100 Hari Masa Jabatan Jokowi, Ray Rangkuti Soroti Penegakan Hukum dan HAM: Rezim Paling Parah

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menjabat selama 100 hari.

Dilansir TribunWow.com, Ray Rangkuti menilai pemerintahan Jokowi adalah rezim yang paling buruk dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Ray Rangkuti, Jokowi seolah mengorbankan penegakan hukum dan HAM hanya untuk memajukan pembangunan infrastuktur.

Hal itu disampaikannya melalui taynagan 'Dua Arah' yang diunggah channel YouTube Kompas TV, Senin (27/1/2020).

• Mahasiswa Aceh Masih di China, Para Orangtua Minta Jokowi Pulangkan Anak Mereka: Sungguh Menakutkan

• Jokowi Sebut KBRI akan Kirim Logistik untuk WNI di Wuhan, Jelaskan Proses Masuk saat Ini Ketat

Dalam tayangan tersebut, sebelumnya Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Emmy Hafild yang angkat bicara.

Emmy Hafild menilai tak adil jika Jokowi terus disalahkan karena belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sebab, menurutnya tak ada satupun presiden di Indonesia yang mampu melakukan itu.

"Tidak ada satupun presiden di Indonesia yang mampu menangani masalah HAM masa lalu," ujar Emmy Hafild.

"Jangan disalahkan pada Jokowi."

Lantas, ia pun menyinggung nama presiden Indonesia, mulai dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena Gus Dur aja enggak bisa, Megawati enggak bisa, SBY enggak bisa," ucap Emmy Hafild.

Menurutnya, kini terlalu dini menagih penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu pada Jokowi.

Sebab, Jokowi baru saja memulai pemerintahan periode keduanya selama 100 hari.

"Kemudian Jokowi diminta menyelesaikan itu semua, sementara belum selesai ini," ucapnya.

"Ini baru 3 bulan, baru 100 hari."