TRIBUNWOW.COM - Isu presiden memiliki masa jabatan 3 periode sedang ramai dibicarakan di DPR, menanggapi hal tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya, ia mengatakan ada tiga alasan beredarnya isu presiden dipilih 3 periode

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/12/2019), Jokowi kemudian memaparkan tiga alasan tersebut.

"Presiden dipilih 3 periode itu ada tiga menurut saya," jelas Jokowi.

• Tanggapan Mahfud MD soal Wacana Presiden 3 Periode: Itu Urusan Politik, Bukan Urusan Menteri

• Massa Reuni Akbar 212 Doakan Jokowi: Jaga Presiden dan Wakil Presiden Kami Ya Allah

Jokowi merasa wacana presiden dipilih 3 periode tersebut beredar untuk menjatuhkan dirinya.

"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua, ingin cari muka padahal saya udah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," papar Jokowi.

Dikutip dari setneg.go.id, Senin (2/12/2019), Jokowi menegaskan terpilihnya dia sebagai presiden merupakan hasil dari pemilihan langsung (pemilu).

Saat pembahasan amandemen, Jokowi sudah mepertanyakan soal wacana dari amandemen tersebut.

Jokowi mempertanyakan apakah pembahasan amandemen dapat difokuskan hanya untuk urusan haluan negara, ia khawatir pembahasan akan melebar ke isu-isu lain.

"Saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amendemen (terbatas) apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar ke mana-mana?" jelas Presiden.

Kemudian Jokowi mengatakan pembahasan amandemen saat ini sudah melebar kemana-mana, hingga ke pembahasan presiden menjabat selama 3 periode.

"Sekarang ini kenyataannya seperti itu kan (melebar)? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun. Akan ke mana-mana," kata Kepala Negara.

Jokowi justru ingin pemerintah berfokus kepada isu yang lebih penting, yaitu tekanan-tekanan eksternal yang perlu ditanggulangi.

"Jadi lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," ujar Presiden.

• Surya Paloh Komentari Wacana Jabatan 3 Periode Presiden, Waspadai soal Hal Ini

Video dapat dilihat di awal

Tanggapan Ruhut Sitompul soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Mantan politisi Demokrat, Ruhut Sitompul menilai sah-sah saja jika presiden menjabat hingga tiga periode.

Hal itu diungkapkan Ruhut Sitompul saat hadir di acara Dialog Kompas TV pada Minggu (24/11/2019).

Ruhut Sitompul menilai wacana itu termasuk dalam bagian politik.

Menurutnya politik itu dinamis.

• Dukung Presiden Jabat 3 Periode, Politisi NasDem Bandingkan Jokowi dengan SBY: Banyak yang Kurang

"Namanya politik kan enggak selalu dua tambah dua empat, bisa tujuh, delapan, sembilan, timbulah wacana ini tapi nanti keputusan tetap di tangan rakyat," kata Ruhut seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV.

Ruhut menilai kesempatan dua periode bagi Jokowi sudah sangat baik.

"Tapi saya ingin mengatakan, dua periode ini baik sekali, apalagi Pak Joko Widodo sudah tegas mempunyai satu tagline Indonesia Maju," ujarnya.

Lantas, ia mengatakan bahwa semua pendapat soal periode presiden harus dihormati.

"Tapi kawan-kawan koalisi misalnya mereka mau tiga periode, ada yang mau delapan, ada yang mau tujuh. Dan ini kan kita harus mendengar semua," katanya.

Sehingga ia memprotes, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini yang menolak sistem politik seperti China.

Padahal menurutnya, China kini merupakan negara yang sudah maju.

"Dan kita juga jangan kayak sahabat saya mbak Titi dari Perludem, nggak bisa juga kita bilang kita jangan tiru China ya."

"Nyatanya negara terkuat di dunia ini China, ini fakta, semua negara di dunia hutang sama China, kita mau maju enggak, kita mau Indonesia maju akan Indonesia maju sekali enggak," ujar Ruhut keras.

