Amin menjawab, semua pihak boleh berpendapat namun ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki aturannya sendiri.

"Masing-masing oleh pendapat itu, bebas saja, tapi kami memegang pakem-pakem dalam proses penganggaran tadi."

"Selama itu adalah dokumen itu adalah anggaran kan sebenarnya produk dari dua belah pihak lagi-lagi saya ingin mengatakan seperti itu produknya eksekutif, produknya legislatif," jelas Amin.

Amin menilai, pemerintah DKI Jakarta selalu transparan seperti era sebelumnya.

"Kemudian ketika sudah dibahas itu lah disebut dengan anggaran dan kita pasti transparan, dari tahun-tahun sebelumnya kita transparan," kata Amin.

Kemudian, Najwa Shihab kembali bertanya dengan jelas mengapa pada periode sebelumnya meski proses pengganggaran belum selesai namun sudah diupload sedangkan kini tidak.

"Tolong dijawab Pak Amin kenapa periode sebelumnya di-upload, sekarang tidak? ," tanya Najwa Shihab.

Amin menegakan, pihaknya juga menggunggah hasil penyususan anggaran.

"Tahun sebelumnya 2017 kita juga upload sebenarnya, setelah jadi kita upload," jawab Amin.

"Sebelum jadi?," ujar Najwa Shihab mengonfirmasi.

"Sebelum jadi kan masih proses pembahasan, memang belum final," jawab Amin lagi.

• Beda Cara Anies dan Ahok Susun APBD, Anggota DPRD Fraksi PDIP: Kalau Terbuka, Ini Tak akan Terjadi

Mendengar itu, Najwa Shihab lantas kembali bertanya mengapa pada periode sebelumnya meski proses pengganggaran belum selesai namun sudah di-upload sedangkan kini tidak.

"Tapi periode yang lalu bahkan belum finalpun bisa diakses dan sekarang kenapa mundur?," tanya Najwa Shihab.

"Nggak mundur, saya kira kita ingin menghargai proses penganggaran yang ada saja," bantah Amin.

Mendengar itu, Najwa Shihab bertanya apakah hal yang dilakukan tim Gubernur DKI Jakarta itu tidak menghargai publik.