TRIBUNWOW.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali buka suara mengenai kisruh APBD DKI Jakarta 2020, Senin (4/11/2019).

Dikutip dari tayangan Kompas Malam di Kompas Tv, Senin (4/11/2019), melalui juru bicara DPW PSI Jakarta Rian Ernest, PSI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan polemik APBD DKI 2020 ini.

"PSI yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi teman-teman Aparatur Sipil Negara yang bekerja sungguh-sungguh di DKI Jakarta, agar tidak lagi menjadi kambing hitam di dalam proses penganggaran," ujar Rian yang didampingi oleh Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.

• Soal Polemik APBD DKI 2020, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Ya Dikoreksi, Bukan Diramaikan

Hal ini dilakukan untuk merespons terkait mundurnya dua pejabat Pemprov DKI Jakarta, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaidi.

Tak hanya itu, PSI mengingatkan pekerjaan Anies sebagai pelayan masyarakat yang harusnya bekerja sungguh-sungguh.

"Anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat tidak bisa kerja setengah-setengah tidak bisa kerja kaleng-kaleng menurut istilah kami," ucap Rian.

"Anda harus bekerja sunguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran," tambahnya. 

PSI juga meminta Anies tidak melempar kesalahan pada bawahannya dan bertanggung jawab atas kisruh ini.

"Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan, dan tidak menyalahkan sistem apalagi menyalahkan anak buah," kata Rian.

Selain itu, politisi muda PSI ini menilai  Anies sudah seharusnya memanfaatkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah puluhan orang untuk berperan menyisir serta melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen penganggaran.

"Tetapi dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini, misalkan lem aibon salah satunya, adalah salah satu gejala bahwa ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas," pungkas Rian.

• Dianggap Cari Panggung soal Polemik APBD DKI Jakarta 2020, Kader PSI: Kami Tidak Cari Sensasi

Dilansir TribunWow, Kepala Bappeda mengumumkan mundur dari jabatannya pada Jumat (1/11/2019).

Ia menginginkan dengan pengunduran dirinya, Bappeda menjadi lebih baik lagi.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019) pada Kompas.com.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah menerima surat pengunduran diri Mahendra.

Tak hanya itu, Anies sempat mengatakan pengunduran diri Mahendra tersebut merupakan sikap yang terhormat.

"Ini adalah sikap ksatria, sikap terhormat mengambil tanggung jawab meskipun sebetulnya pengisian itu sendiri dilakukan oleh banyak orang, tapi semuanya ada di Bappeda," ujar Anies kala itu.

Pengunduran diri Mahendra ini menjadi sorotan karena ia mundur di tengah polemik APBD DKI 2020.

Bappeda sendiri merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertugas untuk menyatukan seluruh anggaran daerah.

APBD DKI Jakarta disorot publik setelah adanya temuan kejanggalan oleh anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana.

William menemukan anggaran pengadaan barang alat tulis kantor yang tak masuk akal.

Di antaranya adalah anggaran untuk lem aibon dan bolpoin.

Uang yang dianggarkan untuk lem aibon adalah sebesar Rp 82,8 miliar.

Sedangkan anggaran untuk pulpen adalah Rp 124 miliar.

Mahendra mengakui SKPD asal dalam memasukkan detail komponen anggaran.

Menurutnya, detail anggaran yang dimasukkan dalam sistem e- budgeting tersebut bukan anggaran sebenarnya.

Selain pengunduran diri Kepala Bappeda, sikap Anies yang menyalahkan sistem juga makin membuat gaduh publik.

Saat dimintai konfirmasi mengenai APBD DKI 2020 yang bermasalah ini, Anies sempat berujar sistem e-budgeting yang dibuat sejak pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama itu tidak smart.

Selain itu, Anies juga merasa seolah-olah permasalahan kisruh APBD DKI ini hanya terjadi pada masa pemerintahan dirinya.

Kemudian dia mengatakan dirinya terpaksa membuka kesalahan tersebut tak hanya terjadi pada zamannya saja.

"Karena dituding begitu, saya terpaksa menjawab dan terpaksa saya tunjukkan, ada semua (kejanggalan) dari tiap tahun," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan akan memperbarui sistem e-budgeting APBD DKI.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 1.04

Anies Persilakan Menteri Keuangan Cek Anggaran

TRIBUNWOW.COM - Menanggapi kasus anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar yang mengegerkan masyarakat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan dirinya akan bicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sri Mulyani nantinya akan berkoordinasi dengan Tito untuk meningkatkan kualitas APBN.

"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam meningkatkan kualitas dari APBN tentunya dan berbagai hal nanti akan kami koordinasikan bersama," ujar dia ketika ditemui di Jakarta, Jumat (1/11/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

• Tuai Kritik dan Wajahnya Jadi Meme Joker, Anies Baswedan: Semua yang Ramaikan Itu Saya Terima Kasih

Anies Persilakan Sri Mulyani Mengecek

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan youtube realita tv, Minggu (3/11/2019), presenter realita tv Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya.

