TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkap kejanggalan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Hal itu diungkapkan William Aditya Sarana saat hadir di Mata Najwa pada Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019).

Awalnya, Najwa Shihab bertanya pada William Aditya Sarana dari mana pemuda 23 tahun itu mendapat tangkap layar RAPBD 2020.

• Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi

"Anda dapat dokumen itu dari mana, itu dokumen resmi apa bukan?," tahya presenter Najwa Shihab

William menegaskan dirinya mendapat screenshoot (tangkap layar) susunan anggaran dari Bappeda (Badan Pembangunan Daerah)

"Ya jadi harus saya jelaskan pada tanggal 11 Oktober itu Bappeda tiba-tiba mengupload RKPD 2020, jadi ada anggapan bahwa PSI ini ada kemampuan hacking lah atau dapat bocoran," kata William.

Kemudian ia menjelaskan perbedaan tangkap layar yang didapat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan yang diunggah Bappeda.

"Jadi harus saya jelaskan ini yah, ini ada perbedaan ini yang versi SKPD, yang warnanya ada warna biru muda," ujar William sambil menunjukkan kertas hasil tangkap layar.

Kemudian, ia memamerkan kertas tangkap layar seperti apa yang diunggah Bappeda.

"Yang ini yang versi publik yang warna hitam, inilah yang diupload Bappeda, jadi apa yang kami upload ke Medsos itu sudah menjadi konsumsi publik," lanjut William.

Sehingga dengan bukti-bukti itu, ia menegaskan bahwa PSI tidak berusaha membocorkan rahasia negara.

"Yang di-upload oleh Bappeda yang ini, yang kami screenshot yang publik ini, jadi kami tidak membocorkan rahasia negara gitu loh, dan satu lagi ada pemikiran bahwa," kata William belum selesai.

Sebelum William melanjutkan kata-katanya, Najwa Shihab bertanya pada Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan apakah anggaran termasuk rahasia negara.

"Tapi apakah anggaran rakyat rahasia negara yah?," sela Najwa Shihab.

"Tidaklah itu dokumen publik, bukan (rahasia negara)," jawab Misbah Hasan.

Lalu, William melanjutkan pernyataanya bahwa jika ada temuan yang aneh seharusnya segera menanyakann ke lembaga eksekutif atau legislatif.

Pasalnya, jika baru dipertanyakan setelah disahkan maka hal itu akan lebih sulit dilakukan.

"Ada suatu pemikiran bahwa dokumen-dokumen ini tunggu disahkan, tunggu di-upload di website justru itu dah telat apalagi ini KUA-PPAS yang sangat strategis loh menetapkan paku indikatif."

"Kalau ada temuan justru saatnya ini kita berteriak kalau sudah disahkan, sudah diketok palu itu sudah sangat telat kalau kita menemukan temuan yah," tegasnya.

• Politisi PSI William Aditya Anggap Anies Baswedan Amatir dan Tak Transparan, Kirim Ancaman Berikut

Lihat videonya mulai menit ke-7:29:

Pada kesempatan itu,  William juga menyampaikan dua kritik pedas pada Anies Baswedan.

"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur amatiran."

"Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," kritik William.

Lantas, William membeberkan alasan mengapa dirinya berkata demikian pada Anies.

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta termuda tersebut, Anies tidak profesional dalam menyusun anggaran.

Lantas, ia menjelaskan satu di antara hal yang ganjil dalam penyusunan anggaran DKI Jakarta.

"Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik."

"Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) itu Rp 95 triliun," jelasnya.

Namun dari Rp 95 triliun itu, tiba-tiba turun menjadi Rp 89 triliun, sehingga turun hingga enam triliun.

Lantaran, Anies Baswedan hanya memberikan postur pendapatannya saja maka DPRD harus kembali menyelesaikan masalah anggaran yang turun tersebut.

"Lalu, pada pembahasan di banggar tiba2 turun menjadi (Rp) 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun."

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah ke pada DPRD, jadi DPRD yang seharusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi."

"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujar William panjang lebar.

• Balikkan Sindiran Anies Baswedan, PSI Buka Anggaran Festival Rp 1 T: Lihat Mana yang Cari Panggung

Kemudian, William mengungkapkan alasan mengapa dirinya menyebut Anies adalah gubernur yang antitransparansi.

"Dan terakhir, saya juga ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS ini sudah memiliki niat untuk transparan, tapi Pak Gubernur Anies Baswedannya saja nih yang enggak mau," ungkapnya.

Kejanggalan APBD DKI

Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi sorotan publik setelah William mengunggah hasil screenshot kejanggalan APBD tersebut ke akun @willsarana yang merupakan akun Instagram miliknya.

William memperlihatkan adanya pembelian lem Aibon sebesar Rp 82.8 miliar.

Setelah viral, William bersama partai PSI mengadakan jumpa pers untuk memaparkan temuan-temuan terkait kejanggalan APBD DKI Jakarta.

Dalam temuannya tersebut William menunjukkan empat kejanggalan dalam angaran APBD DKI Jakarta.

1. Lem Aibon Rp 82.8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon.

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya

2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet link-nya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp 65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

William kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage empat unit, dia empat unit (harga) satu unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per satu unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk satu unit komputer.

"Jadi kalau kita hitung satu unitnya Rp 15 juta," terangnya.

 (TribunWow.com/Mariah Gipty/Anung Malik