TRIBUNWOW.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyayangkan keputusan Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge untuk mengundurkan diri.

"Mundur atau tidak sebagai pejabat daerah itu ada mekanisme yang mengatur soal (pengunduran) itu. Kami berharap, pemimpin juga harus lebih arif dan bijaksana dalam melihat hal ini secara lebih luas. Apakah dia mengundurkan diri itu sifatnya harfiah atau mundur secara politik," ujar Klemen di Jayapura, seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2019).

Menurut Klemen, Pemerintah Provinsi Papua akan segera mengkonfirmasi pernyataan Wentius tersebut.

• Mahfud MD Ngaku Curiga Mundurnya Wakil Bupati Nduga Bentuk Manuver Politik: Sering Juga Terjadi

Ia juga menyampaikan ada prosedur tertentu yang harus ditempuh ketika pejabat pemerintah hendak mengundurkan diri.

"Soal mundurnya Wakil Bupati Nduga dari jabatannya akan kami lihat lagi, karena itu adalah spontanitas dari beliau pada saat di lapangan dan juga kami harus melakukan klarifikasi lagi karena apapun fakta nantinya itu tetap akan ada mekanisme yang dijalankan," katanya.

Ia melanjutkan, konflik bersenjata di Kabupaten Nduga harus bisa segera diatasi karena masyarakat menjadi korban.

"Kalau mewakili masyarakat Nduga, tentu Pemerintah Provinsi dan pusat harus serius. Masyarakat Nduga berapa sih Sedikit, tapi kalau tidak ditangani dengan baik, kasihan," lanjutnya.

Menurut Klemen, pembangunan di Kabupaten Nduga tidak dapat berjalan baik karena selalu ada gangguan keamanan yang membuat masyarakat menjadi takut.

Pernyataan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge telah menuai pro dan kontra dari berbagai tokoh.

Ia mengeluarkan pernyataan tersebut setelah sopir pribadinya, Hendrik Lobere menjadi korban penembakan saat berjalan di Kampung Yosema, Distrik Kenyam, Nduga, Papua pada 20 Desember 2019.

Menurut keterangan Wentius, keadaan di Kampung Yosema saat itu relatif kondusif dan tidak ada kontak senjata.

"Tidak ada kontak senjata, itu di tengah jalan dia dapat tembak," kata Wentius yang mengaku sedang berada di Distrik Kenyam, Jumat (27/12/2019).

• Tanggapi Viral Wabup Nduga Wentius Nemiangge Mundur, Tito Karnavian: Bisa Jamin Tak Ada Pembantaian?

Viral Video Pengunduran diri Wakil Bupati Nduga

Beredar video Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Nduga.

Pada video yang beredar, Wentius Nimiangge tampak sedang berorasi mengeluhkan soal kehadiran aparat keamanan Indonesia yang berada di wilayah Nduga.

Dilansir TribunWow.com dari YouTube AllpiNO Tabuni, Selasa (24/12/2019), Wentius Nimiangge mengungkapkan rasa kecewanya karena meskipun memiliki jabatan sebagai wakil bupati Nduga, dirinya mengakui tidak pernah didengar oleh pemerintah pusat.

• Soal Kerusuhan di Yahukimo, Kapolda Papua: Itu Akibat dari Ulah Anggota Polisi

Atas dasar tersebut, Wentius Nimiangge mengatakan pada orasinya, dirinya mengundurkan diri dari posisi wakil bupati Nduga.

Wentius Nimiangge kemudian mengeluhkan soal perlakuan pemerintah yang ia rasa diskriminatif dengan penduduk Papua dan warga Indonesia lain yang berada di luar Papua.

Ia menyayangkan adanya diskriminasi perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.

Beberapa kali Wentius Nimiangge mengatakan soal kesamaan derajat manusia sebagai ciptaan tuhan.

Wentius Nimiangge menyuarakan bahwa warga Nduga dan Papua sebagai ciptaan tuhan sudah seharusnya diperlakukan sama dengan masyarakat yang berada di luar Papua.

Di video tersebut, Wentius Nimiangge nampak menggunakan kemeja lengan pendek berwarna hitam bermotif bunga, dengan celana pendek berwarna abu-abu.

Ia tampak memegang sebuah alat pengeras suara dan melakukan orasi soal kekecewaannya terhadap pemerintah pusat sekaligus pernyataan pengunduran diri dari posisi wakil bupati Nduga.

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/12/2019) Dirjen Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengakui belum mendapat kepastian soal apa yang terjadi soal aksi orasi Wentius Nimiangge dan pengunduran dirinya.

Bahtiar mengatakan Kemendagri akan mengkonfirmasi kabar tersebut melalui gubernur atau Pemerintah Provinsi Papua.

"Belum tahu, baru info dari media," kata Bahtiar kepada Kompas.com, Selasa (24/12/2019).

Ia menjelaskan pengecekan dilakukan melalui gubernur atau pemprov Papua atas dasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dibina oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

"Nanti kami cek kepada gubernur atau pemprov Papua sebagai pembinanya," ujar Bahtiar.

• Anggota Brimob Polda Riau Tewas Dikeroyok Massa di Yahukimo Papua, Ini Kronologinya

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

(TribunWow.com/Brigitta Winasis/Anung Malik)