TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menjawab pertanyaan publik tentang alasannya menyebarkan anggaran DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.

Diketahui, William membagikan screenshot kejanggalan APBD DKI Jakarta tersebut ke akun media sosial (medsos) Instagram-nya, @willsarana.

Melalui tayangan yang diunggah channel YouTube Q&A METRO TV, Senin (11/11/2019), William menjawab tuduhan soal 'cari sensasi' yang ditujukan padanya.

Sang presenter, Andini Effendi mulanya meminta alasan William membagikan anggaran DKI Jakarta itu di media sosial.

• Anggota DPRD DKI Masih Temui Banyak Kejanggalan Anggaran, Sindir Anies Baswedan Tidak Niat

• Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Temuan PDIP dan PSI Hal Biasa: Dulu Saya Temuin Rp 1,2 Triliun

"Nah Mas William mungkin langsung aja, kenapa sih kok ngadunya ke publik?," tanya Andini Effendi.

William mengungkapkan, media sosial menjadi satu di antara perantara untuk berkomunikasi dengan publik.

"Ya kita harus melihat bahwa di zaman digital ini kita harus jadikan media sosial sebagai platform atau media bagi kita untuk berkomunikasi ke publik," terang William.

Lantas, Andini Effendi meminta pendapat William soal berbagai tuduhan yang diarahkan padanya.

"Cari sensasi atau betul-betul pure pengin publik tahu?," tanya Andini Effendi.

William mengaku dirinya tak pernah memiliki tujuan untuk membuat sensasi dengan unggahannya itu.

Ia menyebut telah mempertanyakan anggaran DKI Jakarta ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sejak Agustus 2019 lalu.

Namun, hingga kini tak ada jawaban.

"Kami tidak mencari sensasi karena kami sudah memberikan surat resmi kepada Bappeda sejak awal bulan Agustus (2019)," kata William.

Menanggapi pernyataan tersebut, Andini Effendi lantas membacakan pernyataan Mantan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan.

Dalam pernyataannya, Sri Mahendra Satria Wirawan menyebut Bappeda DKI Jakarta belum pernah mengunggah anggaran DKI Jakarta di laman website.

"Ngomongin Bappeda ini, Bappeda juga ada statement nih seperti ini katanya."

" 'Kami belum pernah meng-upload, belum, KUA-PPAS belum pernah di-upload," kata Andini Effendi membacakan pernyataan Sri Mahendra.

Menilai pernyataan Bappeda DKI Jakarta bertentangan dengan ucapan William, Andini Effendi lantas meminta komentar politisi berumur 23 tahun itu.

"KUA-PPAS ini rinciannya yang dimasukkan ke dalam APBD DKI Jakarta, ini pembelaan mereka seperti ini, tapi menurut Anda justru?," tanya Andini Effendi.

William mengklaim bahwa screenshoot yang ia unggah di akun media sosialnya itu didapatnya dari laman website Bappeda DKI Jakarta.

• Politisi PSI Buat Petisi di Change.org, Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta

• Kritik Pengungkapan APBD DKI Tak Wajar oleh PSI, Politisi Gerindra: Ada Tempat dan Ruang yang Etis

Ia pun merasa bingung dengan sikap Bappeda DKI Jakarta.

"Jadi yang saya upload di media sosial saya adalah dokumen perencanaan APBD yang memang sudah menjadi konsumsi publik," jelas William.

"Entah saya enggak tahu kenapa pernyatannya seperti itu."

Lantas, William meminta para pakar IT untuk membuktikan ucapannya itu.

Ia tetap bersikeras tak membocorkan dokumen negara.

"Mugkin bisa dicek secara IT bahwa memang saya tidak membocorkan rahasia negara, namun memang hanya menyampaikan ulang apa yang sudah disampaikan ulang Bappeda apa yang sudah disampaikan di website mereka," ucap William. 

Simak video berikut ini menit 6.37:

Diberitakan sebelumnya, melalui akun Instagramnya, William memperlihatkan adanya pembelian lem Aibon sebesar Rp 82.8 miliar. 

Setelah viral, William bersama partai PSI mengadakan jumpa pers untuk memaparkan temuan-temuan terkait kejanggalan APBD DKI Jakarta.

Dalam temuannya tersebut William menunjukkan empat kejanggalan dalam angaran APBD DKI Jakarta.

1. Lem Aibon Rp 82.8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon.

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya

2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet link-nya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp 65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

William kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage empat unit, dia empat unit (harga) satu unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per satu unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk satu unit komputer.

"Jadi kalau kita hitung satu unitnya Rp 15 juta," terangnya.

 (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Malik)