TRIBUNWOW.COM - Saat melakukan pembahasan Polemik APBD DKI Jakarta 2020, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) WIlliam Aditya Sarana mengatakan dirinya menemukan perbedaan antara pengeluaran dan pendapatan di APBD DKI 2020.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PSI, William mengatakan total defisit APBD DKI 2020 bisa mencapai angka Rp 10,7 triliun.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), William mengatakan dirinya menemukan kecerobohan dalam pengelolaan anggaran di tingkat eksekutif.

"Kami juga ingin mengatakan di sini, bahwa ada keserampangan dalam pengelolaan anggaran di eksekutif," jelas William.

Ia kemudian menjelaskan adanya perbedaan pendapatan APBD saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dan sebelum pembahasan.

Berdasarkan temuannya, pendapatan APBD turun dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

"Karena pada bulan Juli eksekutif memberikan APBD sebesar Rp 95,9 triliun, lalu saat rapat pembahasan di Banggar tiba-tiba turun jadi Rp 89,4 triliun," jelas William.

Data penurunan pendapatan tersebut, menurut William juga baru diberikan pada hari pembahasan.

"Dan ini baru diberikan pada hari H," tambahnya.

Permasalahan yang ditemukan oleh PSI adalah ketika pendapatannya turun sebesar Rp 89,4 triliun, pembelanjaannya masih di angka Rp 94,3 triliun.

"Dan masalahnya adalah kami dari internal PSI menemukan pendapatannya turun Rp 89,4 triliun," kata William.

"Tetapi dalam postur pembelanjaannya masih Rp 94,3 triliun," tambahnya.

Politisi PSI tersebut mengibaratkan APBD DKI 2020 seperti pepatah lebih besar pasak dari pada tiang.

"Jadi lebih besar pasak daripada tiang," terang William.

• Di ILC, Budayawan Babe Ridwan Saidi Singgung PSI Terus Terang Jika Tak Mau Anies Maju Pilpres 2024

William mengatakan jika pendapatannya direvisi, maka sudah semestinya pembelanjaan APBD juga dikurangi, mengikuti turunnya pendapatan.

"Harusnya pembelanjaannya turut direvisi juga," tambah dia.

Kemudian William memaparkan perhitungan yang telah dilakukan oleh PSI.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PSI, ditemukan adanya kejanggalan berupa perbedaan jumlah pembelanjaan dan pendapatan pajak.

Pertama William kembali menjelaskan, pembelanjaan APBD DKI 2020 belum diubah menyesuaikan pendapatannya yang sudah diturunkan.

"Tapi berdasarkan reakpitulasi yang dilakukan oleh PSI selama pembahasan komisi ternyata masih ada pembelanjaan sebesar Rp 94,3 triliun," kata William.

Kemudian William membahas soal perbedaan pendapatan pajak.

"Berdasarkan penghitungan PSI target pajak di APBD 2020 ini sekitar Rp 49,5 triliun," terangnya.

Perhitungan tersebut dinilai PSI tidak tepat karena ketika internal PSI menghitung pendapatan pajak, kenyataannya hanya mungkin mencapai Rp 43,7 triliun.

"Tetapi berdasarkan hitungan internal dari Fraksi PSI harusnya realisasi pajak itu mungkin hanya sekitar Rp 43,7 triliun saja," tambah William.

• PSI Berikan Anies Baswedan Solusi Selesaikan Polemik APBD: Sangat Sederhana Permintaan dari PSI Itu

Perhitungan APBD DKI 2020 yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan perhitugnan yang dilakukan oleh PSI.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ketika William menggunakan data dari PSI, dirinya menemukan defisit anggaran sebesar Rp 10,7 triliun.

"Jadi kalau kita pakai versi yang dihitung oleh PSI. Ini bisa jadi APBD 2020 ini terancam defisit anggaran sebesar Rp 10,7 triliun," jelasnya.

William kemudian memaparkan barang apa saja yang bisa dibeli dengan uang sebesar Rp 10,7 triliun.

"Rp 10,7 triliun ini kalau dibelanjakan, bisa dapat 4280 Bus Scania lalu kita dapat misalnya 6.900 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), 1 RW bisa dapat 2 RPTRA," papar William.