Kendati demikian, ia menolak jika demokrasi Indonesia akan disamakan dengan China yang dinilai masih rendah.

Ia menekankan, bahwa keputusan di tangan rakyat.

"Ya ini kan saya katakan mekanisme kepemimpinan lima tahunan," ungkap Ruhut.

• Ditanya soal Jokowi Mau jadi Presiden hingga 15 Tahun, Ruhut Sitompul Sebut Politisi NasDem yang Mau

Ruhut kemudian menyinggung gagasan dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno dalam membangun sistem politik di Indonesia.

"Ini dari Bung Karno baik sekali, The founding father kita dia punya gagasan nggak bisa kita lawan," katanya.

Namun, Ruhut mengingatkan masyarakat jangan paranoid untuk mengungkapkan suaranya jika memang ingin menambah masa jabatan presiden.

Jangan hal itu disamakan dengan masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

"Cuman ini juga jangan gara-gara Pak Harto Orde Baru salah semua kita, enggak juga."

Pak Harto periode ke satu ke dua bagus loh, ketiga masih bagus, mulai enggak bagus yang mulai ke empat, ke lima," terangnya.

Lihat videonya mulai menit ke-2:10:

Berbeda dengan Ruhut Sitompul, Juru Bicara PKS, Handi Risza mengaku tidak setuju.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Minggu (24/11/2019), Handi Risza lantas membeberkan alasan PKS mengapa menolak wacana tersebut.

• Kabar Duka, Paman Jokowi, Agus Supriyanto Meninggal Dunia di Dalam Pesawat Menuju Bandara Soeta

"Artinya kami tidak setuju dengan ide tersebut," ujar Handi.

Handi meminta agar jangan sampai lupa dengan perjuangan reformasi pada 1998 yang telah dilakukan.

Pada 1998 masyarakat bersemangat untuk membatasi jabatan presiden.

"Semangat untuk membatasi jabatan presiden kan semangat reformasi tentu kan kita belum lupa ketika kita melakukan proses reformasi sekitar 20 tahun yang lalu."

"Salah satunya tuntutan itu adalah membatasi jabatan presiden menjadi dua periode," jelas dia.

Kemudian yang kedua tak kalah pentingnya, Handi mengatakan bahwa kekuasaan yang semakin kuat justru akan membuat peluang korupsi semakin besar.

"Nah ini tentu harus mendapat sorotan atau garis merah bagi kita."

"Nah yang kedua tentu kita sangat familiar dengan kata-kata power tends to corrupt ya, (absolute power) corrupt absolutely (Kekuasaan itu cenderung korup, mutlak berkuasa, mutlak korupsi)," ujarnya.

Handi menilai hal itu akan membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Jadi kekuasaan yang terlalu lama cenderung melahirkan model kepemimpinan yang korup, sehingga ini akan membahayakan bagi kesehatan demokrasi kita yang akan datang," ujarnya.

• Dukung Wacana Masa Jabatan hingga 3 Periode, Politisi NasDem Zulfan Lindan: Enggak Usah Takut

Handi lantas memperingatkan agar jangan main-main dengan wacana soal penambahan masa jabatan presiden.

"Dan ini juga highlight bagi kami, jabatan presiden itu jangan main-main gitu loh," ucap Handi.

Handi menegaskan sekali lagi, pihak PKS tak setuju dengan wacana itu

"Betul-betul, sampai hari ini itu sikap kami," tegasnya.

Kemudian, Handi mengungkapkan bahwa PKS menginginkan presiden lahir dari kader politik.

"Tentu kami juga menginginkan proses kaderisasi di partai politik yang sehat tentunya, kita tentu mengingkan pemimpin bangsa ke depan lahir-lahir dari kader politik yang dihasilkan," terang.

Lihat videonya mulai menit ke-13:35:

(TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty)