TRIBUNWOW.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin menertibkan seluruh pungutan liar (pungli)  yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (6/11/2019), Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mulanya menjelaskan pengelolaan parkir oleh preman berkedok ormas akan menganggu kegiatan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut lantaran banyaknya penarikan parkir yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah alias pungutan liar (pungli)

• Ribut Ormas Kelola Parkir Minimarket, Polisi Sita Surat Tugas Pengelolaan dari Bapenda Bekasi

"Apalagi jika dipungut oleh preman berkedok ormas," kata Bahtiar melalui keterangan persnya, Rabu (6/11/2019).

Bahtiar mengatakan Tito Karnavian memberikan imbauan kepada seluruh aparatur aparatur negara untuk melakukan penertiban soal pengelolaan parkir di daerah.

"Pak Mendagri mengimbau agar Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah," jelasnya.

Penertiban tersebut dilakukan untuk menjaga jalannya perekonomian masyarakat.

"Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi," ucap Bahtiar.

Bahtiar mengatakan penarikan uang parkir memiliki jumlah yang sangat besar terutama di daerah perkotaan.

Besarnya uang yang bisa didapat melalui parkir, membuat maraknya pungutan-pungutan liar di berbagai daerah.

"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar," kata dia.

Ia menekankan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan aparat hukum dan penegak keamanan untuk menindak segala bentuk pungli dan premanisme.

"Sehingga perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan saber pungli, penindakan premanisme baik perorangan maupun kelompok masyarakat," jelas dia.

Bahtiar juga ingin preman yang berkedok sebagai ormas untuk ditindak.

"Termasuk preman yang dibungkus ormas," kata Bahtiar.

Bahtiar menekankan pengelolaan retribusi parkir, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau bekerja sama dengan swasta, namun tetap harus dilakukan secara transparan.

"Meski demikian kedua cara tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan masyarakat," ucap Bahtiar.

Ormas Minta Jatah Parkir di Bekasi

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan adanya video yang menampilkan Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi meminta pengelola minimarket untuk bekerja sama dengan Organisasi Masyarkat (Ormas) GIBAS .

Dalam video yang beredar, tampak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi ditemani oleh Ormas meminta pengelola minimarket untuk bekerja sama dalam pengelolaan parkir.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal youtube Official iNews, Senin (4/11/2019), Bapenda Bekasi menyerahkan pengelola minimarket untuk keputusan bekerja sama atau tidak.

• VIRAL Video Ormas Minta Jatah Kelola Parkir Minimarket di Bekasi, Begini Akhirnya

"Cuma sekarang untuk pengelolaan, tergantung dari pemiliki Alfamart, Indomart dan alfamidi," jelas Bapenda Bekasi.

Meskipun ia menyerahkan pihak pengelola, ia kembali menegaskan dengan nada bicara yang agak tinggi untuk terjalin kerja sama antara minimarket dengan Ormas.

"Saya berharap ada kerja sama antara Alfamidi, Alfamart dan Indomaret. Bekerja sama apakah itu dari ormas," tambahnya.

Ia kembali menekankan untuk terjadi kerjas ama antara minimarket dan ormas.

"Saya berharap ada kerja sama dengan ormas," jelasnya.

Setelah itu Bapenda Bekasi meminta pengelola Indomaret untuk menjawab ajakan kerja sama.

"Tinggal kita tanya sekarang, Indomaret sini bersedia atau tidak," terangnya.

Setelah mempersilakan, pertama pengelola Indomaret tersebut menjawab dirinya akan berusaha untuk terjalin kerja sama.

"Saya akan berusaha bersedia," jawab pengelola Indomaret.

Jawaban tersebut disambut ricuh oleh ormas yang juga turut hadir di situ.

Ormas tersebut berteriak dan mengintimidasi pengelola minimarket tersebut untuk memberikan jawaban yang pasti.

Setelah mendapat teriakan dan intimidasi dari banyak anggota ormas yang datang, pengelola Indomaret tersebut mengiyakan ajakan kerja sama dengan ormas.

"Saya bersedia kerja sama," jawab pengelola minimarket tersebut.

 Jawaban bersedia disambut tepuk tangan oleh ormas-ormas yang berada di sana.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit awal:

Ketua Ormas di Bekasi Minta Maaf

Setelah video intimidasi ormas terhadap minimarket sempat viral, Ketua Ormas GIBAS Deni M Ali meminta maaf atas perlakuan dirinya dan kelompoknya pada video tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Selasa (5/11/2019), Deni sebagai ketua ormas mengutarakan permohonan maafnya ditemani oleh Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 05/07 Kota Bekasi.

"Kami memohon maaf. Saya atas nama keluarga besar GIBAS Kota Bekasi dan kawan-kawan ormas Kota Bekasi mohon maaf atas statement (pernyataan) yang kemarin saya sampaikan," ujar Dendi di kantor Wali Kota Bekasi, Senin (4/11/2019).

• Gubernur Kalteng Lempar Botol di Laga Kalteng Putra Vs Persib Bandung, Menpora: Itu Urusan Mendagri

Deni mengatakan dirinya dan rekan-rekan ormasnya tidak memiliki maksud buruk.

"Pada dasarnya, itu hanya ungkapan saja, tidak ada maksud apa-apa," ujarnya.

Ia mengatakan ormas-ormas di Kota Bekasi ingin mensukseskan program pemerintah Kota Bekasi.

"Kami ormas di Kota Bekasi ingin mendukung program pemerintah, bersinergi dengan polresta dan kodim Kota Bekasi. Intinya seperti itu," kata Deni.

Sebagai ormas yang berasal dari Kota Bekasi, Deni mengatakan dirinya dan kelompoknya akan patuh kepada aturan yang ada di Kota Bekasi.

"Kami ormas di Kota Bekasi akan mengikuti aturan main yang ada di Kota Bekasi," ujar Deni.

(TribunWow.com/Anung Malik)