TRIBUNWOW.COM - Banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya turut menjadi sorotan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo.

Dilansir TribunWow.com, Agus Pambagyo menilai ada satu hal penting yang menyebabkan banjir besar di wilayah ibu kota negara itu.

Melalui tayangan live YouTube Kompas TV, Jumat (3/1/2020), Agus Pambagyo menyinggung maraknya pembangunan infrastruktur di Jakarta.

Bahkan, ia justru membandingkan Jakarta dengan Jepang.

• Rumahnya Kebanjiran, Nikita Mirzani Mengadu ke Anies Baswedan: Pak Jakarta Kelelep

• Alasan Anies Baswedan Tolak Permintaan Warga Hidupkan Listrik meski Banjir Sudah Surut

Dalam tayangan tersebut, mulanya Agus Pambagyo menyebut penanganan banjir tak dapat diselesaikan dengan rapat yang digelar para petinggi.

Ia menilai, koordinasi justru akan lebih efektif menangani banjir secara cepat. 

"Kita jangan terlalu banyak rapat, koordinasikan saja," ucap Agus.

"Pastikan semua duduk sama rata, yang salah kemarin ya sudah diamkan dulu."

Lantas, Agus mengimbau semua pihak untuk tak saling menyalahkan.

Yang terpenting kini adalah bagaimana menanggulangi banjir pada Februari mendatang yang diprediksi menjadi puncak musim hujan.

"Sekarang kita bagaimana menanggulangi yang belum puncaknya hujan," kata Agus.

"Nanti ke sana mau diapakan ini, apa yang bisa dilakukan."

• Komitmen Anies Baswedan Tangani Banjir Jakarta, Tak akan Berhenti Kerja sebelum Capai 3 Situasi Ini

Agus menyarankan agar semua pompa yang mengarah ke laut segera dibuka.

Hal itu menurutnya penting untuk mengurangi genangan banjir.

"Saya berpikiran bodoh saja, semua pompa diaktifkan karena posisi kita sudah di bawah laut," kata dia.

"Kalau perlu pompa itu ditambah."

Menurutnya, cara terakhir yang bisa dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta yakni dengan memindahkan semua warganya ke Kalimantan.

"Yang terakhir, ya sudah dipindah saja semua ke Kalimantan ," ujar Agus.

"Mungkin pawang hujan bekerja semuanya meniup ke daerah lain."

Lebih lanjut, Agus menyinggung pembangunan infrastruktur di Jakarta.

"Yang berubah adanya proyek-proyek infrastruktur di Jabodetabek," ucap Agus.

"Proyek-proyek infrastruktur itu kita jorok."

Bahkan, ia pun membandingkan Jakarta dengan Jepang.

Agus menilai, pembangunan infrastruktur Jakarta berbeda jauh dengan Jepang.

"Mohon maaf, bandingkan dengan pekerja infrastruktur yang dikerjakan Jepang." ujarnya.

"Saya tidak rasis, tapi kerjanya rapi sekali, tidak kotor."

Agus menyatakan, pembangunan infrastruktur di Jakarta justru menyebabkan lubang drainase tertutup.

Karena itu, air sangat mudah menggenang saat hujan.

"Coba lihat itu pembangunan kereta cepat , pembangunan jalan, LRT, pelebaran trotoar itu saluran drainase kan ketutup tanah," beber Agus.

"Kemudian juga material itu ditinggal gitu aja."

Simak video berikut ini:

Beda Pendapat dengan Menteri

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna buka suara soal bencana alam banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta sejak Rabu (1/1/2020).

Dilansir TribunWow.com, Yayat Supriyatna menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanggulangan bencana banjir.

Yayat Supriyatna pun menyinggung adanya perbedaan pendapat antara Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. 

Melalui tayangan live YouTube metrotv, Rabu (1/1/2020), Yayat Supriyatna menyatakan, penanggulangan banjir Jakarta selalu saja berbenturan dengan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai.

"Masalah mendasar normalisasi memang menjadi masalah besar ketika ada masalah hulu dengan hilir," ucap Yayat.

• Komitmen Anies Baswedan Tangani Banjir Jakarta, Tak akan Berhenti Kerja sebelum Capai 3 Situasi Ini

Menurutnya, ada perbedaan pendapat antara Anies Baswedan denga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Disebutnya, Anies Baswedan cenderung pesimis terhadap normalisasi di Sungai Ciliwung.

"Memang Pak Gubernur misalnya menyatakan normalisasi di Jakarta tidak akan maksimal kalau masalah di hulunya belum diselesaikan," ucap Yayat.

"Sementara Pak Menteri mengatakan penanganan normalisasi di Jakarta sudah memberikan manfaat, misalnya upaya normalisasi yang 16 kilometer itu sudah membebaskan kawasan sepanjang daerah aliran sungainya."

Yayat menyatakan, Anies Baswedan justru cenderung ingin melakukan naturalisasi untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta.

"Sementara dukungan dari Pak Gubernur menginginkan normalisasi itu jika ada persyaratan di wilayah hulu bisa dituntaskan," ucap Yayat.

"Nah gubernur kan selama ini mendorong adanya naturalisasi."

Terkait perbedaan pendapat antara Menteri PUPR Basuki dengan Anies Baswedan, Yayat menyebut ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

• Alasan Anies Baswedan Tolak Permintaan Warga Hidupkan Listrik meski Banjir Sudah Surut

Ia mengungkapkan, pembebasan tanah adalah hal yang menjadi dalam penerapan normalisasi ataupun naturalisasi untuk mencegah banjir.

"Tetapi dalam konteks realitas yang kita hadapi sekarang, persoalan normalisasi maupun naturalisasi itu terbentur dengan masalah pembebasan tanah," kata Yayat.

"Coba lihat sekarang dalam gagasan ide naturalisasi yang digagas oleh gubernur kita ingin lihat sejauh mana sudah diimplementasikan."

"Daerah mana yang sudah dibebaskan tanahnya untuk dinaturalisasi?," sambungnya.

Lantas, ia menyebut padatnya pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung-Cisadane menjadi faktor yang menyebabkan masalah banjir di Jakarta tak kunjung terselesaikan.

"Saya mendengar informasi bahwa ada persoalan pembebasan tanah," ujar Yayat.

"Normalisasi atau naturalisasi itu akan berhadapan dengan realita kondisi pemukiman yang semakin padat di bantaran sungai."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)