TRIBUNNEWS.COM - Pengacara kondang, Henry Indraguna buka suara soal pencalonan putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada 2020.

Dilansir TribunWow.com, Henry Indraguna pun mengaku siap berada di belakang Gibran jika maju Pilkada 2020 lewat jalur independen.

Melalui tayangan YouTube Tribunnews.com, Kamis (13/12/2019), Henry menyebut keberadaan sponsor atau partai politik pendukung membatasi kebijakan yang dibuat oleh sang pemimpin daerah.

• Sebut Pencalonan Gibran sebagai Aji Mumpung, Pengamat Politik Turut Sindir Bobby Nasution

• Setelah Gibran, Kini Menantu Jokowi, Bobby Nasution Resmi Daftar Bakal Calon Wali Kota Medan

Mulanya, Henry menyinggung soal banyaknya dana yang dibutuhkan untuk menduduki kursi orang nomor satu di daerah.

Menurut Henry, uang senilai puluhan miliar rupiah dibutuhkan untuk memenangkan Pilkada.

"Saya kasih tahu aja, saya sudah berhitung kalau mau duduk jadi wali kota atau mau duduk jadi bupati itu paling tidak (Rp) 40 miliar habis," ujar Henry.

Lantas, ia menyinggung sejumlah pemimpin dareah yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Henry, tindakan korupsi tersebut dilakukan karena biaya Pilkada yang begitu besar.

"Bagaimana seorang pemimpin duduk dia enggak korupsi? Enggak mungkin, duit dari mana," ucap Henry.

Lebih lanjut, Henry menyinggung soal keberadaan sponsor.

"Atau dapat sponsor, dapat sponsor nanti pas duduk dia tidak bisa mengambil kebijaksanaan," ucap Henry.

Untuk itu, Henry mengaku tak pernah melibatkan sponsor saat dirinya maju dalam kontestasi politik.

"Makanya dari kemarin saya nyaleg saya tidak pernah mau menerima yang namanya sponsor," kata Henry.

Digadang-gadang jadi bakal calon wali kota Solo, Henry pun mengaku enggan melibatkan sponsor dalam pencalonan dirinya.

Menurut dia, keberadaan sponsor membuat seorang pemimpin tak dapat mengambil kebijakan secara tegas.

"Dan begitu pula saya masuk ke sini saya enggak mau dapat sponsor, karena begitu dapat dari sponsor saya tidak bisa menindak tegas itu semua," ungkap dia.

• Bantah Adanya Karpet Merah untuk Gibran, Politisi PDIP: Keputusan Bu Mega Tak Bisa Diganggu Gugat

Lantas, ia kembali menyinggung soal biaya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin daerah.

"Ini lah dilema kita itu pada saat mau jadi seorang pemimpin butuh biaya begitu besar," ucap Henry.

"Kalau independen itu enggak mungkin, mengumpulkan 40 ribu KTP dan surat pernyataan itu tidak mudah, sangat sulit."

"Enggak tahu boleh pakai materai atau tidak, kalau pakai materai tambah masalah lagi, duitnya materainya kali 40 ribu. Jadi saya bilang bunuh saja independen"

Ia pun menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka yang telah mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

Disebut Henry, dirinya siap berada di belakang Gibran jika maju lewat jalur independen.

"Kemarin kalau Gibran mau turun independen saya siap di belakang dia, saya danai semuanya itu," ujar dia.

"Saya caleg DPR paling besar suaranya di sini loh dan bisa diadu se-Jawa Tengah."

"Saya siap danai Gibran, independen ayo mari."

Simak video berikut ini menit 8.00:

'Karpet Merah' untuk Gibran

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Dwi Ria Latifa membantah pihaknya memberikan 'karpet merah' untuk Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada 2020.

Diketahui, putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu telah mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Kota Solo 2020.

Dilansir TribunWow.com, Dwi Ria juga menyinggung Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Disebutnya, apapun yang menjadi keputusan Megawati tak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (12/12/2019), mulanya Dwi Ria menyebut pencalonan Gibran itu merupakan hal yang patut dihargai.

Ia menyebut Gibran pun memiliki hak layaknya warga negara yang lain untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Sekarang ruang itu dibuka dan kemudian beliau mendaftarkan, kita harus menghargai hak dari setiap warga negara Indonesia ini untuk mencalonkan diri," ujar Dwi Ria.

Dia pun tak menampik adanya dinasti politik di negeri ini.

"Di DPR RI juga ada tadi punya dinasti dan segala macam, kemudian di pilkada semua partai saya rasa seperti itu," kata Dwi Ria.

Lantas, ia mempertanyakan pihak-pihak yang menganggap pencalonan Gibran sebagai hal yang salah.

"Ketika yang namanya Mas Gibran ingin mencalonkan diri, kemudian mencalonkan di PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan membuka mekanisme itu, kenapa harus dibilang salah?," tanya Dwi Ria.

Mengusung Gibran di Pilkada, PDI Perjuangan disebutnya telah mempertimbangkan sejumlah hal.

"Tapi nanti kita lihat, kita buktikan apakah secara internal survei PDI Perjuangan akan lihat dulu, ini layak atau tidak, populer atau tidak, berkemampuan atau tidak," kata Dwi Ria.

"Ada psikotes juga kita."

• DPC Gerindra Solo Dukung Gibran di Pilkada 2020: Kalau Pusat Tak Setuju Saya Sudah Disemprit

Lebih lanjut, ia menyinggung nama Megawati Soekarnoputri.

Menurut Dwi Ria, semua keputusan Megawati tak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

"Kita semua juga tahu keputusan Bu Mega tidak bisa diganggu gugat siapapun ketika itu sudah hak prerogatif," ujar dia.

"Even Pak Jokowi pun tidak bisa memengaruhi Bu Mega, walaupun anaknya yang mencalonkan diri."

Dwi Ria pun menampik anggapan bahwa PDI Perjuangan memberikan 'karpet merah' untuk Gibran.

"Jadi saya pikir segala dugaan, persepsi, seolah-olah 'karpet merah' dan lain sebagainya, saya pikir itu harus dihargai," ujarnya.

"Itulah dinamika politik di Indonesia."

(TribunWow.com)