Video dapat dilihat menit 6.30

Anies Baswedan Sebut Angka Tak Masuk Akal Hanya di Rencana

Anies menjelaskan, anggaran yang tidak masuk akal itu bukan merupakan sebuah anggaran, melainkan hanya sebuah rencana yang nanti akan berubah.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube realita tv, Sabtu (2/11/2019), mulanya Anies memaparkan proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta.

"Jadi di Jakarta ini, ketika menyusun anggaran, itu ada prosesnya, proses penentuan," terang Anies.

Ia kemudian mengatakan, ada penjelasan kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perincian kegiatan tersebut.

"Jadi ada kegiatannya, lalu setelah kegiatan dibuatkan perinciannya," Jelas Anies.

Anies kemudian mengiyakan anggaran lem Aica Aibon itu memang tidak masuk akal.

"Tidak masuk akal belanja Aica Aibon Rp 82 miliar, itu tidak masuk akal," kata dia.

Selanjutnya ia menambahkan, pembelian tersebut memang tidak akan terjadi.

"Dan memang tidak akan terjadi," jelasnya.

Ia mengatakan hal tersebut memang bukan anggaran namun hanya ada di dalam rencana.

Itu bukan anggaran, itu ada di dalam rencana," kata dia.

Anies mengatakan setelah melihat kegiatan dan detail rencananya, barulah detail rencana tersebut dimasukkan dalam sistem komponen.

"Kemudian ketika kita melihat persoalan ini ada kegiatan, terus ada rencananya detailnya, nah detailnya itu dimasukkan dalam sistem komponen-komponen," jelas Anies.

Anies kemudian memberikan gambaran apa yang ada di rencana, dan setelah ada di anggaran itu berbeda.

"Jadi saya berikan contoh, yang pernah dimasukan rencana dan akhirnya seperti apa," kata dia.

• Enggan Ungkap Cacat Sistem Anggaran Era Ahok ke Publik, Anies Tegaskan Dirinya Tak Ingin Cekcok

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menjelaskan kasus angka tak masuk akal dalam rencana anggaran terjadi setiap tahun.

"Untuk menggambarkan bahwa situasi kasus-kasus seperti ini itu terjadi setiap tahun," katanya.

Anies kemudian menjelaskan mengapa kejanggalan rencana anggaran ini menjadi viral di masa jabatannya.

Ia mengatakan hanya pada masanya menjabat, ada orang yang mengambil bahan mentahan untuk disebarkan.

"Bedanya tahun-tahun lalu dan sebelum-sebelumnya tidak ada yang mengambil bahan mentahan itu untuk screenshot dan disebarkan," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan apakah hal ini sudah terjadi sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies mengiyakan hal tersebut.

 Ia menekankan hal ini terjadi setiap tahun.

"Iya terjadi, terjadi setiap tahun," kata Anies.

"Hanya bedanya tidak ada yang memfoto lalu menyebarkan," sambung dia.

Anies kemudian memberikan contoh angka Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 yang disusun tahun 2016.

Dalam rencana anggaran tersebut juga terdapat kejanggalan anggaran.

"Lalu ada di sini, ini belanjanya unik penghapus papan tulis senilai Rp 53 miliar," jelasnya.

Data yang diperlihatkan oleh Anies ada pembelian penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar.

Anies kemudian memperlihatkan detail kejanggalan dari anggaran tersebut.

"Menurut RKPD ini, akan beli penghapus papan tulis setiap anak satu, tiap bulan satu selama 12 bulan," kata dia.

Ia kemudian menjelaskan hal tersebut dulu tidak geger karena tidak ada yang mengambil foto tentang kejanggalan itu dan menyebarkannya.

"Tapi karena pada waktu itu tidak ada yg men-screencapture jadi tidak rame, tidak geger," jelasnya.

Anies kemudian memperlihatkan data RKPD yang telah menjadi APBD, angka-angka janggal tersebut kembali menjadi Rp 0.

"Di akhir ketika sudah menjadi APBD angka belanja penghapus itu nol," terang Anies.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 6.40:

(TribunWow.com/Anung Malik)