TRIBUNWOW.COM - Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio kembali mengungkit Pilkada DKI Jakarta yang digelar 2017 lalu.

Dilansir TribunWow.com, Agus Pambagio menyatakan kala Pilkada 2017 lalu dirinya kerap memberikan pesan-pesannya untuk gubernur terpilih, Anies Baswedan.

Terutama terkait soal kebijakan penanggulangan banjir yang dianggap sudah cukup berhasil di era pemerintahan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Agus Pambagio melalui tayangan YouTube metrotvnews, Jumat (3/1/2020).

• Menteri PUPR dan Anies Baswedan Beda Pendapat soal Banjir, Jubir Presiden Turut Angkat Bicara

• Jakarta Dilanda Banjir, Pengamat Bandingkan dengan Era Pemerintahan Ahok, Ini yang Dilakukan

Mulanya, Agus Pambagio menyoroti kebijakan Anies Baswedan yang kekeh tak mau merelokasi warga di bantaran Kali Ciliwung.

"Masalahnya kan Anies enggak mau menggusur karena untuk menertibkan DAS (daerah aliran sungai) itu harus menggusur," ucap Agus.

"Karena orang tinggal di sisi sungai, tidak boleh itu."

Agus menambahkan, penggusuran dan relokasi warga di sekitar Kali Ciliwung harus dilakukan secara adil.

Ia pun menyinggung rumah mewah para pejabat yang berada di dekat area Kali Ciliwung.

"Yang digusur bukan hanya orang miskin loh, kalau kita lihat di Kebayoran, di Menteng itu kan rumah-rumah orang berpangkat dan berpengaruh di republik ini," ucap Agus.

"Itu bisa tidak, itu pertanyaan masyarakat."

Lantas, Agus pun menyinggung soal Pilkada DKI Jakarta yang digelar 2017 lalu.

"Saya kalau diwawancara teman-teman saat Pilkada selalu bilang gini," kata dia.

• Jakarta Dilanda Banjir, Pengamat Bandingkan dengan Era Pemerintahan Ahok, Ini yang Dilakukan

Kala itu, Agus berpesan pada Anies Baswedan untuk tetap melanjutkan kebijakan yang baik di era pemerintahan sebelumnya.

"Yang baru ini harus tetap mempertahankan yang lama, yang sudah dirasakan manfaatnya oleh publik Jakarta, jangan diubah," kata Agus.

"Yang belum itu yang diperbaiki, nah ini kan tidak."

Bahkan, Agus juga menyinggung soal pengurangan anggaran penanggulangan banjir di DKI Jakarta.

"Lalu mengurangi anggaran itu kan menjadi pusing masyarakat," ucap Agus.

"Sudah betul presiden bilang soal sampah, kita kan paling jorok, paling cuek."

Lebih lanjut, Agus kembali menyinggung kebijakan era pemerintahan sebelumnya yang tak dilanjutkan di era Anies Baswedan.

"Dulu itu ada orang yang jaga di sungai itu, di pintu airnya itu, ngambil gitu," kata dia.

"Nah sekarang enggak ada."

Menurutnya, Anies Baswedan seharusnya tetap melanutkan kebijakan yang dirasa efektif mengurangi banjir.

"Itu yang menurut saya sudah baik jangan dihilangkan, nanti kalau sudah begini kan perang mulut," kata Agus.

"Tapi kan tidak menyelesaikan permasalahannya. Jakarta tetap banjir tapi kita bisa mengurangi."

Simak video berikut ini dari menit awal:

Era Kepemimipinan Ahok di Jakarta

 Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna buka suara soal bencana banjir yang melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Yayat Supriyatna bahkan menyinggung nama Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (3/1/2020).

Yayat menjelaskan, penanganan sungai seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Karena lintas wilayah itu kewenangannya ada di pemerintah pusat," kata Yayat.

• Kisah Umay, Warga Bantargebang yang Terjebak Banjir, Bertahan di Pohon Ceri Berjam-jam dengan Istri

Disebutnya, tak semua pemerintah daerah mampu untuk menangani banjir di wilayah masing-masing.

"Tapi bagaimana kalau ada persoalan di wilayahnya? Itu perlu penanganan bersama," ucapnya.

"Dan tidak semua pemerintah daerah punya kemampuan dalam konteks mengatasi masalah yang terjadi."

Lantas, Yayat menyinggung pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Contohnya, kalau Pak Gubernur mengatakan selesaikan dulu di hulu, kita harus ingat hulu itu apa yang harus diperbaiki?," ujar Yayat.

"Wilayah resapan, menambah ruang terbuka hijau."

Menanggapi pernyataan tersebut, sang presenter turut angkat bicara.

"Itu juga wilayah Provinsi Jawa Barat?," tanya presenter.

"Iya, kemampuan pemerintah di sana itu sangat terbatas," jawab Yayat.

• Rumahnya Kena Banjir, Eko Patrio Ngungsi di Apartemen, Ceritakan Kondisi Rumah: Habis Semua

Melanjutkan penjelasannya, Yayat menyebut DKI Jakarta bisasanya turut memberi bantuan untuk daerah-daerah terkait penanganan banjir.

"DKI biasanya setiap tahun suka memberikan hibah, saya inget banget pada waktu tahun 2014 atau 2015," ucap dia.

"Itu Kabupaten Bogor akan membongkar 200 lebih vila di kawasan puncak, pertanyaannya waktu itu (Bogor) tidak punya anggaran."

Dalam penjelasannya, Yayat justru menyinggung masa pemerintahan Ahok di Jakarta.

"Waktu zamannya Pak Ahok itu diberikan bantuan 2 koma sekian miliar rupiah untuk kerja sama," kata Yayat.

(TribunWow.com)