TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu turut menanggapi soal penunjukkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama (Komut) BUMN.

Hal itu diungkapkan Said Didu saat menjadi narasumber dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam Tv One pada Minggu(24/11/2019).

Said Didu mengungkapkan dirinya paham Ahok ditempatkan sebagai Komisaris.

• Ferdinand Hutahaen Pesimis Ahok jadi Komut Pertamina, tapi Puji-puji BTP saat Pimpin Jakarta

Pasalnya, komisaris merupakan jabatan yang cukup penting dan memiliki kewenangan yang besar.

"Saya paham peran Komisaris Pertamina itu agak spesial karena banyak sekali kewenangan pemagang saham dialihkan kepada Komisaris Pertamina, jadi bukan seperti Komisaris lainnya."

"Itu agak khusus itu memang dalam AD/ART Pertamina kewenangannya cukup tinggi," jelas Said Didu.

Kendati demikian, Said Didu menyarankan Ahok untuk tegas termasuk kepada pemerintah.

"Tadi saya senang menggarisbawahi kata Pak Kurtubi bahwa Ahok harus berani mengatakan tidak pada pemerintah, terutama untuk penugasan, penugasan pada pemerintah kalau mau menurunkan Pertamina harusnya nyatakan tidak," ungkapnya.

Kemudian, mengomentari saran Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaen soal Ahok disarankan bekerja seperti saat membangun Simpang Susun Semanggi, Said Didu langsung menolaknya dengan keras.

"Kepada Pak Ferdinand, saya berharap Ahok tidak melakukan cara seperti yang dilakukan saat Gubernur DKI pembangunan Simpang Semanggi," ujar Said Didu.

Pasalnya, jika Ahok berlaku demikian seperti saat membangun jalan tersebut, bisa jadi Mantan Gubernur DKI itu akan masuk perjara.

"Kalau itu dilakukan maka dia masuk penjara karena dia melanggar aturan di BUMN, jadi jawabnya jangan coba-coba lakukan itu," ujar Said Didu memberikan peringatan.

Pada kesempatan yang sama, Said Didu memberikan apresiasinya pada Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN telah melakukan seleksi petinggi perusahaan secara terbuka.

"Nah saya kepada Kementerian BUMN saya angkat jempol terdapat perubahan drastis pada proses pemilihan Komisaris dan Direksi BUMN karena dilakukan secara terbuka sebelum yang bersangkutan diangkat," tuturnya.

• Ahok Jadi Komut Pertamina, Arya Sinulingga Ungkap Komisaris Digaji Besar tapi Bantah hingga Miliaran

Sehingga, publik ikut memberikan tes pada petinggi-petinggi BUMN yang akan diangkat.

"Sehingga terjadi diskursus publik sehingga terjadilah fit and proper test oleh publik."

"Dengan duduknya Ahok di Pertamina, seluruh publik mengawasi karena semua uneg-uneg terhadap Ahok sudah dikeluarkan baik yang pro maupun kontra," katanya.

Said Didu berharap, Kementerian BUMM berlaku demikian pada perekrutan selanjutnya

Inilah menurut saya dilanjutkan sedemikian rupa sehingga cara ini sangat bagus untuk memilih orang-orang ke BUMN

Lihat videonya mulai menit ke-15:46:

Sementara itu, Ferdinand Hutahaen yang turut menjadi narasumber mengaku pesimis Ahok ditempatkan di jajaran komisaris.

Hal itu diungkapkan Ferdinand Hutahaen saat menjadi narasumber pada acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne pada Minggu (24/11/2019).

• Ahok Jadi Komut Pertamina, Arya Sinulingga Ungkap Komisaris Digaji Besar tapi Bantah hingga Miliaran

Ferdinand merasa kebijakan Kementerian BUMN mengangkat Ahok cukup tanggung.

"Saya agak pesimis melihat ini saya bilang kenapa kebijakan Kementerian BUMN serba tanggung," ujar Ferdinand dikutip TribunWow.com dari Talk Show tvOne.

Pasalnya, sebelumnya Ahok digadang-gadang menjadi pendobrak.

Sedangkan, pendobrak lebih pas jika dilakukan oleh seorang direksi.

Seorang komisaris hanya bertugas sebagai pengawas.

"Karena kalau narasinya pendobrak saya minta tadinya kalau Pak Ahok ini tempatkan saja tu di Dirut," katanya.

Opsi lain, Ahok dinilai seharusnya mengisi BUMN yang dianggap sudah bermasalah seperti BPJS.

Pasalnya, Ahok memiliki kemampuan untuk itu.

"atau tempatkan di BUMN lain untuk diselesaikan yang sedang bermasalah."

"Contohnya BPJS Kesehatan, Beliau punya karakter, Beliau punya kemampuan," katanya.

Lantas, Ferdinand memberikan contoh keberhasilan Ahok dalam memerintah Jakarta.

"Kita lihat waktu Beliau jadi Gubernur mampu membangun Jakarta simpang susun Semanggi tanpa APBD."

"Barangkali BPJS bisa beliau selesaikan tanpa APBN, tidak ada defisit lagi," ucap Ferdinand.

Sehingga dia lebih mengkritisi soal penempatan Ahok.

"Nah hal-hal seperti ini mungkin yang perlu dilihat di mana Ahok ini pas ditempatkan di Pertamina ya saya agak pesimis meskipun punya harapan sedikit-sedikit," lanjutnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)