TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cocok untuk menjadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal ini, kata Djarot, dikarenakan Ahok merupakan tipe eksekutor.
"Kalau melihat karakternya dia seperti itu, kemudian integritas seperti itu dia adalah seorang pekerja, dia adalah seorang eksekutor, maka akan lebih tepat dia di jajaran direksi," ucap Djarot seperti yang dikutip TribunWow.com dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Jumat (15/11/2019).
• Djarot Syaiful Hidayat: Ahok Cocok Ditempatkan di BUMN yang Banyak Masalah
Menurut Djarot, akan lebih bagus jika Ahok menjadi direksi perusahaan BUMN, dibanding komisaris.
Hal ini dikarenakan Ahok lebih cocok dalam mengeksekusi pekerjaan.
"Sehingga secara langsung bisa menunjukan kinerjanya, bisa memperlihatkan inovasi kreativitas yang akan dia kerjakan di situ," tutur Djarot.
"Kalau komisaris kan lebih banyak masalah ke evaluasi, controlling, dan sebagainya," tutur Djarot.
Lihat video selengkapnya pada menit ke 3.39
Namun hal yang kontradiksi justru disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Dalam tayangan 'SAPA INDONESIA MALAM' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (15/11/2019), ia menyebut Ahok tidak pantas menjabat sebagai direksi perusahaan BUMN.
Mulanya, Said Didu menganggap pernyataan Politisi Partai Golkar Andre Rosiade yang meyakini Ahok akan menjabat sebagai Komisaris Utama PLN.
Namun, berdasarkan pengalamannya di BUMN, Said Didu menyebut untuk menjadi komisaris calon kandidat tak perlu melakukan tes.
"Apa yang dikatakan Pak Andre tadi kebetulan saya yang bikin itu 2005, jadi komisaris itu enggak ada fit and proper test, sampai sekarang belum ada, siapa saja bisa ditaruh situ," terang Said Didu.
"Yang fit and proper test itu direksi, dan saya masih punya keyakinan, karena yang melakukan fit and proper test direksi itu pihak ketiga," sambungnya.
Lantas, Said Didu mengaku tak terlalu yakin Ahok akan lolos dalam tes di perusahaan BUMN tersebut.
"Saya belum yakin kalau Ahok ikut tes bisa lulus untuk di direksi," jelas Said Didu.
"Di direksi (perusahaan BUMN ) mana saja."
• Soal Penunjukan Pimpinan BUMN, Analis Politik LIPI: Kita Tahu PDIP Berusaha Melindungi Pak Ahok
Menanggapi pernyataan Said Didu, Andre Rosiade lantas memberikan penjelasan terkait fit and proper test bagi calon direksi BUMN.
"Maksudnya Pak Said ada fit and proper test itu dilakukan oleh pihak ketiga, ada pihak ketika yang melakukan assasement," ucap Andre Rosiade.
"Nanti setelah yang lolos itu baru dikirim ke menteri."
Lantas, Presenter Aiman Wicaksono kembali menanyakan maksud pernyataan Said Didu yang meyakini Ahok tak akan lolos dalam fit and proper test calon direksi BUMN.
"Saya agak paham karena itu susah sekali diintervensi, saya menyeleksi itu hampir 10 ribu orang dan saya paham betul karakter yang seperti itu," jawab Said Didu.
Tak memahami maksud Said Didu, Aiman kembali menanyakan maksud pernyataan Said Didu tersebut.
"Karakter apa yang kemudian menggagalkan Ahok untuk menjadi direksi BUMN?," tanya Aiman.
Menurut Said Didu, gaya kepemipinan adalah hal yang menjadi hal penting dalam seleksi calon direksi BUMN.
"Bobot tertinggi di situ kalau sudah di direksi adalah gaya kepemimpinan," jelas Said Didu.
"Saya enggak tahu cocok di mana gaya kepemimpinan Ahok."
• Soal Penujukan Ahok di BUMN, Said Didu Ungkap Ketidakcocokan Posisi: Dia Tak Setuju, Anda yang Salah
Terkait dengan penunjukkan Ahok, juga mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan.
Mayoritas dari mereka masih meragukan gaya kepemimpinan Ahok yang dikenal keras.
Sehingga Ahok diminta untuk merubah sikapnya menjadi lebih tenang dan empati.
Hal ini pula yang disampaikan oleh Politisi Gerindra, Andre Rosiade.
Andre menilai jika Ahok benar-benar memimpin perusahaan BUMN, maka Ahok harus mengubah cara kepemimpinannya.
“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan," ujar Andre seperti yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).
" Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita."
Anggota Komisi VI DPR RI ini juga berharap dengan masuknya Ahok di tubuh BUMN dapat mendatangkan perubahan, bukan kegaduhan.
“Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” kata Andre.
Tak hanya Andre yang menginginkan perubahan sikap Ahok dalam memimpin, tetapi juga anggota Komisi VI lainnya, Achmad Baidowi.
Ia memberi masukan pada Ahok untuk mengubah gaya berkomunikasinya dengan anak buah nanti.
“Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi dalam meminpin lembaga,” kata Badowi.
Sementara itu, menurut Analis Politik dari LIPI, Siti Zuhro, pemilihan mantan Bupati Belitung Timur itu dapat menuai polemik.
Dilansir dari akun YouTube KOMPASTV, Sabtu (16/11/2019), ia mengatakan penunjukan Ahok dinilai bermasalah.
"Secara tidak langsung Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) melakukan tasting the water ya, ketika disebutkan namanya Pak Ahok, langsung ada reaksi yang luar biasa baik dari media menstream maupun media online maupun sosial media ya," ujar Siti.
Siti menilai, sosok Ahok masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.
Ia juga menyebut, pihaknya pernah mewanti-wanti Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan kabinet untuk tidak memilih sosok yang dianggap dapat menjadi keributan di masyarakat.