TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR fraksi PSI, William Aditya Sarana hadir di acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (13/11/2019).

William Aditya Sarana hadir untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.

Namun, sebelum membahas masalah tersebut, William Aditya Sarana terlebih dahulu memprotes pemilihan judul tema ILC malam itu.

• Di ILC, Budayawan Babe Ridwan Saidi Singgung PSI Terus Terang Jika Tak Mau Anies Maju Pilpres 2024

"Terima kasih Bang Karni atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memaparkan apa yang sudah dipermasalahkan PSI selama sebulan ini."

"Pertama-tama saya ingin menanggapi terhadap judul ILC pada malam hari ini yaitu Anies tidak berhenti dirundung tuduhan," ungkap William.

William merasa judul tersebut menggambarkan bahwa Anies sebenarnya tidak bermasalah.

"Seakan-akan mengatakan bahwa masalahnya itu tidak terjadi di Pak Gubernur itu sendiri," lanjut William.

Menanggapi protes William, pembawa acara ILC, Karni Ilyas lantas menjawab bahwa anggapan politisi 23 tahun itu tidak benar.

"Saya kira tuduhan itu bukan berarti tidak terjadi, kalau orang dituduh di pengadilan itu bisa terbukti bisa tidak terbukti," kata Karni Ilyas.

Lantas, Karni Ilyas menyarankan jika memang Anies terbukti melakukan kesalahan harap segera dibawa ke pihak berwajib.

"Kalau ini sudah terbukti dibawa aja ke pengadilan, artinya dibawa ke Mabes, langsung ke Polri, atau KPK jadi tersangka di," ujar Karni Ilyas.

Sedangkan, William terlihat mengiyakan ucapan Karni Ilyas.

Kemudian, William melanjutkan pernyataannya.

• Ungkap Alasan Mengapa Surya Paloh Sebut Nama Anies saat Kongres, Pengamat Singgung Ganjar Pranowo

William menyayangkan sikap Anies yang dianggap tidak berniat untuk melakukan transparansi anggaran.

"Jadi yang saya sampaikan di sini adalah, menurut saya titik permasalahan itu di political will dari Pak Gubernur Anies Baswedan."

"Political will apa, political will untuk melakukan transparansi anggaran," ujar William.

Padahal menurut William, jika Anies sadar untuk segera mengunggah RAPBD DKI Jakarta ke website.

"Jadi menurut saya untuk menghentikan kegaduhan ini semua, untuk memberhentikan perdebatan ini semua satu-satunya cara adalah mengunggah dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 itu ke website Bang Karni," pungkasnya.

Lihat videonya sejak menit awal:

Lalu William mengatakan, dirinya  bersama PSI sudah melakukan upaya melalui jalur resmi sebelum melalui sosial media, namun semua usaha lewat jalur resmi yang dilakukan PSI tak buahkan hasil.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), mulanya William menjelaskan PSI tidak serta merta langsung melakukan protes lewat media sosial.

Belum lama ini publik sempat dihebohkan oleh unggahan politisi PSI soal anggaran lem Aibon yang mencapai angka Rp 82 miliar.

"PSI ini juga tidak hanya berkoar-koar di media sosial," jelas William.

William kemudian menjelaskan upaya yang dilakukannya dan rekan-rekannya sebelum bersuara di media sosial.

Sebelum mengunggah kejanggalan anggaran di media sosial, sebelumnya William telah terlebih dahulu membahas hal tersebut di rapat-rapat DPRD.

"Tetapi PSI ini sudah menyampaikan hal serupa di rapat-rapat DPRD baik di rapat Banggar, dan di rapat-rapat komisi," paparnya.

William kemudian menjelaskan langkah yang telah ditempuh oleh dirinya dalam memperjuangkan transparansi anggaran.

"Jadi saya misalnya, saya anggota badan anggaran, saya sudah meminta kepada Sekda, Kepala Sekda dengan jajarannya untuk segera mempublikasi APBD dokumen perncanaan ke website," terang William.

Usaha yang telah ditempuhnya berdasarkan keterangan William tidak membuahkan hasil dan tidak dihiraukan oleh pihak terkait.

"Tetapi tidak digubris sampai sekarang," tambahnya.

Tidak hanya dirinya, William mengatakan rekan-rekannya yang berasal dari PSI juga telah menyampaikan hal serupa di komisi-komisinya masing-masing

"Dan teman-teman komisi dari PSI juga sudah menyampaikan hal itu di komisi-komisi," kata William.

Ia kemudian mencontohkan salah satu rekannya yang juga Anggota DPRD dari Fraksi PSI telah mengkritisi kebiajkan tentang Formula E.

"Ara salah satu Anggota DPRD PSI juga sudah menyampaikan kritisi terkait Formula E di komisi E," jelasnya.

William mengatakan sebagai Anggota DPRD dirinya dan rekan-rekannya dari PSI sudah melakukan fungsi mereka sebagai Anggota DPRD.

"Jadi kami sudah melaksanakan fungsi jabatan kami sebagai Anggota DPRD," katanya.

• Bahas Anies Baswedan di ILC, Pengamat Politik Peringati William, Sebut PSI Bisa Dituduh Punya Capres

Sebagai salah satu upaya melalui jalur resmi, William kemudian menjelaskan dirinya sudah mengirim surat kepada BAPPEDA sebanyak 4 kali.

"Kami sudah bersurat kepada BAPPEDA empat kali," kata William.

"Mulai dari Jakarta tanggal 9 Agustus, lalu tanggal 30 September, lalu tanggal 24 Oktober dan terakhir ini tanggal 4 November. Ini untuk PLT Kepala Bappeda yang baru," jelas William.

Setelah menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan PSI tersebut, William kemudian menegaskan PSI tidak mencari panggung ketika bersuara di sosial media.

"Jadi kami PSI ini tidak mencari panggung, tidak mencari sensasi," kata William.

William kemudian mengatakan permohonan resmi yang telah dilakukannya untuk meminta adanya transparansi perencanaan APBD melalui diunggah ke website tidak dipenuhi.

"Kami sudah berusrat secara resmi kepada BAPPEDA, tapi tidak dipenuhi juga permohonan kami agar dokumen perencaan apbd 2020 tersebut di upload di wesbite," jelas William. (TribunWow.com/Mariah Gipty/Anung Malik)