TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah menemukan total anggaran janggal sebesar Rp 2,4 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020

Ima mengatakan total jumlah anggaran tak masuk akal tersebut adalah 30 persen dari total anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), poltisi PDIP tersebut mulanya mempermasalahkan transparansi dari Pemprov DKI.

"Yang saya permasalahkan adalah tranpsaransi dari pemprov DKI," ujar Ima.

Ima kemudian menjelaskan dirinya bisa menemukan angka-angka fantastis tersebut karena dirinya melakukan penyisiran anggaran.

"Kenapa bisa muncul anggaran seperti ini, karena awalnya menyisir," jelas Ima.

Ima kemudian menjelaskan sebentar lagi anggaran harus segera disahkan.

"Kita sebentar lagi, tanggal 30 November harus disahkan," katanya.

Ia menjelaskan DPRD tidak memiliki banyak waktu untuk memeriksa seluruh rinician dan detail anggaran.

"Kalau misalkan kita nggak keburu memeriksa komponen itu, 200 ribu komponen, dengan jangka waktu yang bahkan bisa molor," jelas Ima.

Ima mengatakan Pemprov DKI sudah seharusnya bekerja sama dengan DPRD DKI.

Ia mengatakan selain menyisir anggaran, DPRD juga harus menyiapkan berkas-berkasnya sendiri.

"Itu enggak bisa nanti-nanti, kita juga harus siapin bahan di sini," kata Ima.

Ima menyayangkan justru semakin dekat dengan pembahasan anggaran, Pemprov DKI semakin tidak kooperatif dalam hal keterbukaan dokumen.

"Semakin ke sini, saya lihat dari Pemprov DKI tidak kooperatif," tambah Ima.

"Kenapa tidak diberikan ke kami, dokumen yang terbaru," imbuhnya.

Keterbukaan akan dokumen, meneurut Ima adalah hal yang sudah seharusnya diketahui oleh DPRD dan masyarakat.

"Di sini kita juga menyangkut per komisi, menyangkut dari usulan-usulan masyarakat yang harus kita ketahui," kata Ima.

• Politisi PSI Sarankan Anies Baswedan Pindah ke Korea Utara jika Tak Ingin Gaduh dan Debat

Ima kemudian memberikan contoh anggaran janggal yang ia temukan di KUA-PPAS.

Ia mengatakan anggaran bernilai fantastis yang ditemukan mencapai 30 persen dari total anggaran yang dimiliki oleh dinas pendidikan.

"Kemarin aja contohnya sampai ada pasir, Rotring, helm proyek, kalau di total yang aneh-aneh di dinas pendidikan total Rp 2,4 triliun itu 30 persen dari anggaran Dinas Pendidikan," jelas dia.

Ima kembali mempertegas, permasalahan yang diawali adalah tidak ada transparansi dari Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi itu saja yang kami permasalahkan, kenapa tidak adanya transparansi," ujar Ima.

Video dapat dilihat mulai menit 0.18

Temuan Ima Terkait Kejanggalan Anggaran

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (7/11/2019), selain pasir Rp 52 miliar, Ima menemukan anggaran-anggaran lain dengan angka yang tidak masuk akal.

Ima menemukan pengadaan 438.000 thinner sebesar Rp 40,1 miliar, 456.000 helm proyek sebesar Rp 34,27, dan 97.000 tipex dengan anggaran Rp 31,61 miliar.

"Ada thinner ada helm proyek terus ada penghapus cair. Ini setelah Pak Anies marah-marah ya jadi bukannya sebelum Pak Anies marah-marah terus kita soroti lagi. Ada cat tembok, kaca bening, rotring, penghapus cair atau tipex," ujar Ima saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

Ima kemudian mempertanyakan fungsi pembelian cat tembok, yang menurutnya sudah terdapat pada anggaran rehabilitasi sekolah.

"Terus cat tembok buat apa? Kan sudah ada renovasi sekolah sih aku enggak tahu juga berapa triliun buat renovasi," jelas Ima.

Ima akan mempertanyakan keanehan tersebut dalam rapat pembahasn di RAPB.

"Itu yang nanti mau kita pertanyakan di pembahasan ,RAPBD mungkin di banggar juga nanti komisi sudah selesai," kata dia.

Ima kemudian menyayangkan pemborosan yang terjadi, menurutnya lebih baik anggaran seperti pulpen seharusnya dialokasikan ke Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar nantinya siswa yang memang sudah memiliki pulen, bisa membeli keperluan lain.

"Kalau dulu enaknya semua ini dijadiin 1 yaitu KJP. Kenapa enggak dimasukkin ke KJP jadi kadang siswa siswi ini enggak butuh pulpen tapi butuh buku atau bisa ditabung uangnya untuk beli laptop karena dulu kalau filosofi dari KJP itu kita mendidik siswa agar mau menabung," jelasnya.

Temuan PSI soal Kejanggalan Anggaran

Anggota DPRD DKI Jakarta  William Aditya Sarana membeberkan kejanggalan-kejanggalan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, pada video live yang ditayangkan di akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menemukan empat temuan tentang pembelanjaan barang yang harganya diatas rata-rata.

Dikutip dari akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, berikut ini adalah temuan yang ditemukan oleh William.

• Politisi PSI Buat Petisi di Change.org, Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta

1. Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya

Sebelumnya, topik "Aibon" ini sempat menjadi trending topic di twitter pada Rabu (30/10/2019).

Awalnya, cuitan itu viral karena unggahan akun Instagram @willsarana, akun milik Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

Dalam unggahannya, memberikan screenshot rencana pembelian lem aibon Pemprov DKI Jakarta dengan total anggaran mencapai Rp 82,8 miliar.

• Viral Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta: Sepertinya Salah Ketik

Pada unggahan tersebut terdapat caption, "Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta. Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. ⁣
⁣
Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulanya? Tolong jelaskan. "

2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet linknya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpen di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

• Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar Disdik DKI untuk Murid Dipertanyakan hingga Trending di Twitter

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp  65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

Wiilliam kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage 4 unit, dia 4 unit (harga) 1 unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per 1 unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk 1 unit komputer.

"Jadi kalo kita hitung 1 unitnya Rp 15 juta," terangnya.

William mengatakan dirinya masih memiliki data temuan yang lain.

"Dan itu (temuan) nggak hanya itu doang yang kita punya," jelasnya.

• Bongkar APBD Tak Wajar DKI, Politisi PSI Malah Dianggap Cari Panggung, Ini Responsnya saat Ditanya

Video dapat dilihat mulai dari menit 4.20

(TribunWow.com/Anung Malik)