Konflik RI dan China di Natuna

4 Solusi atasi Ketegangan dengan China soal Natuna Dibeberkan oleh Pakar Hukum: Jangan Berunding

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto mengungkap solusi untuk mengatasi masalah perairan Natuna. Apa saja itu?

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto mengungkap solusi untuk mengatasi masalah perairan Natuna.

Sebagaimana diketahui sejumlah kapal asing masuk ke perairan Natuna lantaran merasa bahwa daerah itu merupakan wilayahnya.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube tvOneNews pada Minggu (5/1/2020), ada empat solusi untuk mengatasi masalah Natuna.

Pakar Hukum Internasional Beri Saran Prabowo Subianto: Datangi Natuna Secara Langsung, Adakan Rapat

Pertama-tama, Hikmahanto menyampaikan kritik itu terkait pesan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat lebih kalem menghadapi persoalan Natuna.

"Jadi empat hal sekarang ini China sedang mengetes muka-muka baru di kabinet. Apakah mereka sekuat Pak Jokowi ketika 2016, harapan mereka tidak kuat," duga Hikmahanto.

Bagi Hikmahanto, seharusnya Prabowo Subianto menampakkan sikap tegasnya dengan segera menangani langsung masalah itu.

"Maka saya agak kritisi ketika Pak Menhan mengatakan sabar, cool down, dan sebagainya. Jangan."

"Harusnya Pak Menhan bilang, bahwa kami akan hadir di Natuna Utara, kami akan lakukan rapat di sana, itu pertama yang harus dilakukan," kritik Hikmahanto.

Kemudian, ia menyarankan agar nelayan-nelayan rajin-rajin menangkap ikan perairan Natuna.

"Kedua yang harus dilakukan adalah dikuasai secara efektif dengan nelayan-nelayan kita diminta untuk dari Pantura memancing di Natuna," ungkapnya.

Bahas tentang Konflik RI dan China di Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar soal Kedaulatan

Namun, pencarian ikan oleh nelayan harus dibarengi dengan perlindungan pemerintah Indonesia.

"Lalu yang ketiga dikawal, dilindungi kalau ada Coast Guard China yang mau mengusir mereka," kata Hikmahanto.

Lalu, keempat jangan sampai ada perundingan lagi soal Natuna.

Pasalnya, daerah Natuna final merupakan wilayah Indonesia.

Jika negara-negara Asia lain tidak mau mengakui, mengapa Indonesia harus mau?

"Dan kemudian yang terakhir jangan pernah berunding, jangan pernah apa namanya bertemu."

Halaman
123