TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi satu di antara petinggi BUMN.

Namun, Arief Poyuono menilai Ahok tidak pantas jika menjadi petinggi perusahaan di bidang energi.

Dilansir TribunWow.com melalui channel Kompas TV pada Senin (18/11/2019), Arief Poyuono merasa bingung mengapa Ahok disebut-sebut akan memimpin PLN atau Pertamina.

• Soal Ahok ke BUMN, Peneliti Politik Adi Prayitno: Kita Tak Penah Lihat Ahok Punya Warna Profesional

"Saya agak heran kenapa Ahok harus di sektor energi, kenapa PLN dan Pertamina?," ujar Arief Poyuono.

Sehingga, Arief menantang Mantan Gubernu DKI Jakarta itu memimpin perusahaan yang bergerak di bidang baja, Krakatau Steel.

"Justru sementara kalau menurut saya, saya tantang Ahok itu untuk jadi Dirut di PT Krakatau Steel," ucap dia.

Menurut Arief Poyuono, Krakatau Steel merupakan perusahaan yang kini membutuhkan perhatian khusus.

Pasalnya, perusahaan itu di ambang kehacuran.

"Gini loh Krakatau Steel itu sudah hampir punah, kerugiannya utangnya 40 triliun dan asetnya tinggal 21 triliun," kata Arief.

Ahok dinilai bisa membangkitkan kembali Krakatau Steel.

"Dia bisa merubah asetnya menjadi 40 triliun, utangnya 21 triliun," lanjutnya.

Lantas, ia membuat kutipan yang mengibaratkan bahwa memimpin PLN atau Pertamina bukan sesuatu yang sulit.

"Nah kalau cuma di Pertamina atau PLN, maaf-maaf saja kalau saya menquote kata-kata ala-ala presiden."

"Artinya untuk memimpin PLN dan Pertamina monyet aja bisa, itu penting loh ya karena memimpin PLN dan Pertamina itu enggak ada saingannya," ujar dia.

Pasalnya, produk yang dihasilkan oleh PLN dan Pertamina sudah tentu menghaslkan keuntungan lantaran sudah pasti dibutuhkan oleh masyarakat.

"Secara sisi produk minyak pasti laku, listrik monopoli," lanjut Arief.

• Waketum Gerindra Arief Poyuono Sebut Ahok Cocok di PLN: Jangan Sampai PLN Byar Pet Lagi

Lihat videonya mulai menit ke-10:30:

Sebelumnya, Arief Poyuono menegaskan dirinya memang mendukung Ahok menjadi petinggi BUMN.

"Saya mendukung," jelas Arief Poyuono Kamis (14/11/2019).

Arief Poyuono mengatakan dirinya telah memperhatikan kinerja Ahok di pemerintahan.

"Saya selama ini memperhatikan kerjanya Ahok," kata Arief Poyuono.

Berdasarkan pengamatan yang ia lakukan, Arief Poyuono percaya bahwa Ahok memiliki integritas tinggi.

"Ahok itu sebenarnya orang yang sangat punya integritas tinggi," tutur Arief Poyuono.

Arief Poyuono yakin Ahok cocok ditempatkan di BUMN yang mengatur hajat hidup orang banyak seperti PLN.

"Artinya memang Ahok ini cocok kalau ditempatkan di BUMN-BUMN seperti misalnya, PLN," kata Arief Poyuono.

Ia percaya Ahok mampu memberantas mafia-mafia yang ada di BUMN.

"Untuk membersihkan mafia rente di PLN," jelas Arief Poyuono.

"Ini penting karena PLN ini public service obligation (kewajiban pelayanan publik)," tambahnya.

Arief Poyuono tak ingin listrik di Indonesia tidak stabil.

Karena menurutnya ketidakstabilan listrik akan mengganggu masyarakat dan juga iklim investasi di Indonesia.

"Jangan sampai lagi PLN sering byar pet," ucap Arief Poyuono.

"Artinya kalau sudah byar pet, itu kan juga mengganggu masyarakat, juga mengganggu iklim investasi yang sedang digalakkan oleh Pak Joko Widodo kan," imbuhnya.

Arief Poyuono kembali menegaskan dirinya sangat setuju Ahok ditempatkan di PLN.

"Artinya saya sangat mendukung seorang Ahok bisa ditempatkan di PLN," katanya.

Video dapat dilihat menit 0.05

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman Ungkap Syarat jadi Pengurus BUMN

Dilansir TribunWow.com dari akun resmi Instagram @fadjroelrachman pada Minggu (17/11/2019), rupanya pembicaraan antara Fadjroel Rachman dan Erick Thohir itu terkait syarat menjadi pengurus BUMN.

Sambil mengunggah foto Ahok, Fadjroel Rachman menjelaskan bahwa Pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir.

Hal itu sudah tertuang dalam Perpres No.177/2014.

"1. Berdasarkan pembicaraan dengan MenBUMN Erick Tohir maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres No.177/2014," ungkap Fadjroel Rachman.

Kemudian sebagai pengurus BUMN, seseorang juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Seperti menjadi pengurus Partai Politik maupun Calon Legislatif dari berbagai tingkatan.

• Tanggapi Rizal Ramli yang Sebut Ahok Biang Keributan, Arya Sinulingga: Gaya-gaya Bang Rizal Saja

"2.Selain itu juga memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015

yaitu bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.

Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD, Tingkat I, dan DPRD Tingkat II," kata Fadjroel Rachman.

Terakhir, tak kalah pentingnya adalah petinggi di BUMN tidak boleh memiliki visi dan misinya sendiri.

Yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.

"3. Presiden - Wapres menekankan hanya ada visi-misi Presiden - Wapres, tidak ada visi-misi Menteri,

demikian pula di BUMN ~ FR," demikian tulis Fadjroel Rachman dalam keterangan foto Ahok.

• Politisi Gerindra Andre Rosiade Peringatkan Ahok yang akan Jadi Bos BUMN: Jangan Petantang-petenteng

(TribunWow.com/Mariah Gipty)