TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarief membantah ada gengsi politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk tidak melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya dalam pengentasan banjir.

Bantahan tersebut diungkapkan Syarief saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne pada Sabtu (4/1/2020).

"Menurut saya tidak ya, kita selama dua tahun ini dalam konteks pengawasan DPRD, tidak menemukan itu gengsi," ujar Syarief seperti dikutip TribunWow.com dari Talk Show tvOne.

• Rugi Ratusan Juta akibat Terkena Banjir, Rian DMasiv Berencana Pindah Rumah: Berlumpurkan

Syarief menduga bahwa isu soal gengsi politik itu terjadi lantaran ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Anies yang ingin menaturalisasi sungai.

"Justru ada beberapa gagasan kemungkinannya, gagasan yang dipandang oleh tanda petik ya kelompok yang tidak setuju dengan istilah naturalisasi," kata Syarief.

"Itu kemudian disebut sebagai tidak melanjutkan kebijakan sebelumnya," imbuhnya.

Syarief menyayangkan hal itu apalagi naturalisasi belum selesai dikerjakan Anies.

"Padahal naturalisasi belum dituntaskan oleh Pak Anies, satu hal ya," ucapnya.

Selain itu, Syarief mengatakan bahwa banjir di Jakarta bukan semuanya salah Anies.

Pasalnya, 13 titik sungai berada di tiga provinsi sekaligus yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Kedua menurut saya kewenangan mengurus 13 sungai itu sudah pasti diurus oleh pusat karena itu ketika urusan banjir dibebankan kepada Pak Anies ini tidak tepat."

"Maka harus dicari yang menjadi tanggung jawab Pak Anies apa kan gitu," terangnya.

• Banjir di Jabodetabek Tuai Sorotan, Super Junior sampai Ikut Berempati: Semoga Tak Ada Lagi Korban

Meski demikian, Syarief mengatakan bahwa Anies telah berkomitmen untuk mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta.

"Sehingga ketika pertama kali muncul banjir itu Pak Anies pertama kali mengatakan saya bertanggung jawab."

"Artinya apa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya," jelas Syarief.

Lantas, Syarief membeberkan tugas-tugas Anies yang disebut telah dikerjakan baik, seperti pengerjaan Waduk Pluit.

"Mari kita lihat seperti apa tugasnya seperti yang disampaikan Bang Yos tadi."

"Waduknya sudah relatif bagus, kan waduknya itu melanjutkan seperti Pak Jokowi meninjau Waduk Pluit hubungannya meninjau pompanya iya kan," bebernya.

Selain waduk, Syarief juga membahas soal pengerjaan-pengerjaan drainase yang disebut telah selesai dilaksanakan.

"Itu bagian dari tugas-tugas Gubernur yang sekarang kemudian apa drainase baik kecil maupun besar relatif sudah bagus," ucapnya.

• Saat Anies Baswedan Ikut Kerja Bakti Bersihkan Sampah Bersama Warga setelah Banjir Surut

Syarief mengatakan, banjir-banjir itu terjadi tidak bisa dipungkiri karena cuaca ekstrem.

"Karena memang kemarin seperti apa yang dikatakan Bang Yos tadi cuaca ekstrem, hujan ekstrem daya tampung tanah kita tidak memenuhi sehingga luapan itu demikian besar," kata Syarief.

Lihat videonya mulai menit ke-9:55:

Anggota DPRD Fraksi PDIP Nilai Ada Gengsi Politik Anies Baswedan atasi Masalah Banjir

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Pantas Nainggolan menilai ada gengsi politik dalam kebijakan Gubernur Ibu Kota yang sekarang, Anies Baswedan.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Sabtu (4/1/2020), pemerintah DKI Jakarta sekarang tidak melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya.

Pantas Nainggolan menilai ada gengsi politik dalam masalah tersebut.

• Banjir di Jabodetabek Tuai Sorotan, Super Junior sampai Ikut Berempati: Semoga Tak Ada Lagi Korban

Mulanya, Pantas mengatakan seharusnya ada kesinambungan antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah saat ini dalam pengentasan banjir.

"Nah yang perlu dilakukan sebenarnya, tetapi mungkin tindakannya setelah ini, bagaimana semua pemerintahan itu menunjukkan satu kesinambungan yang berkelanjutan," ungkap Pantas.

Kemudian, Pantas menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta 1997-2007, Sutiyoso soal pemerintah Ibu Kota telah memiliki kerangka kerja pengentasan banjir itu betul adanya.

"Tadi Bang Yos sudah menyampaikan bahwa blueprint apa pengendalian banjir ataupun apa sudah ada," katannya.

Namun, Pantas bertanya-tanya mengapa kerangka kerja pengendalian banjir itu tidak dilakukan hingga kini.

"Tapi kenapa dalam pemerintahan berikutnya, itu tidak berkelanjutan?."

"Jadi sia-sia semua kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya karena tidak dilanjutkan," ujar Pantas heran.

• Saat Anies Baswedan Ikut Kerja Bakti Bersihkan Sampah Bersama Warga setelah Banjir Surut

Sehingga, Pantas merasa bahwa gengsi politik memang benar-benar terjadi dalam pengentasan banjir ini.

"Nah jadi saya sepakat dalam judul ini ada gengsi politik di sana termasuk juga mungkin kepala daerah," ucap dia.

Pantas berharap, nantinya ada semacam pedoman dalam pengentasan banjir yang dapat digunakan pemerintah-pemerintah selanjutnya.

Seperti pemerintah pusat yang memiliki GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

"Karena sekarang ini sistemnya kan janji politik itu kan menjadi sebuah sumber RPJMD menjadi sebuah sumber."

"Akibatnya, ya memang itu tadi karena tidak ada semacam kalau nasional ada istilah GBHN dulu sebagai pedoman, panduan untuk berkelanjutan saya pikir ke depan itu perlu dilakukan," jelasnya.

Pantas mengatakan pedoman itu harus dikerjakan semua gubernur yang sedang memimpin.

• Jakarta Banjir, Agus Pambagio Sampaikan Kritik Keras pada Anies Baswedan: Kerjanya Apa?

"Demikian juga katakanlah pengentasan banjir di DKI Jakarta itu juga harus bisa berkelanjutan," kata Pantas.

"Siapapun gubernurnya itu yang harus menjadi pedoman," imbuhnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)