TRIBUNWOW.COM - Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI, Achmad Nawawi memberikan penjelasan mengapa Anggota DPRD DKI William Aditya Sarana dipanggil oleh Badan Kehormatan dan diberi sanksi.

Achmad mengatakan sanksi tersebut diberikan karena alasan proporsional dan posisi William yang bukan merupakan Anggota Komisi E.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Sabtu (30/11/2019), mulanya Achmad mengatakan masalah yang dialami William bukanlah hal yang mudah untuk dijelaksan.

• Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi Sebut William Juga Bisa Disalahkan jika Tak Kritisi Anies Baswedan

• Gaya Santai Anies Baswedan Hadapi Kritik, Mulai dari Kisruh APBD DKI hingga Karikatur Lem Aibon

"Masalahnya kemungkinan begini, memang ini bukan barang (perkara) mudah," kata Achmad.

Achmad mengatakan William Aditya Sarana tidak proporsional saat menyampaikan kritik tersebut.

"Kan ada kalimat yang harus proporsional, kebetulan ini Saudara William itu kan bukan Anggota Komisi E," jelas Achmad.

Kemudian Achmad menceritakan saat William menemui Badan Kehormatan.

Achmad mengakui William sangat kooperatif saat diajak bertemu oleh Badan Kehormatan.

"Ini dugaan saya, kan pada waktu anggota BK menanyakan kepada saudara William, William datang ketemu kita sudah sangat kooperatif betul, ngobrol-ngobrol aja bareng dengan kita," ujar Achmad.

Achmad kemudian menanyakan alasan William mempublikasikan kejanggalan tersebut di sosial media.

Ia kemudian mengetahui sebelum William melakukan langkah tersebut, William sudah terlebih dulu menempuh langkah resmi.

Achmad mengatakan William bercerita bagaimana William sudah 4 kali mengirim surat ke BAPPEDA, namun tidak ada balasan.

"Terus saya tanya kenapa anda mengekspos itu KUA PPAS lewat medsos," tanya Achmad kepada William saat itu.

"Jawabannya, kami sudah kirim surat 4 kali ke BAPPEDA tapi tidak dibalas," kata Achmad mengutip jawaban William saat itu.

William Jelaksan Usaha PSI Perjuangkan Transparansi Data

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam memperjuangkan transparansi perencanaan anggaran.

Politisi asal PSI tersebut mengatakan dirinya bersama PSI sudah melakukan upaya melalui jalur resmi sebelum melalui sosial media, namun semua usaha lewat jalur resmi yang dilakukan PSI tak buahkan hasil.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), mulanya William menjelaskan PSI tidak serta merta langsung melakukan protes lewat media sosial.

Belum lama ini publik sempat dihebohkan oleh unggahan politisi PSI soal anggaran lem Aibon yang mencapai angka Rp 82 miliar.

"PSI ini juga tidak hanya berkoar-koar di media sosial," jelas William.

William kemudian menjelaskan upaya yang dilakukannya dan rekan-rekannya sebelum bersuara di media sosial.

Sebelum mengunggah kejanggalan anggaran di media sosial, sebelumnya William telah terlebih dahulu membahas hal tersebut di rapat-rapat DPRD.

"Tetapi PSI ini sudah menyampaikan hal serupa di rapat-rapat DPRD baik di rapat Banggar, dan di rapat-rapat komisi," paparnya.

William kemudian menjelaskan langkah yang telah ditempuh oleh dirinya dalam memperjuangkan transparansi anggaran.

"Jadi saya misalnya, saya anggota badan anggaran, saya sudah meminta kepada Sekda, Kepala Sekda dengan jajarannya untuk segera mempublikasi APBD dokumen perncanaan ke website," terang William.

Usaha yang telah ditempuhnya berdasarkan keterangan William tidak membuahkan hasil dan tidak dihiraukan oleh pihak terkait.

"Tetapi tidak digubris sampai sekarang," tambahnya.

Tidak hanya dirinya, William mengatakan rekan-rekannya yang berasal dari PSI juga telah menyampaikan hal serupa di komisi-komisinya masing-masing

"Dan teman-teman komisi dari PSI juga sudah menyampaikan hal itu di komisi-komisi," kata William.

Ia kemudian mencontohkan salah satu rekannya yang juga Anggota DPRD dari Fraksi PSI telah mengkritisi kebiajkan tentang Formula E.

"Ara salah satu Anggota DPRD PSI juga sudah menyampaikan kritisi terkait Formula E di komisi E," jelasnya.

William mengatakan sebagai Anggota DPRD dirinya dan rekan-rekannya dari PSI sudah melakukan fungsi mereka sebagai Anggota DPRD.

"Jadi kami sudah melaksanakan fungsi jabatan kami sebagai Anggota DPRD," katanya.

• Bahas Anies Baswedan di ILC, Pengamat Politik Peringati William, Sebut PSI Bisa Dituduh Punya Capres

Sebagai salah satu upaya melalui jalur resmi, William kemudian menjelaskan dirinya sudah mengirim surat kepada BAPPEDA sebanyak 4 kali.

"Kami sudah bersurat kepada BAPPEDA empat kali," kata William.

"Mulai dari Jakarta tanggal 9 Agustus, lalu tanggal 30 September, lalu tanggal 24 Oktober dan terakhir ini tanggal 4 November. Ini untuk PLT Kepala Bappeda yang baru," jelas William.

Setelah menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan PSI tersebut, William kemudian menegaskan PSI tidak mencari panggung ketika bersuara di sosial media.

"Jadi kami PSI ini tidak mencari panggung, tidak mencari sensasi," kata William.

William kemudian mengatakan permohonan resmi yang telah dilakukannya untuk meminta adanya transparansi perencanaan APBD melalui diunggah ke website tidak dipenuhi.

"Kami sudah berusrat secara resmi kepada BAPPEDA, tapi tidak dipenuhi juga permohonan kami agar dokumen perencaan apbd 2020 tersebut di upload di wesbite," jelas William.

Video dapat dilihat mulai menit 4.37

(TribunWow.com/Anung Malik)