TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta periksa Ervin Luthfi, calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra yang digantikan Mulan Jameela dalam kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"KPK baiknya juga minta keterangan dari Ervin Luthfi yang digantikan Mulan Jameela, karena substansi kasusnya sama," jelas Hasanuddin, pendiri Lembaga Bantuan Hukum Padjadjaran kepada Kompas.com, Rabu (15/01/2020).

Mantan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Relawan Pembela Demokrasi (Repdem) itu menjelaskan, Wahyu kemungkinan menerima uang saat Ervin digantikan Mulan Jameela.

• Sebut Pola PAW Harun Masiku Mirip Mulan Jameela, Eks Komisioner KPU: Buat Apa Rakyat Diajak Memilih

Menurut dia, apa yang menimpa Ervin lebih parah dari penggantian anggota DPR di PDIP.

"Yang terjadi (PDIP) itu kan caleg terpilihnya sudah meninggal, kalau Ervin kan diganti orangnya masih ada, bahkan sudah dapat undangan pelantikan dan sudah siap-siap dilantik," katanya.

Dia menduga, kemungkinan praktik yang sama dilakukan Wahyu Setiawan saat penggantian anggota DPR terpilih dari Ervin ke Mulan Jameela.

"Bisa saja terjadi, kasus Wahyu Setiawan ini membuka mata kita atas praktik-praktik seperti itu," katanya.

Dengan meminta keterangan Ervin, kata Hasanuddin, KPK bisa mengungkap praktik-praktik kotor yang ada di KPU.

"Mereka (KPK) punya SDM dan peralatan untuk mengungkap bukti-buktinya, kalau memang tidak terbukti (dalam kasus Ervin), kan KPU juga yang diuntungkan, praktik itu hanya ada di kasus Wahyu Setiawan," katanya.

Dia menambahkan, keterangan Ervin dan yang terkait dengan proses penggantian Ervin oleh Mulan Jameela diperlukan untuk menjaga kredibilitas penyelenggara Pemilu.

"Karena dampak dari kasus Wahyu Setiawan, kredibilitas penyelenggara Pemilu turun."

"Hal ini bisa membawa dampak pada hasil Pemilu yang bisa dianggap kurang memiliki legitimasi karena penyelenggaranya melakukan praktik-praktik kotor," pungkasnya.

Disorot ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz turut menyinggung artis sekaligus anggota DPR fraksi Gerindra, Mulan Jameela dalam fenomena Pergantian Antar Waktu (PAW).

Hal itu diungkapkan Donal Fariz saat membahas kasus suap PAW yang melibatkan Politisi PDIP, Harun Masiku dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Menurut Donal Fariz, kasus jual beli PAW merupakan suatu tindakan yang termasuk ke dalam kejahatan korupsi dan demokrasi seperti dikutip dari Live Streaming tv One pada Selasa (14/1/2020).

"Saya melihatnya kejahatan korupsi dan kejahatan demokrasi karena sekali lagi, kejahatan korupsi tidak akan pernah punya satu variabel, dia akan selalu punya dua variabel," ungkap Donal saat hadir di Indonesia Lawyers Club pada Selasa malam. 

Ia lalu mengatakan bahwa dirinya sempat berdiskusi masalah PAW pada Para Pegiat Pemilu.

Donal menilai, PAW merupakan fenomena yang tengah tren di demokrasi Indonesia.

"Saya terus terang melihat setelah banyak berdiskusi dengan kawan-kawan pegiat Pemilu, ternyata memang ada tren baru dalam konteks demokrasi kita," ucap Donal.

"Kontestasi pemilihan legislatif khususnya," imbuhnya.

PAW membuat seseorang yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif tiba-tiba gagal lantaran digantikan oleh kader partai lain.

"Ada tren untuk melakukan PAW, ada tren juga melakukan pemecatan kader partai agar seseorang tersebut dapat diangkat ke posisi yang lebih tinggi, dipilih oleh partai, kemudian dia menjadi anggota legislatif," ungkapnya.

Seperti yang terjadi pada Anggota Legislatif yang telah terpilih di DPRD Sulawesi Selatan.

Bahkan, Donal menyebut kasus serupa sudah banyak terjadi.

"Beberapa kasus terjadi, calon anggota DPRD Sulawesi Selatan terpilih, satu hari sebelum pelantikan, padahal sudah ikut gladi resik tiba-tiba diganti oleh partai politik."

"Di beberapa kasus lain terjadi fenomena yang sama," paparnya.

Kemudian, ia turut menyinggung soal masuknya Mulan Jameela yang menjadi anggota DPR padahal sebelumnya perolehan suaranya tidak mencapai kursi DPR.

• Pertanyakan Sikap KPK soal Kasus Suap PDIP, Donal Fariz: Apa Gamang ketika Libatkan Partai Besar?

Mulan Jameela disebut meloncati caleg-caleg yang justru memiliki suara lebih banyak darinya.

"Contoh bagaimana kemudian Mulan Jameela menjadi anggota DPR dengan kemudian melompati sejumlah alektor terpilih."

"Atau paling tidak caleg yang perolehan suaranya lebih tinggi dari pada Mulan Jameela tersebut," singgung Donal.

Sehingga, Donal merasa bahwa apa yang terjadi di PDIP itu juga merupakan bagian dari fenomena jual beli PAW.

"Saya mau menangkap ini dari kacamata yang lebih besar Bang Karni, bahwa ada sebuah gejala post election setelah Pemilu terjadi jual beli PAW terjadi jual beli kursi alek terpilih."

"Apa yang terjadi pada PDIP merupakan bagian dari fenomena yang berkembang hari ini," katanya.

Profil Harun Masiku, Politikus PDIP yang Terlibat Kasus Suap PAW

Publik tengah dihebohkan dengan kasus suap yang melibatkan Politikus PDIP, Harun Masiku.

Harun Masiku menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Berbeda dengan Wahyu Setiawan yang sudah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Harun Masiku justru berhasil kabur.

Harun Masiku dikabarkan melarikan diri ke Singapura hingga kini menjadi buronan.

Lalu siapa sebenarnya sosok Harun Masiku?

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (14/1/2020), Harun rupanya merupakan mantan Calon Legislatif Partai Demokrat.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Harun maju menjadi Caleg Demokrat di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 3.

Pria kelahiran Maret 1971 itu, merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar.

• Jawaban Luhut saat Ditanya Viral WhatsApp Denny JA Minta Jabatan BUMN: Kenapa Sih Nanya Begituan?

Kemudian, ia melanjutkan jenjang Strata II di Fakultas Hukum Ekonomi Internasional di University of Warwick, Inggris.

Harun merupakan peraih pengghargaan British Chevening Award pada 1998.

Ia sendiri pernah menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia-United Kingdom West Midland

Setelah menempuh pendidikan di Inggris, ia sempat bekerja sebagai pengacara di sejumlah kantor hukum.

Pada 2009, ia ikut menjadi Tim Sukses dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai Demokrat di Sulawesi Selatan.

Lalu pada 2011, Harun menjadi Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR.

Kemudian, ia berpindah haluan menjadi Politisi PDIP.

Ia mengajukan diri sebagai Caleg pada Dapil Sumatera Selatan I.

Daerah pemilihan tersebut meliputi Musi Rawas, Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Musi Rawas Utara.

• Ferdinand Hutahaen Ungkap Gagalnya KPK Geledah Kantor DPP PDIP adalah Drama: Jadi Sangat Lucu

(Kompas.com/Ari Maulana Karang/TribunWow.com/Mariah Gipty)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Diminta Periksa Caleg Terpilih yang Digantikan Mulan Jameela"