TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD Fraksi PSI Anthony Winza Probowo saat ini sedang menjadi perbincangan.

Hal ini dikarenakan ia dituding menyebarkan materi rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Kamis (5/12/2019) lalu.

Dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV yang tayang pada Minggu (8/12/2019), PSI menyatakan apa yang dilakukan oleh kadernya tidak salah.

• Anggota DPRD DKI Sepakat akan Laporkan Anthony Winza ke BK, Buntut Tanya Anggaran Komputer 128,9 M

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Sianipar mengatakan Anthony menanggapi soal anggaran tersebut di ruang rapat.

Rapat tersebut juga dilakukan secara terbuka, sehingga diikuti oleh sejumlah wartawan.

"Anthony hanya mengomentari anggaran tersebut di ruang rapat siang harinya, dan pada saat pertanyaan disampaikan enggak ada anggota dewan lain yang komplain, enggak ada rilis media sama sekali" ujar Michael.

"Dan saat itukan sifat rapatnya terbuka jadi memang ada banyak wartawan di sana, jadi wartawan-wartawan ini mengutip dan menulis. Itu hak media," imbuhnya.

Anthony dinilai sudah melakukan prinsip penegakan transparansi anggaran dengan benar.

"Saya rasa yang bro Anthony lakukan adalah ingin mempertahankan prinsip bahwa transparansi anggaran itu perlu," ujar Michael.

"Dan sebagai anggota dewan, boleh mengkritisi anggaran baik itu di dalam rapat ataupun kalaupun mau di luar rapat pun bisa."

"Tapi yang bro Anthony lakukan adalah di dalam rapat," ungkapnya.

Atas pemaparannya itu, Michael pun berpendapat, Anthony tidak melakukan hal yang salah.

"Jadi kami lihat tidak ada yang masalah terkait hal itu, dan  justru ini adalah hal yang baik," tegasnya.

"Saya rasa ini pertama kalinya mungkin di dalam kita membahas anggaran di DPRD sangat tajam, dan kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh bro Anthony."

Ia lalu mengutip soal pernyataan Kepala Humas BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) Mulyo Sasongko dalam sebuah media online.

Ketua BPRD tersebut menyatakan, anggaran tersebut masih dalam penyusunan komponen dan rekomtek, berbentuk dummy atau replika.

Hal tersebut kemudian dipermasalahkan oleh PSI, karena anggaran yang cukup besar tersebut masih ada istilah tersebut.

"Yang kami pertanyakan dari PSI adalah bagaimana ada ceritanya ada anggaran sebesar 128 miliar."

"Ini sudah pada tahap RAPBD, padahal seharusnya, Rabunya diketok (disahkan)," kata Michael.

Michael menilai apa yang dilakukan oleh Anthony sudah tepat.

"Karena kami harus tahu betul isinya apa, apakah betul seperti yang ditampilkan di website apbd tersebut atau ada perubahan," ucap Michael.

• Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi Sebut William Juga Bisa Disalahkan jika Tak Kritisi Anies Baswedan

Pernyataan Anggota DPRD Komisi C

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Cinta Mega menyatakan adanya kesalahpahaman dalam persoalan ini.

Cinta Mega berujar saat rapat tersebut, komponen harga belum ditetapkan secara pasti, karena masih menunggu keputusan dari Diskominfo.

Meski di dalam website APBD DKI Jakarta sudah tertulis soal anggaran tersebut, Mega menyatakan hal tersebut merupakan rancangan anggaran.

"Itu anggaran mereka tapi belum fix, karena masih menunggu rekomtek dari Diskominfo," ujar Mega.

"Rekomtek itu kan harganya bisa kurang atau lebih, kalau enggak ada rekomtek kan enggak bisa masuk ke apbd, enggak masalah."

Mega lalu mempersoalkan berita yang judulnya menyebutkan Anthony menyoroti anggaran sebesar Rp 128 miliar per satu komputer.

Seusai membaca berita tersebut, Mega lalu memberitahu Anthony soal hal ini.

"Bung Anthony kita sudah sepakat bahwa (anggaran) 128 miliar itu bukan satu komputer, dan jangan share dulu di sosial media, karena ini kan bisa jadi bola liar," ucap Mega menirukan kata-katanya waktu itu.

Mega juga mempermasalahkan soal sikap Anthony yang waktu itu dinilai emosional.

"Sehingga waktu itu sidang kita skors, ayo kita masuk dulu kata bung Andyka dari  Gerindra juga, tapi pada waktu itu Bung Anthony ngotot, ya tidak pantas deh," katanya.

Terkait rencana pelaporan Anthony ke Badan Kehormatan DPRD DKI, Mega belum mengetahui secara pasti, yang jelas anggota Komisi C merasa tersinggung dengan tindakan Anthony tersebut.

Lihat video selengkapnya:

• BK DPRD DKI Nilai Tindakan Pengunggah Kejanggalan APBD DKI William Aditya Tak Proporsional

Tujuan Pengadaan

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan maksud usulan soal pengadaan satu unit komputer lengkap dengan seluruh komponennya.

Menurutnya, komoputer tersebut akan digunakan untuk memetakan dan mengetahui potensi pajak daerah.

"Kegiatan ini dilakukan dalam rangka profiling pajak daerah. Dengan adanya kegiatan ini, kami dapat memetakan berapa potensi kemampuan yang dimiliki per jenis pajak," kata Faisal seperti yang dikutip dari laman Kompas.com (5/12/2019).

Faisal mengklaim sistem dalam komputer dapat meneliti potensi semua jenis pajak daerah secara digital.

Dengan begitu, BPRD DKI dapat mengetahui secara pasti angka riil penerimaan pajak daerah yang harus masuk ke kas daerah tiap tahunnya.

"Kami bisa mendapatkan berapa sebenarnya penerimaan (pajak) DKI Jakarta. Jadi ke depan kita (Pemprov dan DPRD DKI) tidak berdebat lagi (penerimaan pajak) harus sekian triliun, sekian triliun, tapi nanti by data, pajak restoran sebenarnya profiling-nya berapa untuk bisa kami raih, pajak hotel, parkir, hiburan, berapa," papar Faisal.

Dalam situs apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe.

Total anggaran yang diusulkan Rp 128.992.331.600.

Rinciannya sebagai berikut:

- satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN)

- dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN)

- enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN)

- sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)