TRIBUNWOW.COM - Bebasnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dari kasus RS Sumber Waras menjadi perhatian Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara terkait wacana Ahok menjadi petinggi BUMN.

Marwan mengatakan catatan hukum Ahok yang penuh masalah adalah penyebab utama Ahok tidak pantas untuk menjabat di BUMN.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube tvOneNews, Kamis (21/11/2019), Marwan juga turut menyalahkan lembaga hukum KPK yang bermasalah dalam mengurus kasus RS Sumber Waras.

• Rizal Ramli Sebut akan Ada Demo Tolak Ahok hingga Ceritakan Prestasinya Sendiri saat Era Gus Dur

Mulanya ia membahas soal proses hukum Ahok di KPK.

Marwan menduga KPK ada maksud untuk melindungi Ahok dari masalah hukum.

"Kalau yang mengadili itu seperti KPK adalah lembaga yang ingin melindungi Ahok, maka alasan keputusan pengadilan itu bisa saja dibuat, oh dia (Ahok) tidak ada kasus," kata Marwan.

Marwan mengatakan alasan Ahok bebas dari masalah tidak bisa diterima.

Ia tidak terima dengan alasan yang dikeluarkan oleh KPK untuk Ahok dalam kasus RS Sumber Waras.

"Tapi alasan menyatakan dia (Ahok) tidak bersalah itu sangat absurd (tidak masuk akal),"

"Bagaimana keputusan yang namanya lembaga tinggi sperti KPK itu, mendasarkannya kepada Ahok tidak punya niat jahat," jelas Marwan.

"Dia (Ahok) tidak punya niat jahat melakukan itu semua," tambahnya.

Marwan kemudian menjelaksan tentang bukti-bukti yang sudah ada dalam laporan BPK.

Ia mengatakan sudah terbukti ada kerugian yang diterima oleh negara.

"Sementara dalam laporan BPK, itu sudah nyata-nyata ada kerugian negara, ada pelanggaran hukum, dan peraturan-peraturan," jelas Marwan.

Marwan mengatakan KPK tidak bisa dipercaya karena Ahok bisa bebas dengan alasan yang menurutnya tidak masuk akal.