TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan bahwa dirinya belum mendapat dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Bahkan saat pembahasan anggaran ini berlangsung, dia belum memperolehnya.

"Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pribadi belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

• Persilakan Sri Mulyani Cek Anggaran Janggal DKI, Anies: Kalau Masih Kurang Pekerjaan, Saya Tambahin

Ia menyebut dalam waktu dekat akan mengirimkan surat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta anggaran tersebut dibuka ke publik.

"Insya Allah dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama, dan sahkan sesuai dengan ketentuan," kata dia.

Tidak hanya Prasetio, anggota DPRD DKI lain juga belum menerima dokumen KUA-PPAS yang utuh.

Bahkan mereka baru menerima dokumen KUA-PPAS 2020 beberapa menit sebelum rapat dimulai.

Diketahui, pembahasan anggaran KUA-PPAS untuk APBD 2020 banyak menuai polemik.

Banyak usulan anggaran yang membuat publik bertanya-tanya yakni anggaran Rp 5 miliar untuk influencer, anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

• Jelaskan soal Meme Joker Anies, Ade Armando: Sebetulnya Bukan Tokoh yang Antagonis

Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi mendesak Gubernur Anies Baswedan membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," ucap Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Prasetio bahkan mengaku belum memperoleh dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020.

"Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020," tuturnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta dua periode ini memastikan untuk segera berkirim surat ke Anies untuk membuka dokumen itu agar bisa diakses publik.

"Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka agar kita bahas bersama dan sahkan sesuai dengan ketentuan," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak, terutama di internal DPRD DKI, sudah meminta Pemprov agar membuka dokumen KUA-PPAS.
Dalam KUA-PPS ditemukan sejumlah pengajuan anggaran yang janggal.

Bahkan, Anies juga menemukan hal sama.

Sementara Anies menyatakan, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

“Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian. padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020.

Anies mengaku akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.

• Bandingkan Kasus Anies Joker dan Jokowi Komunis, Ade Armando: Pemimpin Tidak Boleh Tipis Telinganya

Tanggapan Anies Baswedan

Setelah ramai pembahasan tentang sistem e-budgeting yang bermasalah, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan akan memperbarui sistem e-budgeting milik Pemprov DKI Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com (3/11/2019), Anies mengatakan pihaknya sebenarnya mengetahui kelemahan sistem ini sejak tahun lalu.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Senin (3/11/2019).

Menurut Anies, pembaruan ini dilakukan agar tercipta transparansi dan mengontrol perilaku tiap pihak yang terlibat dalam anggaran.

"Karena itu lah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," tutur Anies.

Sebelumnya, Anies Baswedan diserang oleh berbagai pihak setelah ditemukan anggran tak masuk akal oleh anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana.

Tak terima disalahkan begitu saja, Anies lalu menyalahkan sistem yang ada terlalu rumit.

Sehingga harus memasukan komponen secara detail dan rinci.

Selain itu, Anies mengatakan sistem digital ini harus dikoreksi secara manual.

Pernyataan Anies ini tentu memancing berbagai pihak untuk berkomentar.

Satu diantaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Ahok, ia lupa definisi pintar, dan menilai Anies terlalu pintar.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok.

Ahok menjelaskan sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat dulu dapat mengetahui detail anggaran apapun, termasuk lem aibon, pulpen, dan lain-lain.

Sistem ini juga dapat mengetahui orang-orang yang menaikkan anggaran.

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen tersebut mudah dikontrol.

• Pemprov DKI Lelang Jabatan setelah Kepala Bappeda Mundur Gara-gara Anggaran Janggal APBD DKI 2020

Tak hanya itu, akibat kisruh ini pula Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatannya.

Anies mengatakan sikap mundur Mahendra merupakan sikap yang terhormat.

"Ini adalah sikap ksatria, sikap terhormat mengambil tanggung jawab meskipun sebetulnya pengisian itu sendiri dilakukan oleh banyak orang, tapi semuanya ada di Bappeda," ujar Anies pada tayangan Kompas Petang di Kompas Tv, Sabtu (2/11/2019). (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi) (TribunWow.com/Fransisca Mawaski)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua DPRD: Bagaimana Pembahasan Anggaran Bisa Baik Kalau Saya Pribadi Belum Dapat Draf KUA-PPAS?" dan "Ketua DPRD DKI Desak Anies Buka Dokumen Anggaran ke Publik"