TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi diri.

Sebagai seorang gubernur, Anies Baswedan dianggap tak mau disalahkan atas kasus anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang tak wajar.

Terkait hal itu, William menyebut Anies Baswedan selalu melemparkan kesalahan pada pihak lain saat ditanya tentang kisruh anggaran DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan William melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

• Soroti Kerja TGUPP di Era Anies Baswedan, Politisi PSI Diskakmat Najwa Shihab: Zaman Ahok Kan Juga?

• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok: Kalau Duit, Langsung Tutup

"Pak Gubernur Anies Baswedan ini selalu menyalahkan sesuatu yang di luar dirinya, dia menyalahkan anak buahnya, dia menyalahkan sistemnya," terang William.

Telah menjabat selama 2 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilainya sudah terlambat jika baru sekarang membenahi sistem perencanaan anggaran.

"Dan sekarang dia kan sudah hampir kurang lebih 2 tahun menjabat, kenapa baru dibenahi sekarang sistemnya?," ucap William.

"Setelah kami teriak-teriak baru dibenahi sistemnya," imbuhnya.

Lantas, William meminta Anies Baswedan untuk mengevaluasi diri.

Sebab, kekisruhan APBD DKI Jakarta sebelumnya belum pernah terjadi.

"Jadi tolong evaluasi diri juga, seperti dikatakan Ima (Politisi PDIP) tadi bahwa kalau punya niat untuk main ya main, kan harus ada political will juga dari Pak Anies Baswedan," terang William.

Keberadaan e-budgeting disebut William seharusnya bisa memudahkan Anies Baswedan dalam menyisir anggaran DKI Jakarta.

"Apalagi sekarang kita masih pakai sistem yang lama, gunakan dulu sistem ini sebaik-baiknya, dengan mengunggah seluruh dokumen perancangan APBD 2020 tersebut ke website," ujarnya.

"Jangan sampai punya pola pikir tunggu disahkan dulu, tunggu final dulu baru di-upload, itu udah telat, kalau kita ketemunya baru di ujung gimana?," imbuh William.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah juga mengutarakan pendapatnya. 

Ima menyebut adanya anggaran tak wajar itu merupakan akibat dari tidak adanya transparansi Anies Baswedan kepada publik.

"Dan Pak Anies kan sudah 2 tahun dan kemarin tidak terjadi apa-apa, dan sekarang ini kenapa bisa terjadi?," jelas Ima.

"Kalau menurut saya tidak adanya transparansi kepada baik itu publik maupun kita sebagai DPRD itu sendiri."

• Politisi Gerindra Setuju dengan Kritik PSI soal Anies Gelar Festival Rp 1 T: Harus Ada Output Jelas

• Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi

Lantas, Ima mengimbau Anies Baswedan untuk meluangkan waktu menyisir anggaran DKI Jakarta.

Ia juga membandingkan Anies Baswedan dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Justru fungsi dari kita sebagai atasan, sebagai gubernur, Pak Anies sebagai eksekutif harus menyisihkan waktunya untuk menyisir," terang Ima.

"Karena bagaimanapun kita yang dari manual ke e-budgeting kan sudah lebih bagus, nah di sini zamannya Pak Ahok beliau menyisihkan waktunya untuk menyisir hal yang seperti ini," imbuhnya.

Ima menambahkan, kurangnya pengawasan Anies Baswedan sebagai gubernur merupakan penyebab utama adanya anggaran-anggaran tak wajar di DKI Jakarta.

"Dan di sini saya lihat Pak Anies tidak ada, nah itu yang menjadi permasalahan yang paling utama," imbuh Ima.

Simak video selengkapnya berikut ini menit 5.05:

Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi sorotan publik setelah William mengunggah hasil screenshot kejanggalan APBD tersebut ke akun @willsarana yang merupakan akun Instagram miliknya.

William memperlihatkan adanya pembelian lem Aibon sebesar Rp 82.8 miliar.

Setelah viral, William bersama partai PSI mengadakan jumpa pers untuk memaparkan temuan-temuan terkait kejanggalan APBD DKI Jakarta.

Dalam temuannya tersebut William menunjukkan empat kejanggalan dalam angaran APBD DKI Jakarta.

1. Lem Aibon Rp 82.8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon.

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya

2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet link-nya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp 65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

William kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage empat unit, dia empat unit (harga) satu unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per satu unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk satu unit komputer.

"Jadi kalau kita hitung satu unitnya Rp 15 juta," terangnya.

 (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Malik)