TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum lama ini menjadi pusat perhatian seluruh warga Indonesia khususnya Jakarta karena ditemukan janggalan anggar pada website APBD Jakarta.

Di tengah polemik anggaran yang mempermasalahkan keterbukaan data perencanaan anggaran APBD DKI 2020, Anies Baswedan menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

Dikutip TribunWow.com dari unggahan akun Instagram @aniesbaswedan, Kamis (21/11/2019), Anies Baswedan mengunggah sebuah postingan yang berisi dirinya menerima sebuah penghargaan.

• Reaksi PKS saat Anies Baswedan Dikritik soal Penggusuran: Ini Politisasi untuk Menyudutkan Gubernur

Berdasarkan keterangan caption unggahan tersebut, penghargaan tersebut adalah Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Pada foto-foto yang diunggah Anies Baswedan, nampak dirinya bersalaman dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sembari memegang piagam penghargaan.

Nampak juga Menteri Komunikasi dan Informasi Johny G. Plate hadir dalam acara tersebut.

Anies Baswedan mengucapkan rasa syukurnya menerima penghargaan tersebut.

Menurut Anies Baswedan penghargaan tersebut adalah bukti bahwa pemerintah Jakarta melakukan transparansi dan keterbukaan data.

Anies Baswedan mengatakan akan selalu berkomitmen dalam transparansi data.

Ini adalah penghargaan kedua yang diterima Jakarta, setelah pada tahun sebelumnya juga menerima penghargaan tersebut.

Anies Baswedan juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta.⁣

Berikut adalah isi lengkap dari caption yang ditulis oleh Anies Baswedan dalam unggahannya.

"Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta baru saja menerima kembali Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang berdasarkan penilaian oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
⁣
Ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus mendukung dan melaksanakan praktik open governance.

Yang di dalamnya ada komponen transparansi, keterbukaan.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ⁣
⁣
Tapi yang lebih penting adalah bahwa komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam hal keterbukaan informasi ini telah melampaui apa yang telah diarahkan oleh Undang-undang KIP itu sendiri.

Kita memberikan akses informasi kepada publik terhadap berbagai aspek kegiatan, dari perencanaan hingga hasil kinerja Pemprov DKI Jakarta. ⁣
⁣
Jadi kami merasa bersyukur sekali bahwa kategori yang kita dapat adalah ketegori yang tertinggi sebagai Badan Publik yang Informatif, dua tahun berturut-turut.
Apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta.⁣
⁣
Berkat mereka semua inovasi, semua karya, semua kolaborasi, yang dilakukan Pemprov DKI selama ini bisa diketahui publik dan kami bisa mengajak publik lebih banyak lagi untuk terlibat di dalam pembangunan di Jakarta. ⁣
⁣
Kami bersyukur dan akan terus tingkatkan di masa yang akan datang."

• PKS Sebut Banyak Musuh Anies Baswedan Manfaatkan Momen Penggusuran untuk Serang sang Gubernur

William Aditya Sarana Minta Anies Baswedan untuk Transparan

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam memperjuangkan transparansi perencanaan anggaran.

Politisi asal PSI tersebut mengatakan dirinya bersama PSI sudah melakukan upaya melalui jalur resmi sebelum melalui sosial media, namun semua usaha lewat jalur resmi yang dilakukan PSI tak buahkan hasil.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), mulanya William menjelaskan PSI tidak serta merta langsung melakukan protes lewat media sosial.

• Tunjuk Bambang Widjojanto Jadi Anggota TGUPP, Anies Baswedan Digugat OC Kaligis

Belum lama ini publik sempat dihebohkan oleh unggahan politisi PSI soal anggaran lem Aibon yang mencapai angka Rp 82 miliar.

"PSI ini juga tidak hanya berkoar-koar di media sosial," jelas William.

William kemudian menjelaskan upaya yang dilakukannya dan rekan-rekannya sebelum bersuara di media sosial.

Sebelum mengunggah kejanggalan anggaran di media sosial, sebelumnya William telah terlebih dahulu membahas hal tersebut di rapat-rapat DPRD.

"Tetapi PSI ini sudah menyampaikan hal serupa di rapat-rapat DPRD baik di rapat Banggar, dan di rapat-rapat komisi," paparnya.

William kemudian menjelaskan langkah yang telah ditempuh oleh dirinya dalam memperjuangkan transparansi anggaran.

"Jadi saya misalnya, saya anggota badan anggaran, saya sudah meminta kepada Sekda, Kepala Sekda dengan jajarannya untuk segera mempublikasi APBD dokumen perncanaan ke website," terang William.

Usaha yang telah ditempuhnya berdasarkan keterangan William tidak membuahkan hasil dan tidak dihiraukan oleh pihak terkait.

"Tetapi tidak digubris sampai sekarang," tambahnya.

Tidak hanya dirinya, William mengatakan rekan-rekannya yang berasal dari PSI juga telah menyampaikan hal serupa di komisi-komisinya masing-masing

"Dan teman-teman komisi dari PSI juga sudah menyampaikan hal itu di komisi-komisi," kata William.

Ia kemudian mencontohkan salah satu rekannya yang juga Anggota DPRD dari Fraksi PSI telah mengkritisi kebiajkan tentang Formula E.

"Ara salah satu Anggota DPRD PSI juga sudah menyampaikan kritisi terkait Formula E di komisi E," jelasnya.

William mengatakan sebagai Anggota DPRD dirinya dan rekan-rekannya dari PSI sudah melakukan fungsi mereka sebagai Anggota DPRD.

"Jadi kami sudah melaksanakan fungsi jabatan kami sebagai Anggota DPRD," katanya.

• Bahas Anies Baswedan di ILC, Pengamat Politik Peringati William, Sebut PSI Bisa Dituduh Punya Capres

Sebagai salah satu upaya melalui jalur resmi, William kemudian menjelaskan dirinya sudah mengirim surat kepada BAPPEDA sebanyak 4 kali.

"Kami sudah bersurat kepada BAPPEDA empat kali," kata William.

"Mulai dari Jakarta tanggal 9 Agustus, lalu tanggal 30 September, lalu tanggal 24 Oktober dan terakhir ini tanggal 4 November. Ini untuk PLT Kepala Bappeda yang baru," jelas William.

Setelah menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan PSI tersebut, William kemudian menegaskan PSI tidak mencari panggung ketika bersuara di sosial media.

"Jadi kami PSI ini tidak mencari panggung, tidak mencari sensasi," kata William.

William kemudian mengatakan permohonan resmi yang telah dilakukannya untuk meminta adanya transparansi perencanaan APBD melalui diunggah ke website tidak dipenuhi.

"Kami sudah berusrat secara resmi kepada BAPPEDA, tapi tidak dipenuhi juga permohonan kami agar dokumen perencaan apbd 2020 tersebut di upload di wesbite," jelas William.

Video dapat dilihat mulai menit 4.37

⁣(TribunWow.com/Anung Malik)