"Tapi periode yang lalu bahkan belum finalpun bisa diakses dan sekarang kenapa mundur?," tanya Najwa Shihab.

"Nggak mundur, saya kira kita ingin menghargai proses penganggaran yang ada saja," bantah Amin.

Mendengar itu, Najwa Shihab bertanya apakah hal yang dilakukan tim Gubernur DKI Jakarta itu tidak menghargai publik.

"Menghargai DPRD tapi tidak menghargai publik? Ketika tidak boleh mengakses," tanya Najwa Shihab.

Amin membantah bahwa publik sudah dilibatkan sejak awal.

"Bukan begitu, tapi kita menghargai semua, publik itu sudah dilibatkan dari awal, tadi saya sudah katakan publik itu sudah dilibatkan dari awal," jelas Amin.

Sementara itu, sebelumnya, Ima Mahdiah menjelaskan bahwa usulan komponen dari masyarakat seharusnya dipertontokan kepada publik agar mereka tahu apakah apa yang mereka usulkan bisa dianggarkan atau tidak.

"Jadi gini kan ini total anggaran kan banyak pak, komponen itu sekitar dua ratus ribu, masyarakat dari RT, RW, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka kan mengusulkan tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak."

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas gitu apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," jelas Ima.

Namun, Ima menilai Anies Baswedan terkesan menutup-nutupi masalah anggaran.

Seharusnya, jika tidak terjadi apa-apa maka tidak masalah rancangan anggaran itu dipamerkan ke publik.

"Karena kalau saya lihat di sini Pak Anies kayak insecure (gelisah), apa yang ditutup-tutupin seperti itu."

"Karena kalau kita tidak ada apa-apa yang sudah kita buka ke publik seperti itu," ungkap dia.

Lantas, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana turut menanggapi pernyataan Ima.

William menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tak terbuka ketika membahas masalah keuangan.