TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritik tindakan pengusiran kapal China di perairan Natuna Utara.

Dikutip TribunWow.com, Sukamta menyebutkan standard operating procedure (SOP) untuk pengusiran kapal asing itu tidak jelas.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

• Sikapi Polemik Natuna, Sandiaga Uno Minta agar Lebih Tenang: Sudah Jadi Perbincangan Panas Dunia

Menurut Sukamta, selama ini pengusiran kapal asing hanya menggunakan pengeras suara melalui kapal coast guard Indonesia.

Melalui pengeras suara tersebut, coast guard mengimbau kapal asing meninggalkan perairan Indonesia.

"Standar kepada pelanggar wilayah berdaulat, sampai hari ini SOP tidak jelas. Misalnya coast guard banyak memperingatkan dengan pengeras suara," kata Sukamta, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (20/1/2020).

Sukamta mendorong ada tindakan tegas bahkan mendekati secara langsung kapal-kapal asing tersebut.

"SOP itu tidak jelas sampai hari ini. Saya melihatnya, daripada teriak-teriak, lebih baik didekati saja, terus tabrak," lanjut Sukamta.

Ia kemudian membandingkan dengan pengusiran kapal asing yang dilakukan Vietnam.

Menurut Sukamta, kapal yang melanggar hak berdaulat di Vietnam akan ditindak tegas, bahkan ditabrak.

"Jadi, yang dilakukan itu coast guard Vietnam menabrak kapal nelayan. Dengan begitu, kapal nelayan China pergi dari wilayah Vietnam," katanya.

• Susi Pudjiastuti Angkat Bicara soal Illegal Fishing: Bukan Masalah Kedaulatan, Tak Ada Urusan Perang

Hanya Kemenlu yang Ambil Sikap

Sukamta menilai hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang tampak keras dalam menghadapi masuknya kapal asing di perairan Natuna.

"Secara diplomatik standar. Kenapa sikap itu seolah menjadi super keras? Dia menjadi super keras karena (kementerian) yang lain tampak lunak," kata Sukamta, dikutip dari Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Sukamta menilai diplomasi yang dilakukan Kemenlu sebetulnya standar saja.

Meskipun demikian, Kemenlu berani melayangkan nota protes kepada China.

"Menlu sikapnya dari dulu sampai sekarang begitu, mengamankan kedaulatan dan wilayah berdaulat. Siapa pun yg mengklaim, diprotes," jelas Sukamta.

• Ungkit Konflik Natuna, Rocky Gerung Sayangkan Pengusiran Kapal China: Pencuri Harusnya Ditangkap

Rapat Komisi I

Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, rapat dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Menhan Prabowo Subianto, Wamenlu Mahendra Siregar, Sestama Bakamla S Irawan, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto turut hadir dalam rapat kerja tertutup itu.

Menurut Prabowo, rapat akan membahas beberapa agenda, termasuk masalah di Perairan Natuna.

"Materinya saya kira banyak beberapa masalah. Saya kira pasti dibicarakan mungkin Natuna," kata Prabowo, Senin (20/1/2020).

"Pembangunan kekuatan, beberapa masalah. Tapi dengan menteri-menteri lain kan," tambahnya.

Rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto itu selesai pukul 16.05 WIB.

• Terima Kunjungan Menlu Jepang, Jokowi Ajak Investasi di Kepulauan Natuna

Tegaskan Kedaulatan Indonesia

Saat ditemui seusai rapat, Prabowo menegaskan kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar.

"Saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu memang tidak bisa ditawar menawar," kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (20/1/2020).

Prabowo menjelaskan harus ada upaya khusus mempertahankan kedaulatan di wilayah tersebut, termasuk menanam investasi.

"Kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi," jelasnya.

Ia mengungkapkan ada kapal dari beberapa negara lain selain China yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

Meskipun demikian, Prabowo menolak menyampaikan detailnya.

"Saya cukup sebut beberapa negara," kata Prabowo.

Ia kemudian menjabarkan hasil rapat yang membahas alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut Prabowo, Komisi I DPR telah menyetujui untuk memperbaharui alutsista demi peningkatan penjagaan di batas wilayah negara.

"Meningkatkan pertahanan tentunya kita perlu modernisasi alutsista kita memperbaiki yang kita punya. Supaya kita punya kemampuan menegakkan kedaulatan kita," katanya.

• Sebut Masalah Natuna Tak Pengaruhi Investasi, Dubes China: Teman Baik Kadang Punya Perspektif Beda

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)