TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.

Secara gamblang, Marwan Batubara mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap penunjukan Ahok di BUMN.

Dilansir TribunWow.com, bahkan, Marwan Batubara juga menyebut Ahok sama sekali tak pantas menduduki posisi di BUMN.

• Arya Sinulingga Beberkan Kemungkinan Sandiaga Uno Susul Ahok untuk Berada di Lingkaran BUMN

• Bantah Tuduhan Marwan Batubara ke Ahok, Arya Sinulingga: Semuanya Asumsi Saja

Melalui tayangan YouTube tvOneNews, Kamis (21/11/2019), Marwan mengungkapkan bahwa untuk memimpimn perusahaan kecil milik BUMN pun Ahok tak pantas.

Apalagi untuk memimpin perusahaan besar seperti Pertamina.

"Untuk mimpin BUMN seperti DAMRI saja itu kecil itu, itu sudah tidak layak, apalagi mau mimpin Pertamina yang punya persyaratan yang sangat banyak," jelas Marwan.

"Kualifikasi yang dibutuhkan sudah tercantum di Undang-Udang BUMN tadi," sambungnya.

Marwan lantas menyoroti tentang serangkaian tes yang biasanya dijalani oleh calon pimpinan BUMN.

"Juga saya kira tata cara untuk mengangkat itu kan ada dalam undang-undang itu melalui fit and proper test, enggak usah dilempar dulu ini akan jadi ini misalnya oleh presiden atau oleh menteri," ucap Marwan.

Lantas, ia mengungkapkan dugaan adanya keinginan Presien Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Ahok petinggi BUMN.

"Saya khawatir presiden yang punya keinginan atau Ahok yang neken-neken presiden," jelasnya.

Menurutnya, wacana penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN itu harus segera dihentikan.

"Saya kira ini harus dihentikan lah, sudah, kita harus fokus bahwa kita punya masalah energi, ketahanan energi kita semakin menurun," terang Marwan.

"Ada masalah ekonomi, lalu kita dialihkan untuk bicara soal Ahok yang memang bermasalah."

Lebih lanjut, Marwan menyebut Ahok tak patut dijadikan petinggi BUMN.

"Yang saya bilang, sudah berulang-ulang saya sampaikan, Ahok ini bukannya pantes untuk dipromosi menjadi pimpinan BUMN," ucapnya.

Menyinggung soal kasus yang membelit Ahok, Marwan menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih pantas ditangkap pihak kepolisian.

"Tapi lebih pantes ditangkap untuk diadili, karena alat-alat bukti untuk mengadili Ahok ini sudah cukup," terangnya.

"Hanya karena penyelidikan proses di KPK yang sesat lah, makanya dia sekarang dianggap orang baik."

Marwan pun juga menyatakan Ahok tak memiliki kualifikasi yang cukup untuk memimpin BUMN.

"Padahal dia itu orang yang bermasalah yang tidak qualified dan punya masalah-masalah hukum," terangnya.

Lantas, Marwan mengimbau pada para pendukung Ahok untuk lebih terbuka dalam melihat masalah yang membelit sang mantan gubernur.

• Erick Thohir Butuh Pendobrak, Rizal Ramli: Kalau Syok Terapi Saja yang Ada Hanya Drama seperti Ahok

"Ini harusnya rakyat supaya paham, dan untuk para pendukung Ahok saya ingatkan, Anda harus membuka hati, jangan cuma menerima ini jagoannya harus jadi padahal enggak tahu ini orang bermasalah," terang Marwan.

Terkait kasus yang membelit Ahok, Marwan mengakui dirinya telah beberapa kali melapor pada KPK.

Namun, hingga kini laporannya tersebut tak ditindaklanjuti.

"Coba buka hati , dan saya sudah sampaikan berkali-kali juga saya menulis buku di 2017 dan sudah melaporkan kasus Ahok itu minimal ada 8 ke KPK, tanggal 17 juli 2017 tapi oleh KPK tidak pernah diperhatikan," ucap Marwan.

Simak video berikut ini menit 2.15:

Ahok Disebut Pantas Masuk BUMN

Berbeda dengan Marwan Batubara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut Ahok layak masuk di BUMN.

Arief Poyuono mengungkapkan, status Ahok sebagai mantan narapidana tak layak dijadikan alasan penolakan.

Menurutnya, Ahok memiliki kemampuan untuk mengubah perusahaan BUMN yang kini bermasalah.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'DUA SISI' yang diunggah channel YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).

Arief Poyuono menyinggung soal penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap wacana penunjukan Ahok di BUMN.

Disebutnya, menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina bukan lah hal yang sulit dan banyak orang yang bisa menduduki jabatan itu.

• Di Depan Arya Sinulingga, Mardani Ali Kritik dan Sebut Erick Thohir Masih Muda: Jangan Dramatisasi

"Ya salah satunya bukannya ketakutan ada kepentingan-kepentingan yang dihilangkan ya, tadi yang saya katakan, menjadi Dirut di pertamina itu gampang, monyet aja bisa," ucap Arief Poyuono.

"Bukan, ini kata-kata Gus Dur," sambungnya.

Lantas, Arief Poyuono menyebut Ahok lebih pantas menduduki posisi di BUMN yang lebih banyak tantangan.

"Kalau mau menguji seorang Ahok, kinerjanya Ahok, pendobrak, saya lebih prefer Ahok harus ada di BUMN-BUMN yang produknya ada lawannya," jelas Arief Poyuono.

"Misalnya di Krakatau Steel, Garuda, PELNI, kalau dia bisa ubah, saya angkat 10 jempol."

Menurutnya, PLN atau Pertamina tak memberikan tantangan yang terlalu kecil bagi Ahok.

"Tapi kalau cuma PLN sama Pertamina, Ahok memang dibutuhkan di situ kan, tapi kita harus kasih tantangan yang lebih besar lagi kepada Ahok," ungkapnya.

Lantas, Arief Poyuono menyinggung soal pro dan kontra terhadap status Ahok yang merupakan mantan narapidana.

Ia pun mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Enggak masalah dong, jangan disalahkan terus, narapidana kan sudah dihukum, udah ada konsekuensinya dia dihukum," ucap Arief Poyuono.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/)