TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah menyampaikan pesan khusus untuk Gubernur Anies Baswedan.
Terutama, terkait transparansi sang gubernur yang dianggap tak nampak di era kepemimpinan ini.
Hal itu disampaikannya di penghujung acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).
Sebelum Ima mengutarakan pesannya untuk Anies Baswedan, Kadis Kominfotik Pemprov DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania memberikan penjelasan tentang sistem e-budgeting.
• Politisi PSI Imbau Anies Baswedan hingga Singgung soal Kegaduhan: Kalau Tak Mau, Pindah Korea Utara
• Kritisi APBD DKI, Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan: Tolong, Evaluasi Diri
Diketahui, melalui sistem e-budgeting, anggaran tak wajar DKI Jakarta terkuak.
Terkait hal itu, Atika menyebut terdapat sejumlah masalah dalam sistem e-budgeting tersebut.
Sistem itu disebutnya tidak dapat memfasilitasi secara maksimal proses perancanaan dan penganggaran.
"Buat kami, pelajaran dari 2017, itu tentunya harus diperbaiki, karena pada fase awal inputan yang tadi disebutkan tentunya tidak boleh terulang," jelas Atika.
Menurutnya, sistem e-budgeting itu perlu dikembangkan agar benar-benar bisa menjamin proses perencanaan dan penganggaran APBD.
"Itu lah yang menyebabkan kami melakukan improvement terhadap sistem," terang Atika.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah menyampaikan pesan khusus untuk Gubernur Anies Baswedan. (Tangkapan Layar YouTube Najwa Shihab)
Ia menambahkan, sistem e-budgeting ini sebenarnya dapat menyakup semua proses dalam perencanaan dan penganggaran.
Namun untuk impelentasinya, sistem e-budgeting ini perlu mengikuti proses perencanaan.
"Kemudian apakah ini baru dilakukan sekarang? Tentunya tidak karean sistem e-budgeting itu melingkupi semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, bahkan pada sistem-sistem yang menjadi inputnya," terang Atika.
"Jadi saya bisa menyatakan bahwa sistem ini sudah di-create sejak satu tahun lalu, tetapi implementasinya harus mengikuti proses perencanaan yang dimulai dari Januari."
Mencuatnya kasus anggaran tak wajar DKI Jakarta ini disebut Atika juga dapat dimanfaatkan Anies Baswedan untuk membentuk sistem baru yang lebih baik.
"Saya rasa kesempatan ini merupakan hal yang baik buat Pemrov DKI untuk kemudian mengundang teman-teman pada sistem yang baru," tegas Atika.
• Anggota DPRD DKI F-PDIP Temukan Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Pembelian Pasir: Buat Apa Itu?
• Di Mata Najwa, Forum Transparansi Akui Ditolak saat Tanya Anggaran pada Pemprov DKI: Ini Menciderai
Menuju akhir acara, Presenter Najwa Shihab lantas memberikan kesempatan pada Politisi PDIP Ima Mahdiah untuk memberikan pernyataannya.
Pada kesempatan itu, Ima memberikan pesan khusus untuk Gubernur Anies Baswedan.
"Oke, untuk saya sebenarnya pesan kepada pak Gubernur, tidak perlu insecure (khawatir -red) terhadap masyarakat, terhadap publik," ucap Ima.
"Terhadap kita sebagai anggota DPRD, jadi apapun itu semua uang masyarakat uang rakyat itu masyarakat berhak tahu dipakai buat apa aja," tutupnya.
Simak video selengkapnya berikut ini menit 4.04:
Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi sorotan publik setelah William mengunggah hasil screenshot kejanggalan APBD tersebut ke akun @willsarana yang merupakan akun Instagram miliknya.
William memperlihatkan adanya pembelian lem Aibon sebesar Rp 82.8 miliar.
Setelah viral, William bersama partai PSI mengadakan jumpa pers untuk memaparkan temuan-temuan terkait kejanggalan APBD DKI Jakarta.
Dalam temuannya tersebut William menunjukkan empat kejanggalan dalam angaran APBD DKI Jakarta.
1. Lem Aibon Rp 82.8 Miliar
Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon.
"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang
"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya
2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar
Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.
"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet link-nya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.
"Namanya Pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.
Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.
"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.
3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar
William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.
"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.
Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.
"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp 65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.
William kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.
"Pertama dia membeli space storage empat unit, dia empat unit (harga) satu unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.
William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.
"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per satu unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.
4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar
Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.
"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.
Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk satu unit komputer.
"Jadi kalau kita hitung satu unitnya Rp 15 juta," terangnya.
(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Malik)