TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari buka suara soal peluang politik Basuki Thajaja Purnama alias Ahok seusai menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menurut M Qodari, jabatan sebagai petinggi di Pertamina merupakan suatu titik balik bagi Ahok seusai kasus penistaan agama yang pernah menjeratnya. 

Melalui tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (25/11/2019), M Qodari mulanya menyinggung soal keberadaan Ahok dalam PDI Perjuangan.

"Ahok sendiri memang menjadi anggota partai PDI Perjuangan, tapi kalau kita bicara momentum strategis dekat waktu dekat ini hampir tidak ada ya," terang M Qodari.

• Ini Tugas-tugas Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, Mengawasi hingga Memberikan Saran

• Djarot Saiful Hidayat Heran BTP Disuruh Mundur dari PDIP: Kenapa Hanya Diberlakukan pada Ahok?

Lantas, ia juga menyinggung soal Pilkada serentak yang digelar 2020 mendatang.

"Mungkin peristiwa politik yang terdekat yang ada adalah pilkada tahun 2020," ucap Qodari.

Terkait hal itu, Qodari menyebut belum menemukan tanda-tanda Ahok akan maju di Pilkada 2020.

"Tapi saya belum melihat tanda-tanda bahwa Ahok akan maju di salah satu katakanlah provinsi yang akan pilkada tahun depan," ucap Qodari.

"Jadi sebetulnya menjadi komisaris di Pertamina ini merupakan barangkali blessing disguise untuk seorang Ahok ya," sambungnya.

Menurutnya, tak ada keterkaitan antara penunjukan Ahok di Pertamina dengan Pilkada 2020 mendatang.

"Artinya kalau bicara momentum politik memang tidak tersedia momentum politik besar," terang Qodari.

Lantas, ia menyinggung Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade yang kala itu juga hadir dalam acara tersebut.

"Kalau mau jadi anggota dewan seperti Bung Andre masih 5 tahun lagi, artinya (Ahok) harus bersabar 5 tahun," terangnya.

Terkait hal itu, Qodari menyinggung soal pengalaman Ahok menjad kepala daerah.

"Tapi kemudian kalau mau jadi kepala daerah ya mau jadi bupati dia (Ahok) udah pernah, kalau mau jadi gubernur rasa-rasanya gubernur yang ada sekarang tidak ada yang sangat strategis ya," terang Qodari.

"Dan mungkin dia sendiri merasa bahwa 'Saya tidak punya hubungan dengan daerah-daerah tersebut'," sambungnya.

• Condro Kirono Diberi Mandat Bantu Ahok Bersih-bersih Pertamina, Arya Sinulingga Singgung Kemampuan

• Politikus Nasdem Kurtubi Beri Ahok 1 Solusi untuk Benahi Pertamina: Penyebab Industri Migas Anjlok

Lagi-lagi, Qodari menggoda Andre Rosiade yang disebutnya memiliki peluang maju di Pilkada 2020.

"Lain misalnya kalau Bung Andre, Bung Andre kan orang Padang, terpilih sebagai anggota DPR dari Sumatera Barat dan tahun depan ada pilkada Sumatera Barat," terangnya.

"Jadi sebetulnya kalau ditanya siapa yang lebih berpeluang maju kepala daerah yaitu Andre ketimbang Ahok," lanjut Qodari tertawa.

Lebih lanjut, Qodari menanggapi tentang karier politik Ahok.

Ia mengaku cukup pesimis terhadap peluang karier politik Ahok seusai keluar dari penjara.

"Iya dan tidak ya, sebetulnya untuk bicara peluang politik ke depan saya termasuk orang yang sangat pesimis," ujar Qodari.

"Karena peristiwa tahun 2017 menurut saya menjadi catatan hitam buat Ahok ya karena dia telah membuka kotak pandora yang namanya isu SARA."

Lantas, Qodari mengungkap kelemahan yang dimiliki Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tapi menurut saya memang Ahok sekali lagi punya kelemahan yaitu di dalam komunikasi politik," terang Qodari.

Simak video berikut ini menit 2.37:

Tanggapan PDIP

Dibetitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan soal status Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Hasto mengatakan status Ahok sebagai kader dari PDIP tidak akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan Ahok dalam pekerjaannya di Pertamina.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (22/11/2019), mulanya Hasto menjelaskan bahwa kader partai politik tidak memiliki kewajiban untuk mundur dari parpol setelah masuk ke BUMN.

• Politikus Nasdem Kurtubi Bongkar Kerugian Pertamina yang akan Jadi PR Ahok: Ini Cerita Sedih

• Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan Dikabarkan Susul Ahok Masuk BUMN, Begini Jawaban Arya Sinulingga

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris berdasarkan ketentuan UU BUMN maka Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri," ujar Hasto saat ditemui di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Hasto menegaskan PDIP sebagai partai tidak mencampur kepentingan antara partai dan negara.

"Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara bukan kepentingan orang per orang," kata Hasto.

Ahok mendapat banyak desakan untuk mundur dari PDIP, karena ditakutkan kebijakan dan langkah yang diambil setelah menjadi petinggi BUMN akan dipengaruhi oleh kepentingan partai.

Hasto kemudian membantah tudingan-tudingan tersebut.

Sebagai Sekjen PDIP, Hasto menegaskan tidak akan ada intervensi dari PDIP setelah Ahok menjadi Komisaris Utama BUMN.

"BUMN ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara karena itu tidak boleh ada intervensi kepentingan politik praktis dalam pengelolaan BUMN," tutur dia.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Maulana)