TRIBUNWOW.COM - Politisi Gerindra Inggard Joshua mengkritik pengungkapan anggran APBD DKI 2020 tak wajar yang dibeberkan anggota DPRD DKI Fraksi PSI ke publik.

Menurut Inggard, membuka masalah pemerintah ke publik tidak etis untuk dilakukan.

Dilansir TribunWow.com dari video Youtube KompasTv, Rabu (6/11/2019), Inggard awalnya mengatakan dirinya dan anggota DPRD DKI Jakarta yang lain sudah membahas kejanggalan anggaran dalam rapat.

• Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan soal APBD DKI: Kami Teriak Baru Dibenahi

"Dan ini sudah kita ungkapkan dalam rapat kerja," jelas Inggard yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Kemudian berdasarkan pernyataan Inggard, ketika kritik sudah disampaikan, anggaran akan dengan sendirinya melakukan perubahan, yakni menyesuaikan kritik yang disampaikan.

"Dan ini otomatis dia (anggaran) harus melakukan perubahan," kata Inggard.

Presenter 'DIALOG' Aiman, kemudian memberikan pernyataan soal kritik tidak boleh diungkapkan sebelum masuk ke pembahasan anggaran.

Aiman menyayangkan kritik terhadap anggaran tidak boleh diungkap sebelum masuk ke tahap pembahasan.

Inggard merespons hal tersebut dengan menjawab kritik tersebut memang benar disampaikan saat pembahasan.

"Salah Pak, ini (kritik) kita ungkapkan pada saat pembahasan," jelas Inggard.

Aiman kemudian menanyakan kembali pernyataan soal kritik tidak bisa disampaikan sebelum pembahasan.

Inggard tidak menjawab langsung pernyataan tersebut.

Ia menjawab itu bukanlah soal bisa atau tidak bisa.

"Bukan soal boleh atau tidak boleh," jelas Inggard.

Jawaban Inggard kembali mengundang pertanyaan Aiman karena tidak menjawab langsung pertanyaan yang dilontarkannya tadi.

Aiman membahas soal pernyataan Inggard ketika kritik disampaikan sebelum masuk ke tahap pembahasan, ada etika yang dilanggar.

Inggard menjawab pembahasan seharusnya dilakukan dengan orang yang menyusun anggaran tersebut, bukan dengan rakyat dan diungkap ke publik.

"Maka saya katakan gini, kita membahas itu (anggaran) tentu saja dengan orang yang menyusun," jelas Inggard.

Aiman kembali mempertanyakan penjelasan Inggard.

Presenter 'DIALOG' tersebut menanyakan Inggard apakah pembahasan tidak dilakukan dengan rakyat yang memilih wakil rakyat dan pemiliki dari uang yang dikelola oleh pemerintah.

Inggard menjawab permasalahan tersebut seharusnya sudah bisa selesai ketika disampaikan kepada masyarakat.

"Ketika kita menjelaskan kepada masyarakat, harus kita bisa menyelesaikan permasalahan ini," terang Inggard.

Ia menambahkan dirinya sudah melakukan kritisi proses penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Saya sudah lakukan ini, saya sudah kritisi ini, di dalam SKPD dan TAPD," jelas Inggard.

• Pamerkan Kertas-kertas Ini, PSI Tegas Tak Bocorkan Rahasia Negara: Jangan Dianggap PSI Bisa Hacking

Inggar mengatakan pada pembahasan di SKPD dan TAPD, dapat terlihat siapa oknum yang menjadi penyebab munculnya kejanggalan anggaran.

"Di situ (SKPD dan TAPD) akan keliatan siapa yang bilang (pelaku), kita ingin menangkap malingnya di situ," jelas Inggard.

Ia menekankan oknum tersebut tidak seharusnya ditangkap di luar tempatnya.

"Bukan di luar panggung," jelas Inggard.

Inggard kemudian menyampaikan apresiasi yang dilakukan oleh PSI dalam membongkar kejanggalan anggaran.

"Saya sangat apresisasi, dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan," katanya.

Inggard kemudian menjelaskan untuk berbicara soal kesalahan di ruang publik adalah hal yang tidak etis.

"Tapi tentu saja ada ruang dan tempat yang etis. Ketika kita rasanya kan saya tidak etis mengatakan si A salah, tapi kemudian berbicaranya kepada orang lain," tutur Inggard.

Video dapat dilihat mulai menit 9.54

Inggard Kritik William soal Buka Data

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019), Politisi Gerindra Inggard Joshua mengkritik langkah Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang dia anggap tidak etis dalam mengungkap data pemerintah ke publik.

Inggard Joshua mengatakan sebagai anggota dewan ia mengingatkan bagi setiap anggota dewan yang lain untuk menjunjung tata krama dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi," jelasnya.

• Anggaran Juru Tulis Pidato Anies Baswedan Diusulkan Rp 97,5 Juta, PDIP dan Gerindra Bereaksi

Ia mengatakan aspirasi bisa dikeluarkan setelah melakukan pembahasan terlebih dahulu.

Inggard menekankan agar jangan ribut sebelum melakukan pembahasan.

"Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujar Inggard.

Inggar menegaskan untuk semua masalah diselesaikan di dalam ruangan, jangan sampai ada masalah yang keluar.

"Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar," katanya.

William Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI

William dilaporkan terkait aksinya membongkar kejanggalan APBD DKI 2020 oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto.

Alasan pelaporan tersebut adalah William dianggap melanggar kode etik DPRD dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

Menurut Sugiyanto, tindakan William telah menimbulkan kegaduhan.

• Balikkan Sindiran Anies Baswedan, PSI Buka Anggaran Festival Rp 1 T: Lihat Mana yang Cari Panggung

Hal tersebut dinilai melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Apalagi, unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran, seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar, diekspose di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2019).

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana membongkar sejumlah kejanggalan pada RAPBD DKI 2020.

Ia menemukan anggaran yang tak masuk akal untuk sejumlah barang.

Temuan ini didapatkan PSI pada data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sempat diunggah Pemprov DKI di website APBD Jakarta.

Data tersebut sempat diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, Jumat (11/10/2019) siang.

Namun, data tersebut kemudian di hapus pada sore harinya.

(TribunWow.com/Anung Malik/Fransisca Mawaski)