• Soal Polemik APBD DKI 2020, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Ya Dikoreksi, Bukan Diramaikan

Menanggapi berita-berita yang beredar soal pemerintah pusat akan turun tangan mengecek anggaran DKI Jakarta, Anies menjawab dirinya akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi.

"Saya rasa ada berita-berita yang memberikan kesan bahwa nanti akan ada pemerintah pusat, dan lain-lain, nanti kita lihat saja," terangnya.

Kemudian menanggapi pernyataan Rahma Sarita yang mengatakan sudah ada berita tentang Sri Mulyani yang berencana turun tangan, Anies menjawab singkat.

Ia mengatakan jika masih merasa kurang pekerjaan, dirinya akan memberikan tambahan pekerjaan menyisir anggaran DKI Jakarta.

"Buat saya silakan kalau masih kurang pekerjaan, saya tambahin pekerjaan ini (menyisir anggaran janggal DKI Jakarta)," tambahnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 2.40

Anies Bantah Kejanggalan Hanya Terjadi di Era Kepemimpinannya

Anies menjelaskan, anggaran yang tidak masuk akal itu bukan merupakan sebuah anggaran, melainkan hanya sebuah rencana yang nanti akan berubah.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube realita tv, Sabtu (2/11/2019), mulanya Anies memaparkan proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta.

"Jadi di Jakarta ini, ketika menyusun anggaran, itu ada prosesnya, proses penentuan," terang Anies.

• Tanggapi Meme Joker yang Viral, Anies Baswedan Sebut Penghinanya Tak Memiliki Kehormatan

Ia kemudian mengatakan, ada penjelasan kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perincian kegiatan tersebut.

"Jadi ada kegiatannya, lalu setelah kegiatan dibuatkan perinciannya," Jelas Anies.

Anies kemudian mengiyakan anggaran lem Aica Aibon itu memang tidak masuk akal.

"Tidak masuk akal belanja Aica Aibon Rp 82 miliar, itu tidak masuk akal," kata dia.

Selanjutnya ia menambahkan, pembelian tersebut memang tidak akan terjadi.

"Dan memang tidak akan terjadi," jelasnya.

Ia mengatakan hal tersebut memang bukan anggaran namun hanya ada di dalam rencana.

Itu bukan anggaran, itu ada di dalam rencana," kata dia.

Anies mengatakan setelah melihat kegiatan dan detail rencananya, barulah detail rencana tersebut dimasukkan dalam sistem komponen.

"Kemudian ketika kita melihat persoalan ini ada kegiatan, terus ada rencananya detailnya, nah detailnya itu dimasukkan dalam sistem komponen-komponen," jelas Anies.

Anies kemudian memberikan gambaran apa yang ada di rencana, dan setelah ada di anggaran itu berbeda.

"Jadi saya berikan contoh, yang pernah dimasukan rencana dan akhirnya seperti apa," kata dia.

• Enggan Ungkap Cacat Sistem Anggaran Era Ahok ke Publik, Anies Tegaskan Dirinya Tak Ingin Cekcok

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menjelaskan kasus angka tak masuk akal dalam rencana anggaran terjadi setiap tahun.

"Untuk menggambarkan bahwa situasi kasus-kasus seperti ini itu terjadi setiap tahun," katanya.

Anies kemudian menjelaskan mengapa kejanggalan rencana anggaran ini menjadi viral di masa jabatannya.

Ia mengatakan hanya pada masanya menjabat, ada orang yang mengambil bahan mentahan untuk disebarkan.

"Bedanya tahun-tahun lalu dan sebelum-sebelumnya tidak ada yang mengambil bahan mentahan itu untuk screenshot dan disebarkan," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan apakah hal ini sudah terjadi sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies mengiyakan hal tersebut.

 Ia menekankan hal ini terjadi setiap tahun.

"Iya terjadi, terjadi setiap tahun," kata Anies.

"Hanya bedanya tidak ada yang memfoto lalu menyebarkan," sambung dia.

Anies kemudian memberikan contoh angka Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 yang disusun tahun 2016.

Dalam rencana anggaran tersebut juga terdapat kejanggalan anggaran.

"Lalu ada di sini, ini belanjanya unik penghapus papan tulis senilai Rp 53 miliar," jelasnya.

Data yang diperlihatkan oleh Anies ada pembelian penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar.

Anies kemudian memperlihatkan detail kejanggalan dari anggaran tersebut.

"Menurut RKPD ini, akan beli penghapus papan tulis setiap anak satu, tiap bulan satu selama 12 bulan," kata dia.

Ia kemudian menjelaskan hal tersebut dulu tidak geger karena tidak ada yang mengambil foto tentang kejanggalan itu dan menyebarkannya.

"Tapi karena pada waktu itu tidak ada yg men-screencapture jadi tidak rame, tidak geger," jelasnya.

Anies kemudian memperlihatkan data RKPD yang telah menjadi APBD, angka-angka janggal tersebut kembali menjadi Rp 0.

"Di akhir ketika sudah menjadi APBD angka belanja penghapus itu nol," terang Anies.

Video selengakapnya dapat dilihat mulai menit 6.40:

(TribunWow.com/ Fransisca Mawaski/ Anung Malik)