TRIBUNWOW.COM - Penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi petinggi BUMN menuai banyak kritik.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menjadi salah satu tokoh yang turut mengkritik ditunjuknya Ahok menajdi petinggi BUMN.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (21/11/2019), mulanya Marwan menyindir Ahok yang digadang-gadang akan membersihkan BUMN dari korupsi.

• Tanggapi Ahok Masuk BUMN, Fahri Hamzah Ungkit Pilpres 2019 hingga Singgung Posisi Prabowo di Kabinet

Ia mengatakan Ahok tak akan mampu memberishkan BUMN

Marwan mengibaratkan Ahok seperti sapu penuh kotoran yang ingin digunakan sebagai alat pembersih.

“Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi, kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," ujar Marwan di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Marwan mengatakan hal tersebut atas dasar kasus-kasus yang pernah menyangkut nama Ahok selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Terutama kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

“Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," kata Marwan.

Marwan menyarankan agar orang-orang yang mendukung Ahok untuk memikirkan masa lalu dan jejak rekam Ahok.

Ia juga menambahkan bahwa sikap Ahok yang dianggapnya terlalu keras dalam memimpin adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

“Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka, karena ada tanggung jawab sosial. Sikap mendukung Ahok (secara) membabi buta itu salah,” ucap dia.

• Meski Ada Penolakan, Ahok Nyatakan Siap Pimpin Pertamina: Kalau Ditunjuk Harus Siap Dong

Said Didu Harap Ahok Dapat Tiru Karakter Ignasius Jonan

Rekruitmen mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi bos BUMN menuai banyak kontroversi, satu di antaranya adalah karena karakter keras yang dimiliki oleh Ahok.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, merupakan satu orang yang kontra terhadap wacana pemerintah menjadikan Ahok bos BUMN.