudah oke sudah diyakini konflik yang akan dibahas kemudian dirasa sempurna, kita serahkan kepada Bapak Presiden," jelas Ali Ngabalin.

Keputusan nantinya akan ditentukan pada beberapa bulan ke depan.

"Kemudian Bapak Presiden mudah-mudahan di waktu luang menetukan itu sekitar bulan Juni atau Juli," lanjutnya.

Lihat videonya mulai menit ke-9:42:

Politikus PDIP Minta Wacana Kepulangan Eks ISIS Dihentikan

Anggota DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon meminta agar wacana pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia segera dihentikan.

Hal itu diungkapkan Effendi Simbolon saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam Tv One pada Jumat (7/2/2020).

Effendi Simbolon menilai, bahwa ancaman para eks ISIS jauh lebih besar ketimbang memikiran soal faktor kemanusiaan.

• Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera Minta WNI Eks ISIS Dipulangkan, Samakan Kasus dengan WNI dari Wuhan

"Kita juga tidak bisa juga kemudian terharu oleh karena faktor kemanusiaan kemudian kita akhirnya memahami, memaklumi padahal di sisi lain ancaman bangsa ini ya luar biasa," kata Effendi.

Apalagi, Indonesia juga merupakan negara yang sering menjadi tempat tindakan terorisme.

ISIS dianggap berbahaya lantaran serangannya selama ini masif dan sudah terjadi di berbagai dunia.

"Kita termasuk negara yang jadi bulan-bulanan teror selama ini."

"Dan ini saya kira gerakan ISIS bukan gerakan sempalan, gerakan kecil, dan ini sudah masif jadi gerakan dunia," katanya.

Sehingga, Effendi meminta agar semua pihak menghentikan soal wacana pemulangan tersebut.

"Yang mereka melakukan apapun di dunia untuk melakukan teror jadi saya kira pemerintah begitu mendengar sinyal dari Presiden Jokowi sudah seperti itu ya sudah hentikan saja." ujar Effendi.

• Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS, Disebut Kesempatan Emas hingga Bahaya Virus Terorisme Baru

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon dalam saluran YouTube Talk Show tvOne, Jumat (7/2/2020). Effendi Simbolon menolak wacana pemulangan WNI eks ISISI di Timur Tengah. (YouTube Talk Show tvOne)

Bahkan, tahapan-tahapan atau pertimbangan juga dihentikan.

"Tidak lagi berwacana nanti ada tahapan-tahapan kemudian sampai ke bulan Mei baru akan ada keputusan saya kira sudah tidak lagi harus diperlukan," lanjutnya.

Pasalnya, selama ini proses derealisasi juga belum terlaksana dengan maksimal.

"Dan selama ini juga berjalan normatif kita juga ingin mengevaluasi proses rehabilitasi karantina pengawasan ini kan kita kan mudah diucapkan, tapi faktanya siapa yang mau mengawasi siapa," ungkapnya.

Lihat videonya mulai menit ke-4:50:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)