TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengimbau para aparatur negara untuk tak 'cari muka'.

Dilansir TribunWow.com, Jansen Sitindaon menyoroti tentang pecalonan putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka di Pilkada 2020 mendatang.

Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga turut mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (12/12/2019), mulanya Jansen Sitindaon menyebut Gibran dan Bobby diuntungkan dengan posisi Jokowi sebagai presiden.

• Gibran Rakabuming Jadi Bakal Calon Wali Kota Solo, Jokowi: Ini Kompetisi, Bukan Penunjukan

• Gibran dan Bobby Maju di Pilkada 2020, Jansen Sitindaon Ungkit Ucapan Jokowi saat Kampanye

Meskipun begitu, ia mengakui pencalonan dua putra presiden itu tak melanggar hukum.

"Enggak ada yang salah secara hukum, ini murni soal etika saja ini, soal kepantasan saja," ujar Jansen.

Jansen pun menyinggung nama Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Soal mana yang lebih tepat, apakah sikap Pak SBY saat itu atau Pak Jokowi sekarang biarlah publik yang menilai," kata Jansen.

"Publik kita di luar sana kan sudah cerdas, kan mereka bisa memilih mana yang lebih tepat."

Lantas, ia menyinggug kebiasaan masyarakat Indonesia yang memperlakukan anak pejabat secata istimewa.

"Tapi saya ingin menyampaikan begini, kita ngerti lah perilaku orang Indonesia ini," ujar dia.

"Kalau ada embel-embel anak pejabat itu aduh dilayaninnya berlebihan loh."

Jansen pun menghubungkan hal tersebut dengan pencalonan Gibran dan Bobby di Pilkada 2020.

"Apalagi ada embel-embel anak presiden, menantu presiden maju Pilkada," kata dia.

• Gibran Beberkan Pesan Khusus dari Jokowi sebelum Maju Pilkada Solo: Intinya Harus Ikhlas

Lebih lanjut, Jansen mengimbau pada aparatur negara untuk tak terlalu 'cari muka' pada dua putra presiden itu.

"Itu makanya kalau betul Gibran maju di Solo atau Bobby maju di Kota Medan, aparatur hukum kita di bawah termasuk aparatur negara itu jangan over acting," kata dia.

"Kalau istilahnya Pak Jokowi kemarin jangan 'cari muka' begitu."

Menurut dia, Gibran dan Bobby perlu bersaing secara adil untuk membuktikan kemampuannya di bidang politik.

"Biar nanti berkompetisi dengan fair," beber Jansen.

"Nanti pengusaha over acting menyumbang paling banyak ke sini misalnya, kan penuh isi tasnya."

Mendengar pernyataan itu, Politisi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa pun memotong pembicaraan Jansen.

Ia mengimbau Jansen untuk tak berburuksangka.

"Jangan suuzon gitu dong. Anda sudah mengalaminya seperti itu?," tanya Dwi Ria.

"Anak pejabat aja dilayani berlebihan, ini loh Ari Askhara, Direktur Utama Garuda itu."

Sekali lagi, Jansen mengimbau para aparatur negara untuk tak 'cari muka' pada Gibran maupun Bobby.

"Itu makanya kita ingatkan aparatur hukum, aparatur negara itu jangan over acting atau cari muka gitu, biar aja nanti bertarung sehat," ujarnya.

Simak video berikut ini menit 5.40:

Beda Jokowi dan SBY

Sebelumnya, Jansen Sitindaon juga menyampaikan perbedaan nilai keluarga Jokowi dan SBY.

Jansen pun menyinggung tanggapan publik yang disebutnya kerap membandingkan Gibran dengan AHY.

Diketahui, pada 2017 lalu AHY juga sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun gagal.

"Pasti publik kan selalu mengaitkan dengan AHY yang juga maju Pikada tahun 2017," ucap Jansen.

"Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak SBY kepada kami, jika bisa jangan suka membandingkan sesuatu," sambung dia.

• Penampilan Gibran Rakabuming Raka saat Lakukan Pendaftaran Calon Wali Kota Solo di DPD PDIP Jateng

Meskipun enggan membandingkan Gibran dan AHY, Jansen menyinggung adanya perbedaan nilai di keluarga Jokowi dan SBY.

"Kami Partai Demokrat dalam posisi tidak ingin mengontraskan majunya Gibran dengan majunya AHY kemarin di tahun 2017," ujar Jansen.

"Karena nilai-nilai setiap keluarga presiden itu kan berbeda-beda."

Ia pun menyinggung pernyataan SBY saat masih menjabat sebagai presiden.

Jansen menyebut, selama masih menjabat sebagai presiden SBY melarang anggota keluarga mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Kalau nilai Pak SBY ketika menjabat dulu adalah dia tidak mengizinkan anggota keluarganya maju Pilkada," ujar Jansen.

Lantas, ia menyebut SBY beranggapan bahwa anggota keluarga presiden yang maju di pilkada itu melanggar etika.

"Karena Pak SBY ketika itu berpikir ini bukan soal melanggar hukum, tidak ada yang dilanggar, ini soal etika," kata dia.

"Karena itu kan contoh kehidupan berbangsa, role model  berbangsa kita kan," sambung dia.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)